slot paling ramai

Alkimia Shinto

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Sekolah Swasta di Solo Sudah Mulai Jaring Siswa Baru Lewat Pendaftaran Inden******

Dia menegaskan inden berbeda dengan pendaftaran siswa baru. Nurfita mengatakan pada dasarnya inden hanya mendata calon siswa mana saja yang akan mendaftar di sekolahnya. Calon siswa baru bisa melakukan pendaftaran ulang ketika sekolah mengeluarkan jadwal resmi.

“Ini sifatnya hanya pendataan, bukan pendaftaran. Nanti ada jadwal tersendiri untuk daftar ulang beserta ketentuannya,” kata dia. Nurfita menjelaskan saat ini terdapat 20 calon siswa baru yang sudah melakukan inden.

Dia menyebut bagi calon siswa baru yang ingin melakukan inden bisa datang langsung ke sekolah. Selain itu pihaknya juga menyediakan layanan daring yang bisa diakses di website resmi SDII Al Abidin Solo.

Sekolah swasta lain seperti SMP Muhammadiyah 8 Solo juga menerapkan sistem serupa. Kepala SMP Muhammadiyah 8 Solo, Rusmanto, mengatakan pendaftaran inden sudah dibuka.

“Jadi sifatnya tetap menunggu dari Dinas Pendidikan [Kota Solo] secara resmi, tapi kami sebagai sekolah swasta boleh melakukan kreativitas dan inovasi dalam rangka memaksimalkan jumlah peserta didik,” kata dia.

Dia mengatakan pendaftaran inden di SMP Muhammadiyah 8 Solo bisa dilakukan tanpa ada batasan waktu. Rusmanto menyebut saat ini sudah ada 180 calon siswa yang sudah inden.  Meski begitu dia mengatakan tidak semua calon siswa melakukan daftar ulang.

“Setiap tahun sudah pasti ada yang mundur, dinamis ya. Tapi satu atau dua tahun terakhir ini tidak terlalu banyak,” kata dia. 

Rusmanto juga menegaskan pendaftaran inden hanya bersifat pendataan calon siswa. Terkait penerimaan siswa baru pihaknya tetap menunggu jadwal resmi dari Dinas Pendidikan Kota Solo.

Kode Istri Militer

Digelar di UIN Walisongo, AICIS 2024 Jadi Momen Teguhkan Visi Kemanusiaan******

Nizar juga mengemukakan pemikiran konseptual terkait isu kemanusiaan dari para akademisi muslim yang berpartisipasi dalam AICIS 2024 bersifat mutlak.

Poin-poin rekomendasi bersumber dari kajian empiris dan mendalam dari para akademisi yang tak hanya mengkaji dari persepektif agama, tetapi juga diselaraskan dengan realitas yang dihadapi saat ini.

“Kajian-kajian yang dipunyai tentu harus disesuaikan dengan praktik kenyataan realitas yang terjadi di muka bumi,” lanjut Nizar.

Hasil rekomendasi tersebut, lanjut dia, diterapkan secara nyata dalam Semarang Charter yang akan menjadi salah satu hal mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi krisis kemanusiaan global.

Sementara itu, penyelenggaraan AICIS ke-23 di UIN Walisongo, Semarang, menjadi momentum pengulangan sejarah pelaksanaan AICIS yang digelar pertama kali pada tahun 2001 di tempat yang sama.

Pada permulaan penyelenggaraannya, AICIS disebut sebagai ACIS (Annual Conference on Islamic Studies) dengan menghadirkan akademisi muslim dari penjuru nusantara.

Seiring berjalannya waktu, konferensi ini semakin masif diminati para akademisi muslim dari luar negeri untuk memberikan sumbangsih pemikiran konseptual terkait isu-isu yang terjadi dengan pendekatan agama. Hal ini kemudian melatarbelakangi perubahan istilah ACIS menjadi AICIS.

AICIS 2024 diselenggarakan dalam beberapa rangkaian, di antaranya sesi pleno, pertemuan pemimpin otoritas agama, diskusi paralel, serta serangkaian expo mulai dari produk halal hingga pameran pendidikan tinggi internasional.

Rencana Promosi Pakan Meriam

Pencalonannya Bikin Ketua KPU Divonis Langgar Kode Etik, Begini Respons Gibran******

Berkaitan dengan itu, Gibran juga meminta kepada para pendukungnya untuk tetap bekerja keras memenangkan Pemilu 2024.

Gibran mencurigai ada pihak yang bakal melakukan kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. Maka dari itu, Cawapres Gibran meminta para pendukungnya untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada pihak yang melakukan kecurangan. “Kita harus tetap waspada,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Naga kebanggaan satu generasi

MPPS Soroti Anak Putus Sekolah, Minta Disdik Solo Berikan Aksi Nyata******

Dia membandingkan jumlah APS dan ATS pada 2010 juga tinggi mencapai 284 anak. Dia mengatakan saat itu masalah tersebut diatasi dengan aksi konkret berupa Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Dia menceritakan keresahan Wali Kota pada saat itu sejalan dengan MPPS, kemudian dibentuk tim untuk menyiapkan program tersebut. Dia mengatakan upaya yang dilakukan saat itu jangan sampai ada anak di Solo tidak sekolah karena masalah biaya.

Pardoyo mencontohkan pada waktu itu ada anak usia sekolah menjadi tukang kipas satai di Jagalan, kemudian diberikan program BPMKS. Dia mengatakan berkat BPMKS akhirnya anak itu lulus SMPN 21 dengan meraih peringkat 10 besar di sekolahnya.

“Bagaimana dengan sekarang? Mengapa angka APS atau ATS masih tinggi? Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter, layak diapresiasi, tapi yang ditunggu adalah aksi nyata yg diharapkan dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Solo,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan upaya untuk mengurangi APS dan ATS terus dilakukan. Terbaru Disdik Solo meluncurkan program atau gerakan bertajuk Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pinter (Asli Soloku Pinter)untuk memenuhi target zero APS dan ATS pada 2024.

“Penanganan ATS/APS kita jalan terus. Dari kemarin kita mendapatkan total 251 sekarang sudah berkurang menjadi 114. Saya mengawasi secara langsung,” kata dia dalam acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) di Hotel Harris, Kamis (1/2/2024).

Pihaknya sudah mendata dan melakukan pendampingan intensif bagi anak yang enggan sekolah. Dian mengatakan sudah ada petugas yang memberikan pendampingan intens dan membujuk anak untuk kembali ke sekolah atau diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Dan ini kalau masih usia sekolah tidak bayar, gratis untuk melanjutkan ke jenjang SD atau SMP. Lalu ini sudah menyebarkan surat permohonan kepada kelurahan bahwa kita punya Satuan Pendidikan Non Formal, jadi kami sudah informasikan,” kata dia.

Chen Pingan, Murong Xue

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.