dapetin uang cepat

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Belanja Online Warga RI Tembus Rp42 T Sebulan, Lapak Fesyen Berjaya******

Transaksi belanja online yang dilakukan warga Indonesia selama Oktober 2023 tembus Rp42,2 triliun. Lapak fesyen paling laris.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan nominal transaksi itu naik 10,69 persen secara bulanan (month to month/mtm) alias 4,99 persen year on year (yoy).

Jumlah tersebut mencakup 361,54 juta transaksi, di mana melesat 8,13 persen mtm atau 32,04 persen secara tahunan.

Menurutnya, ada dua faktor utama tren belanja di e-commerceterus meningkat.

Pertama,penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua,ada beragam promo di tanggal-tanggal kembar yang turut meningkatkan penjualan di toko online.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut mereka memang menganalisis tren belanja warga Indonesia di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

Pertama,ia menyebut transaksi di toko onlinemeningkatkan percepatan perputaran uang. Dengan kata lain, efisiensi dan produktivitas masyarakat juga meningkat.

"Kalau dulu kan orang belanja perlu keluar, ke toko dan sebagainya, itu volume transaksinya perlu waktu. Ini bisa lebih cepat sehingga perputaran uang dan transaksinya lebih cepat, apalagi dengan QRIS dan BI Fast," jelas Perry.

"Kedua, dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commercesehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, komponen barang yang diperdagangkan di e-commerceitu juga mendukung pengendalian inflasi karena harganya bisa lebih murah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Cara Pesan Tiket Kereta Cepat Whoosh Lewat WhatsApp******

Penumpang Kereta CepatWhoosh kini bisa memesan tiket via WhatsApp.

Dengan layanan ini, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan rombongan, seperti liburan, gathering, study touratau aktivitas lainnya tidak akan kesulitan mendapatkan tiket kereta cepat Whoosh.

Namun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya membatasi pembelian lewat WhatsApp minimal 20 penumpang.

Sejak 17 Oktober hingga 18 November 2023, Whoosh melayani sekitar 670 permintaan perjalanan rombongan, dengan total penjualan tiket perjalanan rombongan sekitar 54 ribu kursi.

"Dengan melakukan pemesanan secara grup ini, calon penumpang tidak perlu repot memesan tiket dengan menggunakan beberapa akun atau khawatir mendapatkan tempat duduk yang terpisah dengan grupnya," kata Eva dalam keterangan resmi, Senin (20/11).

Berikut cara pesan tiket Whoosh lewat WhatsApp:

1. Menghubungi nomor Whatsapp 0813-4000-2920
2. Pemesanan bisa dilakukan mulai H-10 hari keberangkatan
3. Menyediakan tanggal dan rute perjalanan. Lengkap dengan informasi perjalanan satu kali jalan atau pulang pergi.
4. Menyediakan jumlah dan data penumpang yang akan mengikuti perjalanan serta kelas yang diinginkan.
5. Melakukan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Raja Sepuluh Arah

151 Perusahaan Akhirnya Parkir Devisa Hasil Ekspor Rp34 T di RI******

Bank Indonesia (BI) mencatat sudah ada 151 perusahaan yang menaati kebijakan devisahasil ekspor (DHE) di Indonesia dengan memarkirkan dolar bernilai US,2 miliar atau setara Rp34,2 triliun (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS) di dalam negeri.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan term deposit DHE (TD DHE)kini sedang dalam tren peningkatan.

"Jadi kalau bulan lalu Oktober (2023) saya sampaikan posisi outstandingTD DHE kita US,8 miliar, sekarang ini sudah berada di level US,2 miliar. Komposisinya itu kalau bulan lalu tenor 3 bulan masih 84 persen, sekarang sudah 96 persen," rinci Destry dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan TD DHE hingga supply demandvaluta asing sangat berpengaruh terhadap lalu lintas devisa. Pada akhirnya, ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Di lain sisi, ia merinci posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 ada di level US3,1 miliar. Ini setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor, pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bakal mengevaluasi kebijakan wajib parkir dolar AS bagi para eksportir. Ia menyinggung soal ketidakpastian global yang mempengaruhi nilai ekspor dan impor Indonesia.

"Kami akan lakukan evaluasi devisa hasil ekspor karena DHE belum maksimal dalam 3 bulan ini. Kita masih melihat potensi US miliar dari devisa ini masih parkir di tempat lain," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Aturan parkir dolar ini diterbitkan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2023. Beleid ini mencabut kedudukan PP Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan para eksportir menyimpan DHE sebesar 30 persen selama tiga bulan.

Pengusaha yang diwajibkan menyimpan DHE sumber daya alam (SDA) adalah mereka yang punya nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, eksportir tak diwajibkan memarkir DHE di perbankan.

Akan tetapi, pengusaha dengan nilai ekspor di bawah US0 bisa tetap sukarela menempatkan DHE tersebut di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lain.

Ningbei Su Qinghe

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Indah seperti batu

Cak Imin Janji Khitanan Ditanggung BPJS Jika AMIN Terpilih******

Calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji sunat atau khitan akan ditanggung BPJS Kesehatan jika ia dan Anies Baswedan menang Pilpres 2024.

Imin berpendapat khitan menjadi salah satu langkah mempersiapkan generasi muda yang sehat sehingga negara harus ikut berperan dalam hal ini.

"Kalau hari ini BPJS tidak termasuk khitan, nanti Insyaallah kalau AMIN menang, BPJS-nya termasuk khitanan," kata Imin seusai menghadiri khitanan massal di Pasar Senen, Purwakarta, Sabtu (25/11), dikutip dari detik.

"Nanti khitanan itu bagian dari prosesi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. "Kemudahan khitanan ini menjadikan kita bisa menyiapkan generasi yang taat beragama, sekaligus generasi yang sehat sedini mungkin."

Sementara itu, pada Juli lalu BPJS sendiri melaporkan defisit bisa mencapai Rp11 Triliun pada 2025 nanti.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan keuangan BPJS Kesehatan masih aman hingga 2024. Namun, defisit baru akan terjadi pada Agustus-September 2025.

"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025," kata Muttaqien pada 18 Juli lalu.

Defisit ini membuat BPJS mengkaji kenaikan biaya iuran. 

Anies-Cak Imin terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Sebelum menjanjikan khitanan ditanggung BPJS, Cak Imin juga pernah mengumbar janji menaikkan dana desa jika ia dan Anies terpilih, tepatnya hingga Rp5 miliar per desa per tahun.

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]