togel hk malam ini

Oke aku penjahatnya

PLN Sulselbar, Sukses Bauran Energi di Atas Rata******

PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) mencatat peningkatan signifikan penjualan listrik SPKLU sepanjang 2023, dengan mencapai lebih dari 10 kali lipat.

PLN Sulselrabar telah menerapkan program transisi energi, di antaranya Smart Grid di dua subsistem yaitu Selayar dan Tahuna, dengan menyediakan 20 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 12 lokasi, serta layanan sertifikasi REC (Renewable Energy Certificate) yang mencapai 19.927 unit.

Peningkatan ini adalah upaya elektrifikasi kendaraan bermotor di wilayah tersebut sepajang tahun 2023.

Bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan juga menjadi cerita sukses,yaitu sebesar 45,78 persen, jauh di atas dari rata-rata target nasional di tahun 2025 yaitu 23 persen.

Andy menambahkan, selain melalui program transformasi yang sudah dicanangkan, PLN juga menginisiasi delapan program untuk percepatan transisi energi, di antaranya early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), implementasi co-firing dan pengembangan biomassa, co-firing hidrogen dan amonia, penerapan teknologi CCUS (Carbon Capture Utilized and Storage), membangun lebih banyak pembangkit EBT, roll out smart grid, layanan sertifikasi Renewable Energy Certificate (REC), serta pengembangan ekosistem Electric Vehicle.

Berdasarkan keterangan Andy, seperti dikutip dari situs Pemprov, hingga Juli 2023 realisasi rasio elektrifikasi di Sulselrabar mencapai 99,78 persen sedangkan rasio desa berlistrik telah mencapai 100 persen.

Profil PT PLN (Persero)

PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards.

Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

PT PLN (Persero) merupakan BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. PLN mengusung agenda transformasi dengan aspirasi green, lean, innovative, dan customer focused demi menghadirkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Sepanjang tahun 2023, PLN berhasil meraih 779 penghargaan dalam berbagai kategori, baik di tingkat nasional hingga internasional.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga mendapat penghargaan tertinggi Green Leadership Utama dalam Anugerah Lingkungan PROPER dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada bulan Desember lalu.

Dalam ajang tersebut, PLN juga sukses mengungguli perusahaan kelistrikan dan energi se-Asia dengan menyabet lima penghargaan bergengsi dari 12 kategori yang ada. Sebagai perusahaan induk, PLN tercatat meraih 318 penghargaan di berbagai bidang mulai dari nasional hingga internasional.

Apresiasi dunia Internasional kepada PLN berkat pelayanan terbaiknya kepada pelanggan antara lain meraih dua penghargaan pada ajang Asian Experience Awards 2023 dari The Asian Business Review di bulan Oktober.

Berkat tranformasi dari sisi human capital, PLN juga meraih kategori Contribution to Organization dari The Asia HRD Awards 2023 di bulan Oktober.

Tidak hanya diakui internasional, PLN pun mendapatkan berbagai penghargaan dari Pemerintah. PLN menerima 20 penghargaan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Desember 2023.

Aku bukan Zhong Kui

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Kaisar Api Es

Kemnaker Rancang Aturan THR Buat Driver Ojol Mei, Usai Hari Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji merumuskan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driverojek online(ojol) pada Mei 2024.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan driver ojol, yakni Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Pertemuan tempo hari lalu itu turut membahas bagaimana skema THR ojol ke depan.

"Dibahas setelah Mei (2024) ini, tidak bisa sekarang. Setelah hari peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei," katanya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Serupa, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan tersebut setelah lebaran 2024. Terlebih, ini sudah menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI.

Putri mengatakan sekarang Kemnaker hanya mengimbau aplikator untuk memberikan THR bagi para driver. Dengan kata lain, tidak ada sanksi jika perusahaan tak memberi THR bagi para mitranya tersebut.

Meski begitu, Putri mengapresiasi insentif pengganti THR yang diberikan para aplikator. Ia menegaskan ini diharapkan bisa meringankan beban para mitra.

"Itu (insentif) sudah banyak kok diberikan, tak usah terlalu dibesar-besarkan," tegas Putri.

"Perusahaan-perusahaan aplikator itu sejak berapa tahun lalu sudah memberikan insentif, servis mobil motor gratis, bantuan-bantuan, hampers gratis, bonus kalau mengantar makanan di critical timeketika buka puasa. Itu semua kalau di-convertInsyaallahsedikit lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajaran mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

Atas usul tersebut, Ida Cs berniat merumuskan aturan khusus tentang THR bagi para pengemudi ojek online.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Dalam rapat tersebut, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Putri berpendapat beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Ia kemudian mengklaim bahwa pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucapnya.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambah Putri.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Kemendagri Beri Peringatan Pj Kepala Daerah Karena Abai Harga Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.

"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.

Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.

"Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," jelas Tomsi.

"Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.

Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.

Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Nias Barat
5. Kabupaten Rokan Hilir
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Kabupaten Situbondo
8. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabupaten Kupang
11. Kabupaten Timor Tengah Utara
12. Kabupaten Belu
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Tengah
15. Kabupaten Malaka
16. Kabupaten Sekadau
17. Kabupaten Barito Utara
18. Kabupaten Berau
19. Kabupaten Bulungan
20. Kabupaten Nunukan
21. Kabupaten Morowali Utara
22. Kabupaten Maluku Barat Daya
23. Kabupaten Buru Selatan
24. Kota Tual
25. Kabupaten Halmahera Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Sula
27. Kabupaten Halmahera Timur
28. Kabupaten Merauke
29. Kabupaten Nabire
30. Kabupaten Kepulauan Yapen
31. Kabupaten Biak Numfor
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pegunungan Bintang
34. Kabupaten Yahukimo
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Boven Digoel
37. Kabupaten Mappi
38. Kabupaten Asmat
39. Kabupaten Mamberamo Raya
40. Kabupaten Mamberamo Tengah
41. Kabupaten Yalimo
42. Kabupaten Lanny Jaya
43. Kabupaten Nduga
44. Kabupaten Deiyai
45. Kabupaten Manokwari
46. Kabupaten Fakfak
47. Kabupaten Sorong Selatan
48. Kabupaten Raja Ampat
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Kaimana
51. Kabupaten Manokwari Selatan
52. Kabupaten Pegunungan Arfak
53. Kota Sorong

Musuh di kamar kerja musim semi

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]