prediksi togel

Satu pukulan akan meledak

situs lengkap slot

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023

Menjadi Sun Wukong

gacor313 slot

China diguncang gempa dahsyat, sedikitnya 111 orang tewas******

London (ANTARA) - Sedikitnya 111 orang tewas dan lebih dari 230 luka-luka setelah gempa bumi mengguncang wilayah perbatasan Gansu-Qinghai di China pada Selasa.

Pusat Seismologi Mediterania Eropa (EMSC) menaksir gempa ini berkekuatan Magnitudo 6,1.  Media pemerintah China sendiri menyebutkan gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 6,2.

Gempa ini terjadi pada kedalaman 35 km dengan pusat gempa 102 km barat daya Lanzhou yang merupakan ibu kota provinsi Gansu, kata EMSC. Laporan resmi belum menyebutkan apakah ada warga yang hilang seusai gempa.

Kantor berita Xinhua melaporkan pusat gempa berada 5 km dari perbatasan dua provinsi barat laut China itu. Mereka melaporkan  gempa dahsyat terasa di banyak wilayah Provinsi Qinghai.

Komisi Nasional China untuk Pencegahan, Pengurangan dan Bantuan Bencana serta Kementerian Manajemen Darurat telah mengaktifkan darurat bantuan bencana tingkat IV, tulis Xinhua.

Akibat daerah bencana berada di wilayah dataran tinggi yang cuacanya dingin, upaya penyelamatan tengah dilakukan guna mencegah bencana ikutan yang disebabkan faktor-faktor di luar gempa, lapor Xinhua.

Baca juga: China aktifkan tanggap darurat Level IV untuk gempa bumi Gansu

Suhu di Linxia, Gansu, yang berdekatan dengan tempat gempa terjadi, sekitar minus 14 derajat Celcius pada Selasa pagi. 

Sebagian besar wilayah China sedang bergulat dengan suhu sangat dingin karena gelombang dingin yang dimulai pekan lalu.

Beberapa infrastruktur air, listrik, transportasi, komunikasi dan lainnya  rusak, tetapi pemerintah tidak membeberkan lebih jauh.

Upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan sedang dilakukan dan sebuah kelompok kerja telah dikirim untuk menaksir dampak bencana dan memberikan panduan bagi operasi bantuan lokal.

Analisis awal menunjukkan gempa itu adalah gempa akibat patahan naik, serta merupakan salah satu dari tiga gempa berkekuatan di atas 6 yang terjadi dalam jarak 200 km dari pusat gempa sejak 1900, ungkap televisi pemerintah CCTV.

Tercatat sembilan gempa susulan berkekuatan 3,0 ke atas terjadi sebelum fajar pada Selasa, kata CCTV.

Baca juga: 8 orang meningal dunia akibat gempa M 6,2 guncang Provinsi Gansu

Sumber: Reuters
 

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023

Dasar perapian

pola maxwin pg soft

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

transbet88

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

Kembali ke dunia roh

daftar pinjol legal agustus 2022

Bank Jateng Raih Top BUMD 2024 Berkat Kontribusi Membangun Jawa Tengah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Jateng kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top BUMD 2024 with Productive Financing Distribution to Support Local Government Program pada ajang Indonesia Best BUMD Award 2024.

Bank Jateng menyabet penghargaan untuk kategori BPD dalam ajang Indonesia Best BUMD Award 2024 bertajuk "Credibility Catalyst to Develop Regional Economy" yang digelar di di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, Selasa (5/3).

Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Jateng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Jawa Tengah.

Selain itu, lanjut Irianto, kontribusi Bank Jateng dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital kepada pemerintah.

"Antara lain Cash Management System (CMS) Pemda, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang berbasis CMS sehingga membantu layanan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah," kata dia.

Irianto menambahkan, Bank Jateng juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pengembangan sistem pembayaran pajak online via aplikasi Sakpole. Apkikasi ini terintegrasi dengan kanal pembayaran Bank Jateng seperti Bima Mobile dan Internet Banking Bank Jateng.

Di sisi lain, Bank Jateng juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program TJSL Bank Jateng fokus pada berbagai prioritas penting diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan program pencegahan stunting

"Untuk program pencegahan stunting Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 06 Oktober 2023," ujarnya.

"Lalu ada juga program unggulan lain berupa program pemberian keterampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja," tambah Irianto.

Lebih lanjut Irianto mengatakan, sebagai penunjang pembangunan daerah, Bank Jateng terus melakukan transformasi dengan lebih fokus menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen.

Sementara untuk 2024, Irianto optimis pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi, terutama kredit UMKM.

"Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun," pungkasnya.

(ory/ory)

Raja Iblis Abadi

situs slot terbaru dan tergacor

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]