ninja 89 slot

Kebangkitan industri militer

Coinbase PHK 950 Karyawan******

Platform perdagangan sekaligus dompet mata uang kripto Coinbase memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 20 persen atau 950 karyawan dari total karyawannya.

Melansir CNN Business, Rabu (11/1), PHK ini bukanlah yang pertama kali. Tercatat, pada Juni 2022 kemarin perusahaan ini juga telah memangkas 1.100 karyawannya.

CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan PHK dilakukan untuk efisiensi operasional perusahaan.

Coinbase melakukan PHK setelah perusahaan terpukul imbas terjunnya harga bitcoin dan coin kripto lainnya beberapa waktu belakangan. Tercatat harga bitcoin kini berada di level US ribu per keping, jauh lebih rendah dari US ribu pada akhir 2021 lalu.

Pelemahan kripto ini berimbas pada saham Coinbase. Pada akhir 2021 saham perusahaan itu di harga US0 per lembar. Sedangkan, saat ini hanya US, turun hampir 90 persen.

Kejatuhan kripto telah menyebabkan krisis kepercayaan di pasar kripto. Banyak investor meninggalkan platform tersebut.

Selain itu, tidak sedikit perusahaan kripto yang bangkrut. Salah satunya FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit pada 11 November lalu setelah penarikan dana besar-besaran awal pekan. CEO Bankman-Fried juga mengajukan pemunduran diri.

Selain itu, Sam Bankman-Fried pun jatuh miskin. Ia kehilangan harta sebesar US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

El Salvador Sahkan UU Baru Soal Kripto: Bisa Buat Bayar Utang******

Parlemen El Salvadorresmi mengesahkan undang-undang untuk melindungi transfer atau masalah pembayaran utang dengan cryptocurrency, termasuk Bitcoin, pada Rabu (11/1).

Laporan AFP menyatakan UU dengan 47 pasal tersebut mendapat dukungan 62 suara dari 84 kursi di kongres.

"Majelis Legislatif El Salvador baru saja menyetujui, dengan suara mayoritas, Undang-Undang Sekuritas Digital yang baru! Maju, selalu terdepan," tulis Presiden El Salvador Nayib Bukele di Twitter, Kamis (12/1).

Dengan disahkannya UU ini, Kantor Bitcoin Nasional El Salvador bakal mulai menerbitkan obligasi. Obligasi tersebut ditargetkan bisa mengumpulkan sekitar US miliar untuk negara.

"Tujuan undang-undang ini adalah untuk menetapkan kerangka hukum yang memberikan kepastian hukum untuk mengalihkan operasi ke setiap judul aset digital yang digunakan dalam penawaran penerbitan publik," menurut undang-undang tersebut, dikutip dariReuters.

UU tersebut juga menetapkan pembentukan Komisi Nasional untuk Aset Digital dan Badan Administrasi Dana Bitcoin. Kedua lembaga tersebut akan bertugas mengelola, mengamankan, dan menginvestasikan dana dari penawaran umum aset digital yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebelumnya, pada November 2021, Bukele mengumumkan pembangunan Kota Bitcoin di timur El Salvador, tepatnya di Departemen La Union. Nantinya, kota ini akan menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi di wilayah tersebut.

El Salvador memang penuh gebrakan. Mereka menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal pada September 2021. Penggunaan Bitcoin disandingkan dengan dolar AS yang diadopsi El Salvador sebagai mata uangnya sejak 2001.

Bahkan, Bukele telah membeli 2.381 bitcoin seharga US7 juta. Bukele juga sempat mengumumkan bahwa pemerintahannya akan membeli satu bitcoin sehari, meski tidak menyebutkan sampai berapa lama.

Namun, Bitcoin saat ini diperdagangkan di bawah US ribu per keping. Padahal sebelumnya sempat mencapai US ribu per keping pada November 2021.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Pemerintah Rutin Gelar Rapat Mingguan Demi Jaga Inflasi******

Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.

Sebab, hingga saat ini inflasi masih menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

La Ode mengatakan rapat dilakukan tidak hanya di level pemerintah pusat, namun dengan seluruh daerah di Tanah Air.

Selain mengadakan rapat rutin mingguan dengan seluruh kepala daerah, Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah yang bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Salah satunya, sebelumnya pemerintah memberikan instruksi agar pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) nya untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.

"Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran," jelasnya.

Tak hanya Kemendagri, ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki tools sendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.

"Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan covid," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

'Saudara Kandung' Google Akan PHK 240 Karyawan******

Anak usaha Alphabet Inc selaku induk perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, bersiap memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 15 persen karyawannya. PHK ini bakal berdampak kepada sekitar 240 karyawan Verily

Mengutip CNBC, Rabu (12/1), kabar PHK tersebut bocor dari email CEO Verily Stephen Gillett kepada para karyawannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan yang berencana mengurangi ketergantungan finansial dari perusahaan induk Google Alphabet Inc.

PHK ini bakal menjadi yang pertama memukul perusahaan induk Google tersebut setelah gelombang PHK industri dan kekhawatiran resesi global. Google sejatinya mencoba menghindari PHK massal, seperti yang terjadi pada perusahaan teknologi Meta selaku induk Facebook. Namun, para karyawan Google tak bisa menghindar dari kecemasan akan PHK.

"Mereka yang berada di kantor hari ini dapat kembali ke rumah sekarang," kata Gillett kepada karyawan Verily.

Khusus untuk PHK, Gillett menjelaskan langkah tersebut bakal dilakukan sejalan dengan redundansi tim. Nantinya, Verily bakal mengurangi atau menghentikan beberapa lini bisnis sambil meningkatkan investasi di bagian lain.

Gillett menegaskan dalam email tersebut bahwa perusahaan bakal memberikan pesangon kepada para karyawan terdampak yang terkena PHK. Meski begitu, belum ada rincian resmi berapa jumlah pesangon yang akan diberikan.

Ia juga menguraikan akan ada beberapa perubahan eksekutif di kepemimpinan Verily. Perusahaan bakal mengadakan pertemuan pada 18 Januari mendatang untuk menjelaskan lebih rinci perubahan tersebut.

Catatan lain dari perusahaan mengatakan perusahaan bakal memberi tahu karyawan yang terkena PHK melalui email yang dikirim Verily kepada email pribadi masing-masing pekerja dengan subjek "Pembaruan Penting Mengenai Peran Anda". Mereka yang selamat dari PHK bakal mendapat email dengan subjek "Your Role at Verily".

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]