batman888

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Dimana pedangku?

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Uber Akan PHK 200 Karyawan Dalam Waktu Dekat******

Uber Technologies berencana memangkas atau PHK200 orang karyawannya di divisi perekrutan sebagai rencana untuk menjaga jumlah staf tetap stabil sepanjang tahun dan mengurangi biaya. Rencana ini diungkapkan Uber pada Rabu (21/6).

Mengutip CNA, pemotongan ini mempengaruhi kurang dari satu persen dari total 32.700 tenaga kerja global Uber dan mengikuti pemecatan 150 karyawan di divisi layanan pengiriman barang perusahaan ini pada awal tahun ini.

Pemotongan terbaru ini mencakup 35 persen dari tim perekrutan Uber, menurut Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan perkembangan ini.

Lyft, di bawah CEO baru David Risher, mem-PHK sekitar 26 persen dari total tenaga kerjanya pada bulan April dan sekitar 700 karyawan pada akhir tahun lalu, karena berjuang untuk melindungi margin dalam persaingan merebut pangsa pasar yang lebih besar dari pesaing utama, Uber.

Uber mengatakan pada Mei bahwa mereka berada dalam jalur untuk mencatatkan keuntungan operasional tahun ini, dan menjaga jumlah tenaga kerja tetap setelah jumlah staf turun secara berurutan pada kuartal Maret.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Menteri Basuki Kejar Kontrak 26 Paket Proyek IKN Kelar Juli******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,14 triliun segera terkontrak pada Juli depan.

"Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, Rabu (21/6).

Paket-paket proyek itu nantinya tak semua dikerjakan oleh BUMN, tetapi perusahaan lokal dan nasional juga. Misalnya, proyek air minum, pemasangan pipa, pengendalian banjir, dan pembangunan embung.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra sebelumnya menyebut 26 paket proyek terkait IKN Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Rachman menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun dan 29,5 persen di antaranya belum ditender sampai sekarang ini.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Sedangkan yang sudah terkontrak sebanyak 22 paket atau 25 persen senilai Rp2,68 triliun. Lalu, paket yang sedang dalam proses tender sebanyak 40 paket atau 45,5 persen senilai Rp1,64 triliun.

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya sudah menggelontorkan Rp36,72 triliun dari anggaran itu sejak 2020 hingga 2023.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Luhut Usai Mencoba Kereta Cepat: Kedap Suara dan Goyangannya Bagus******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandungdengan kecepatan 350 km/jam pada Kamis (22/6) ini dengan ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mereka berangkat dari Stasiun KCJB Halim menuju Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung. Usai mencoba, Luhut memberikan testimoninya. Ia mengklaim Kereta Cepat cukup nyaman.

"Betapa nyamannya naik kereta api ini. Karena menurut saya, tingkat suara, kekedapan suara dan kemudian tadi kegoyangannya dan sebagainya itu betul-betul tadi sangat bagus," jelasnya dalam konferensi pers di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Meski sudah nyaman, Budi menyebut izin operasional KCJB baru akan terbit paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya masih harus bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap kesiapan kereta cepat tersebut.

Ia merinci tiga aspek keselamatan yang perlu ditinjau dari KCJB. Pertama, keselamatan atas keretanya sendiri, di mana menurutnya keselamatan kereta cepat sudah aman dan tidak kalah dari kereta di negara-negara lain.

Kedua,prasarana. Ia mengatakan prasarana KCJB sudah aman. Budi menyebut setidaknya aspek ini terlihat dari tidak adanya getaran yang dirasakan saat menaiki kereta tersebut.

Ketiga,terkaitsound barrieratau pencegahan kebisingan.

Sembari menunggu izin operasional terbit dari Kemenhub, Luhut mengatakan pemerintah akan menggratiskan uji coba kereta cepat hingga Oktober 2023. Namun, uji coba cuma-cuma ini dibatasi untuk mereka yang tinggal di sekitar rel kereta cepat.

"Jadi tadi Presiden (Joko Widodo) sudah kasih instruksi bahwa kami berikan rakyat kita sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis dan itu kami harapkan Juli sudah bisa dilakukan," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

PTBA Tebar Dividen Rp12,5 T, Cek Jadwal Lengkapnya******

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan membagikan dividenkepada pemegang saham pada 14 Juli 2023 mendatang. Dividen yang akan dibagikan senilai Rp12,56 triliun

Pembagian dividen ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA pada 15 Juni 2023. Setiap pemegang satu saham PTBA akan mendapat dividen Rp1.094.

Mengutip situs Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen Bukit Asam (PTBA) sebagai berikut:

PTBA mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan pada 2022. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp12,6 triliun atau 159 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,9 triliun.

Pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan sebesar Rp42,6 triliun atau 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp29,3 triliun. Kemudian total aset perusahaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 45,4 triliun atau 126 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp36,1 triliun.

Total produksi batu bara PTBA pada 2022 mencapai 37,1 juta ton, naik 24 persen dibanding pada 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara PTBA sebanyak 31,6 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding pada 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

[Gambas:Video CNN]