situs slot gacor parah

demoslots com 944Jutaan kata 366239Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor parah》

Polisi gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Fahira pada Senin******

sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat

Jakarta (ANTARA) - Polisi melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin (19/2) mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat pada Jumat (16/2).

"Gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin (19/2)," kata Benny di Jakarta, Sabtu.

Dalam surat yang ditunjukkan Benny kepada wartawan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fahira Idris berupa penggunaan kapal milik Dishub DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

"Dalam melaksanakan kampanye, terlapor (Fahira Idris) menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan. Terlapor izin ke Dishub DKI Jakarta untuk sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor melaksanakan kegiatan kampanye," kata Benny.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menelusuri dugaan sebanyak tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini semua masih ditelusuri kalau memang nanti ada pelanggaran dan bukti-buktinya kuat tentu kami akan menindak secara tegas," kata Benny di Jakarta, Senin (12/2).

Benny menuturkan Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Adapun dia merinci tiga dugaan pelanggaran yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye.

"Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：bonus new member slot 200、slot terbaru、erek erek binatang

Terkait：bocoran jarwo、navibet、cara menghasilkan uang dana gratis、naga3388、kumpulan situs slot 4d、akun slot terbaru、play 4d slot、marontoto、super king slot、situs168

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gacor terus slot（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

situs slot gacor terpercaya 2022

slot39

memori88

link alternatif tmarket2

voucher pengguna baru

cheat rtp jam gacor

cara pinjam uang di kredivo tanpa upgrade

voucher axis 3gb 5 hari

link game slot terbaru

game onlineBacaan TerkaitMore+

Sage dan Gadis

gojudi

Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di dunia tanpa akhir

menang303

AS dan negara******

Istanbul (ANTARA) - Amerika Serikat dan beberapa negara Arab secara aktif terlibat dalam penyusunan rencana pendirian negara Palestina, menurut laporan media AS pada Jumat.

Menurut sejumlah pejabat AS dan Arab kepada The Washington Post, ada urgensi untuk menyelesaikan rencana tersebut demi terciptanya perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

Berbagai upaya sedang dilakukan untuk menentukan kerangka waktu bagi pendirian negara Palestina, dan pengumumannya kemungkinan akan dilakukan dalam beberapa pekan mendatang, menurut Post.

Laporan media AS itu mengklaim bahwa gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas juga termasuk dalam rencana tersebut.

Disebutkan pula bahwa gencatan senjata awal selama enam pekan diharapkan dapat memfasilitasi pengumuman rencana ini, menggalang dukungan, dan memulai langkah-langkah pendahuluan.

Menurut Post, para pejabat AS telah mengisyaratkan kemungkinan untuk mengakui negara Palestina itu dan menekankan bahwa pengakuan tersebut bisa menjadi sinyal adanya pendekatan baru terhadap upaya perdamaian di kawasan itu.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

pewaris keluarga

menang menang link alternatif

Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024.

"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Rahmat Bagja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat, menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.

Beberapa hari terakhir sedang ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Mengenai hal itu, Rahmat Bagja mengatakan aplikasi Sirekap adalah sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.

"Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tetapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misalnya, di tampilan 3 juta itu penambahan suaranya. Jadi, jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang," ujarnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional.

"Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu

Dikutip dari laman resmi KPU, aplikasi Sirekap dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil resmi Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Baca juga: KPU: Ada 2.325 TPS alami salah konversi Formulir C. Hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Hongmeng

mega303

Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut******

total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara merekomendasikan 18 tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggelar pemilu lanjutan di daerah itu karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan temuan di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilu tidak bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Terkait waktu, dirinya mendapatkan informasi pemilu lanjutan ini awalnya digelar pada Minggu 18 Februari 2024 dan digeser ke Sabtu, 24 Februari 2024, karena persoalan ketersediaan logistik.

Baca juga: Polisi terjunkan 250 personel amankan pemilu lanjutan di Jakarta Utara

"KPU Jakarta Utara masih mempersiapkan logistik untuk seluruh TPS dan mereka juga sedang koordinasi dengan KPU DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara akan menggelar pemilu lanjutan di 17 TPS pada Minggu 18 Februari 2024.

"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri

Ia mengatakan total TPS yang melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

Ia menegaskan, secara umum, logistik pemilu di 17 TPS tersebut rusak karena terendam banjir sehingga pemilu gagal digelar.

Menurut dia, di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

Baca juga: KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS

"Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara," kata dia

Penyihir Serbaguna

pola maxwin starlight princess

Kapolda: Masih 545 TPS di Tanah Papua belum pemungutan suara******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya masih terdapat 545 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024.

"Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan," kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Baca juga: Kapolda: 1.297 TPS di Tanah Papua belum mencoblos

Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.

Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua

Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.

Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.

Baca juga: Pj Gubernur PBD dan Kapolda PB pantau distribusi logistik di Sorong

Walaupun demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Baca juga: Bawaslu Mamberamo Raya harap rekomendasi coblosan susulan di 20 TPS

Hatiku beracun

ninjaqq

Kepala OIKN: Presiden akan "groundbreaking" fasilitas perbankan di IKN******

Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) kelima berupa fasilitas perbankan dan pendidikan di IKN dalam 2-3 minggu mendatang.

"Insya Allah dalam 2-3 minggu ke depan Presiden akan memimpin kembali groundbreakingyang kelima," ujar Bambang dalam seminar "Masa Depan Jakarta Pasca IKN" secara daring di Jakarta, Sabtu.

Bambang menyampaikan, groundbreakingtahap kelima tersebut akan meliputi sektor perbankan dan beberapa fasilitas pendidikan.

"Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan. Salah satu yang sudah masuk kan Jakarta International School, tapi di sana jadi Nusantara International School, NIS," kata Bambang.

Total investasi publik dan swasta yang masuk IKN hingga Januari 2024 sebesar Rp47,5 triliun. Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Beberapa investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah mulai membangun hotel bintang lima, kawasan pergudangan dan logistik, Nusantara Warehouse hingga Nusantara Logistic Hub.

Bambang menyebutkan investasi tersebut bisa menjadi sebuah stimulan atau kepercayaan pasar terhadap rencana pemerintah.

"Investasi pemerintah ini akan memicu swasta-swasta lain untuk masuk ke dalam dan makin lama akan macam-macam," ucapnya.

OIKN menargetkan investasi tahun ini sebesar Rp100 triliun, baik dari publik maupun swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan pembangunan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 55 persen per 8 Februari 2024.

Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai, dan dapat dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 ini di IKN.

Sebagai informasi, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Presiden RI juga mengatakan bahwa perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Baca juga: Progres duplikasi Jembatan Pulau Balang Penajam capai 71,02 persen
Baca juga: PUPR: Tol IKN bisa diterapkan teknologi pengisian daya mobil listrik
Baca juga: PUPR: Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN capai 78 persen

《situs slot gacor parah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，gagal pinjolHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot gacor parah》bab terbaru。