berita138

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Penumpang Bandara Juanda Diprediksi Naik 18 Persen saat Mudik Lebaran******

Jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya diperkirakan naik 18 persen pada masa mudik atau libur LebaranIdulfitri 1444 Hijriah, dibandingkan tahun lalu.

General Manager Bandar Udara Internasional Juanda Sisyani Jaffar mengatakan prediksi kenaikan jumlah penumpang akan mulai terlihat sejak H-8 dan titik puncak arus mudik terjadi pada H-3.

"Menurut prediksi kami jumlah penumpang pada tahun ini bisa mencapai 772.145 atau naik 18 persen jika dibanding tahun sebelumnya yakni 656.817 dengan puncak pergerakan penumpang sejumlah 42 ribu orang pada H-3 Hari Raya Idulfitri," kata Sisyani, Kamis (13/4).

Ditambah lagi, saat ini mayoritas masyarakat telah menerima vaksin booster sehingga moda transportasi udara akan banyak diminati sebagai pilihan untuk perjalanan mudik.

Sisyani menambahkan pergerakan pesawat juga diprediksi meningkat sebanyak 16 persen dibanding periode libur lebaran pada tahun sebelumnya.

"Sementara untuk pergerakan pesawat, kami perkirakan akan ada 5.439 pergerakan atau meningkat 16 persen dibanding tahun lalu sebanyak 4.694 pergerakan pesawat, dengan jumlah tertinggi kami prediksi sekitar 294 pergerakan pesawat pada H-3," ujarnya.

Tak hanya itu, ada pula permintaan ekstra flight selama periode libur lebaran. Sisyani menyebut hingga saat ini ada empat maskapai yang mengajukan.

"Berdasarkan permohonan yang kami terima, Air Asia, Lion Air, Pelita Air, dan Super Air Jet sudah mengajukan. Semuanya penerbangan domestik untuk rute Bali, Balikpapan, Jakarta, dan Banjarmasin dengan total 210 flight datang dan berangkat pada periode Posko Lebaran," katanya.

Dengan adanya prediksi kenaikan jumlah penumpang maupun pesawat, manajemen Bandara Juanda juga melakukan kesiapan-kesiapan untuk kelancaran operasional selama arus mudik maupun arus balik libur lebaran.

Sisyani menjelaskan pihaknya akan membuka Posko Angkutan Udara Lebaran di lobby Terminal 1 (T1) dan Terminal 2 (T2) selama 19 hari atau sejak 14 April hingga 2 Mei 2023.

"Posko tersebut kami fungsikan guna membantu petugas bandara dalam memantau arus mudik dan balik pada momentum libur lebaran," ujar dia.

Pada pelaksanaannya, mereka juga berkoordinasi dengan Satgaspam Lanudal Juanda, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Perum LPPNPI, airlines, ground handling, Basarnas, BMKG dan CIQ.

"Tetap dilakukan koordinasi secara intensif untuk kelancaran operasional bandara yang mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan program 3S +1C (Safety Security, Services dan Compliance)," jelasnya.

Selain itu, manajemen Bandara Juanda juga akan menyesuaikan jam operasional selama periode libur lebaran tahun ini.

"Kondisi eksisting saat ini operasional pelayanan adalah 16 jam dimulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB. Kami berencana akan menambah jam operasional pelayanan menjadi 24 jam untuk periode 18 hingga 30 April 2023," ucapnya.

Sisyani mengimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara Intenasional Juanda untuk datang 2-3 jam sebelum keberangkatan.

"Guna kenyamanan, kami imbau kepada para pengguna jasa yang akan berangkat melalui Bandara Juanda pada H-5 hingga H-1 libur lebaran untuk memastikan jam keberangkatan kepada maskapai dan sebaiknya tiba di bandara 2-3 jam sebelum waktu keberangkatan agar tidak tergesa-gesa," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Jin Ke Ru Giok

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Indah seperti batu

Jasa Raharja Ingatkan Titik Rawan Kecelakaan Saat Mudik******

Jasa Raharja mengimbau warga mewaspadai beberapa titik rawan kecelakaan terutama di ruas tol saat mudik Lebaran 2023.

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang menyebut ada beberapa titik rawan kecelakaan seperti di ruas tol Cipali, arah ke Jawa Tengah dan arah Sumatera di Lampung.

"Dan juga di Jawa Tengah, di daerah Klaten, di luar tol, itu banyak kecelakaan terjadi setiap tahun. Dan kami melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan Polda Jateng untuk mengurangi kecelakaan di titik-titik rawan [termasuk] di Kreteg, Jawa Tengah," ujar Munadi di sela pelepasan peserta Mudik Bersama BUMN 2023 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Akan tetapi, karena kecelakaan terjadi di momen jelang Lebaran 2023 dan melibatkan kendaraan travel, dia berkata kejadian ini tentu menyita perhatian masyarakat.

"Sebetulnya Boyolali ini bukan tergolong titik yang rawan tetapi memang kemarin terjadi dan pasti sudah ada mitigasi yang kita lakukan di titik tersebut," katanya.

Pada Jumat (14/4) dini hari, kecelakaan terjadi di ruas tol Semarang-Solo Km 487+600, Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 2 mobil boks bermuatan paket, 2 truk trailer pengangkut mobil, 1 truk tronton, 1 truk tangki dan 1 minibus.

Kecelakaan ini setidaknya membuat 13 orang luka-luka dan 8 orang meninggal. Salah satu korban tewas adalah sopir trailer.

Chen Pingan, Murong Xue

Tergiur Diskon Full Day Sale, Warga Cimahi Bolak Balik ke Transmart******

Warga Kota Cimahi sangat antusias berbelanja menjelang Lebaran. Apalagi, Transmart kini tengah menggelar promo diskon 20 persen yang bertajuk Full Day Sale dari pakaian, kue, bahan pokok, hingga elektronik.

Ada diskon hingga 20 persen, terutama untuk warga yang tinggal di Bandung Raya, Jawa Barat. Transmart Full Day Sale sendiri hanya berlangsung pada 15 April mulai pukul 10.00 WIB sampai 24.00 WIB.

Erna (45), warga Kota Cimahi, mengaku tak bisa menahan hasrat berbelanja saat mendapatkan informasi ada Full Day Sale di Transmart. Apalagi momennya bertepatan dengan akan datangnya Idulfitri.

Kesempatan diskon itu tak disia-siakan oleh Erna dan keluarganya. Ia memutusnya memborong mulai dari pakaian, makanan, hingga televisi yang juga didiskon 20 persen. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku sudah tiga kali bolak-balik.

"Ya belanja semua seperti baju, terus kebutuhan Lebaran, suami juga tadi kebetulan beli televisi sama kasur. Harganya ya memang jadi lebih murah karena diskon 20 persen. Saya sudah tiga kali ini bolak-balik ke parkiran, soalnya yang dibelinya banyak, jadi sebagian masuk mobil dulu," kata Erna.

Lihat Juga : Kue Lebaran hingga Sembako Diburu Warga di Transmart Full Day Sale

Sadar banyak manfaat yang didapat, Erna bahkan berseloroh agar Transmart Full Day Sale diselenggarakan sebulan sekali. Apalagi ia memang selalu belanja bulanan di Transmart.

"Ya kalau bisa sebulan sekali diadakannya, soalnya lumayan banget bisa belanja segala kebutuhan dapat diskon sampai 20 persen," kata Erna.

Di bagian muka Transmart Cimahi, dipajang puluhan unit motor listrik yang belakangan sedang digandrungi. Motor listrik berbagai merek itu juga didiskon sampai 20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Asosiasi PengusahaRitel Indonesia (Aprindo) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkaitutang pengadaan minyak gorengmurah senilai Rp344 miliar yang belum dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu.

Menurutnya, dalam surat itu pihaknya secara tegas menyampaikan ke Jokowi jika utang tak juga dibayar, maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

Roy menjelaskan utang tersebut harusnya dibayarkan pada awal tahun lalu sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam beleid yang dirilis pada Januari 2022 ini, disebutkan bahwa pemerintah harus membayar selisih atas penjualan minyak goreng satu harga di gerai ritel. Pada saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter dan pemerintah menugaskan peritel agar menjual Rp14 ribu per liter.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14.000 dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Namun, Permendag 3/2022 yang harusnya berlaku sampai enam bulan, tetiba diganti menjadi Permendag 6/2022 hanya sebulan setelah dirilis. Ini membuat Permendag 3/2022 otomatis tak lagi berlaku.

"Permendag 6 (6/2022) muncul, memang yang Permendag 3 (3/2022) tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi enggak dibayar," tegasnya.

Sebelum bersurat ke Jokowi, Roy menyampaikan telah menghadap ke BPDPKS dan juga Kementerian Perdagangan. Namun, tidak ada hilal kapan utang tersebut bisa dibayar.

Kata Roy, BPDPKS tidak bisa membayar utang tersebut jika belum ada surat verifikasi dari Kemendag. Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 15 Maret menyampaikan takut untuk memberikan izin pencairan anggaran karena aturan sudah tidak lagi berlaku.

"Saya dengar di rapat dengan DPR, menteri perdagangan itu bilang takut untuk mencairkan karena aturannya sudah tidak ada. Kedua dia malah meminta untuk kami gugat ke PTUN baru dia mau kasih surat verifikasinya itu ke BPDPKS sehingga rafaksi bisa dicairkan," jelas Roy.

Menurutnya, Aprindo tidak mau sampai menempuh jalur hukum. Karenanya, saat ini berbagai upaya dilakukan, salah satunya berencana untuk setop penjualan minyak goreng di seluruh gerai ritel.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]