petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jam gacor hari ini olympus

vaksin99 290Jutaan kata 268584Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor hari ini olympus》

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Erick: RI harus kembangkan kota******

Erick: RI harus kembangkan kota-kota baru untuk tumbuhkan ekonomi
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat menghadiri acara groundbreaking pembangunan Gedung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa (20/2/2024). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita terus tinggi, ya suka tidak suka ya Indonesia harus terus mengembangkan yang namanya kota-kota baru, dimana kalau kita benchmarking lagi dengan banyak negara, di banyak negara itu mungkin ada 10 megacity. Di
Banten (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Indonesia harus terus mengembangkan kota-kota baru apabila menginginkan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita terus tinggi, ya suka tidak suka ya Indonesia harus terus mengembangkan yang namanya kota-kota baru, dimana kalau kita benchmarkinglagi dengan banyak negara, di banyak negara itu mungkin ada 10 megacity. Di Indonesia ini baru terjebak di dua megacity, yaitu Jakarta dan Surabaya,” kata Erick Thohir dalam acara groundbreakingpembangunan Gedung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa.

Mengingat di banyak negara terdapat 10 megacity, lanjutnya, maka pertumbuhan kota baru di Indonesia menjadi sebuah fondasi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, PIK menjadi sebuah perluasan megacity untuk menumbuhkan sektor properti dan pariwisata guna mendorong pertumbuhan kota Jakarta dan secara umum Indonesia.

“Sama ketika kita bicara juga bagaimana Bapak Presiden (Joko Widodo) membangun yang namanya Ibu Kota Baru, ya tidak lain juga ini bagian mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh,” ujar Erick.

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5,05 persen. Adapun sejumlah negara yang tergabung di dalam G20 rata-rata memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen.

Bagi Erick, capaian tersebut merupakan kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor privat, BUMN, dan investasi dari luar negeri secara menyeluruh. Adanya kolaborasi dari berbagai sektor merupakan hal yang perlu dilakukan di tengah dinamika persaingan ekonomi dunia.

Dalam konteks sektor BUMN, dia menyatakan bahwa Kementerian BUMN tidak mau menjadi menara gading, sehingga pihaknya selalu membuka kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Inilah saya bilang bahwa kalau kita berkolaborasi, seperti hari ini BNI berinvestasi membangun prasarana yang ada di Pantai Indah Kapuk, ya tidak lain ini bagaimana kita menunjang daripada pertumbuhan ekonomi secara menyuruh,” ucapnya.

PIK 2 merupakan kawasan kota mandiri yang memiliki potensi menjadi pusat bisnis baru dengan lingkungan yang dirancang dengan baik.

Baca juga: BNI melakukan groundbreaking gedung perkantoran di PIK 2

Baca juga: Sandiaga Uno katakan Pantjoran PIK tak kalah dengan San Fransisco AS

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs baru langsung jp

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
angka jitu hk 100 persen tembus
bersama slot
bbo303 rtp
garuda888 slot
potong rambut 2d togel
pola jam gacor olympus
grup123
untung88 slot
aplikasi paylater pulsa
Daftar isi semua bab
Bab 1 rtpslot
Bab 2 erek erek13
Bab 3 rtp cinema777
Bab 4 bumi138
Bab 5 king hoki 77
Bab 6 cara pasang taruhan togel
Bab 7 368mega
Bab 8 bocoran pola maxwin
Bab 9 pinjaman online via web langsung cair ktp
Bab 10 cara menggunakan cashback shopee
Bab 11 slot gacor 4d pragmatic play
Bab 12 erek erek 84 2d
Bab 13 nyonya4d
Bab 14 vipqiuqiu99
Bab 15 cara pasang togel secara online
Bab 16 slot kemenangan tertinggi
Bab 17 bola88 mobile
Bab 18 buku mimpi 1001 togel 4d
Bab 19 erek erek 2d tulisan
Bab 20 engine maxwin hack slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah606bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Labirin Orang Mati

survey mendapatkan uang
Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Tangkapan layar - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem dewa pedang terkuat

gbwoin
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Musuh Dunia

pola gacor olympus hari ini
Pengadilan jatuhi hukuman empat setengah tahun penjara bagi Dani Alves
Foto arsip - Pesepak bola Brazil Dani Alves (ANTARA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS)
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Spanyol menjatuhkan hukuman empat setengah tahun penjara kepada mantan pemain Barcelona dan Timnas Brazil Dani Alves karena kasus pemerkosaan. Dikutip dari France24, Kamis, Dani Alves telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada seorang gadis di sebuah klub malam di Barcelona pada Agustus 2022 silam. "Korban tidak menyetujuinya dan terdapat bukti bahwa, di luar kesaksian pelapor, pemerkosaan tersebut dapat dianggap terbukti," tulis pernyataan resmi pengadilan Barcelona. "Pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa secara tiba-tiba menarik pelapor, melemparkannya ke tanah dan melakukan penetrasi ke vaginanya sehingga tidak dapat bergerak, sedangkan pelapor mengatakan tidak dan ingin pergi," sambung pernyataan tersebut.

Baca juga: Banding kedua ditolak, Dani Alves tetap mendekam dipenjara Spanyol Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Dani Alves untuk menjalani masa percobaan selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara. Pemegang tiga gelar Liga Champions bersama Barcelona itu juga dituntut membayar sebesar 150 ribu euro atau sekitar Rp 2,5 miliar sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Jaksa telah menyuarakan hukuman sembilan tahun penjara bagi pria berusia 40 tahun itu diikuti dengan masa percobaan 10 tahun. Dani Alves masih dapat mengajukan banding setelah sebelumnya bersaksi di persidangan bahwa hubungan seks dengan wanita tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pria berkebangsaan Brazil tersebut diadili awal bulan ini atas tuduhan memperkosa seorang wanita di klub malam Sutton pada dini hari tanggal 31 Desember 2022.

Dani Alves tercatat mengawali kariernya sebagai pesepak bola pada tahun 2001 bersama klub Brazil Bahia dan selanjutnya melanglang buana ke berbagai klub Eropa seperti Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain hingga terakhir bermain di klub Meksiko UNAM.

Baca juga: Klub Meksiko Puma pecat Dani Alves karena kasus pelecehan seksual
Baca juga: Dani Alves ditangkap polisi Katalunya atas tuduhan pelecehan seksual

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

pinjaman online yang ilegal
Uganda gunakan teknologi digital untuk konservasi satwa liar
Ilustrasi - Uganda sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik, kata seorang pejabat senior pada Selasa (20/2/2024). ANTARA/Xinhua/pri.
Kampala (ANTARA) - Menteri Pariwisata, Margasatwa dan Kepurbakalaan Uganda Tom Butime mengatakan bahwa negara tersebut sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik.

"Teknologi digital mengubah strategi konservasi satwa liar konvensional secara signifikan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan konservasi yang disebabkan oleh manusia, inovasi digital seperti drone, pelacakan menggunakan satelit (satellite tracking), kode batang (barcode) DNA, dan media sosial menjadi sangat relevan dengan praktik konservasi satwa liar saat ini," ujar Tom Butime, di Kampala, Selasa (20/2).

Menteri tersebut mengatakan bahwa semua teknologi ini meningkatkan pemahaman terkait perilaku satwa liar, melacak perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal, memprediksi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan menginformasikan strategi konservasi yang efektif.

"Ketika kita mengakui peran penting mereka, sangat penting untuk memastikan sinergi yang mulus dan kolaborasi lintas disiplin dengan semua pemangku kepentingan bagi transformasi digital satwa liar," ujarnya.

Dia melontarkan pernyataan tersebut menjelang peringatan Hari Margasatwa Sedunia 2024, yang akan diselenggarakan pada 3 Maret dengan mengusung tema "Menghubungkan Manusia dan Planet: Menjelajahi Inovasi Digital dalam Konservasi Satwa Liar" (Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation).

Butime mengatakan bahwa peringatan hari tersebut akan berfokus pada peningkatan kesadaran terkait penerapan teknologi digital dan intervensi untuk mendorong konservasi satwa liar dan berbagi dampak positif yang muncul terhadap ekosistem serta mata pencaharian di Uganda.

"Perayaan ini akan menyoroti perangkat teknologi baru dan perkembangan terkait untuk melengkapi upaya-upaya Uganda dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan manfaat dari hewan dan tumbuhan liar," ujar menteri itu.

Butime mengatakan bahwa upaya-upaya konservasi saat ini semakin membuahkan hasil positif, dengan populasi satwa yang terus meningkat.

Dia juga mengatakan bahwa antara tahun 1983 dan 2021, jumlah kerbau telah meningkat dari 25.000 ekor menjadi 44.163 ekor, sedangkan jumlah gajah meningkat dari 2.000 ekor menjadi 7.975 ekor, dan jerapah meningkat dari 350 ekor menjadi 2.072 ekor.

Demikian pula dengan jumlah gorila gunung yang meningkat dari 320 ekor menjadi 459 ekor antara tahun 1999 dan 2022

"Diperlukan lebih banyak upaya untuk menghentikan ancaman-ancaman seperti perburuan liar, pembunuhan balas dendam, deforestasi, dan perambahan habitat satwa liar. Beberapa ancaman ini terus memengaruhi spesies-spesies penting seperti simpanse dan singa," tuturnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar tidak curang

bet slot gacor
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Administrator surga

situs poker uang asli terpercaya
Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri ATR/Kepala BPN, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Hadi dan AHY menjalani proses pengambilan sumpah jabatan dengan dipandu Jokowi.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Hadi dan AHY saat bersamaan menyatakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.

Sementara itu, AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.

Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.

Baca juga: Gerindra apresiasi penunjukan AHY sebagai Menteri ATR

AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.

AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.

Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024