mposun

Dosa Lumen

Puluhan Pedagang Pasar Tanah Abang Tunggak Sewa Kios Hingga Rp43 Juta******

Sejumlah pedagangdi Pasar Tanah AbangBlok B, Jakarta Pusat menunggak pembayarankioshingga puluhan juta rupiah.

Tunggakan itu diketahui dari surat peringatan dari Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Tanah Abang Blok B yang ditempel di sejumlah kios.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) sore, sejumlah kios tutup ditempeli surat peringatan itu.

Hal serupa juga terlihat di lantai 3. Jumlah kios yang tutup dan ditempeli surat tak terhitung oleh jari.

Sementara, di lantai 2 jumlah kios yang ditempeli surat tidak sebanyak di lantai 3 dan 3A.

Adapun jumlah tunggakan dari setiap kios beragam. Dari pantauan, yang paling kecil adalah Rp8 juta. Sedangkan yang paling tinggi mencapai Rp43,3 juta.

"Sampai dengan surat ini saudara belum membayar/melunasi tunggakan kewajiban biaya pengelolaan pasar (BPP)/service charge. Adapun kewajiban yang belum dibayar sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp43,3 juta," demikian bunyi surat yang dimaksud kepada salah satu kios.

Dalam surat tersebut, pemilik kios juga diwajibkan segera membayar tagihan pada hari kerja paling lambat 7 hari kalender sejak surat dikeluarkan.

Apabila sampai batas waktu tersebut pemilik kios belum membayar, pengelola akan memberikan surat penutupan sementara.

Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 117 Tahun 2023 Bab VIII sanksi terkait penggunaan tempat usaha Pasal 29 Ayat (3) tahapan pemberian sanksi, dan Pasal 20 Peraturan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 360 Tahun 2014, akan diberikan sanksi pembatalan hak pemakaian usaha.

Pedagang Pasar Tanah Abang memang sedang terlilit masalah belakangan ini. Masalah terkait penurunan omzet dagangan.

Annie, salah satu pedagang yang ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu menyebut penurunan omzet terjadi akibat anjloknya penjualannya sampai 80 persen belakangan ini.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Mereka banyak menjajakan produk pakaian dengan harga barang lebih murah dibanding di Tanah Abang. Tawaran itu katanya, pasti mengubah minat pembeli.

Pembeli yang awalnya belanja pakaian ke Tanah Abang, sekarang lebih memilih belanja online. Selain harganya yang lebih murah, belanja online juga tak perlu membuat mereka berdesakan dan berpanas-panasan dalam belanja.

Annie masih ingat betul bagaimana ramainya Pasar Tanah Abang pada 2019 lalu, sebelum fenomena belanja online dan pandemi covid-19 menghantam. Annie mengenang saking ramainya melayani pembeli, sampai-sampai ia tidak bisa duduk.

"Sampai berdiri terus dulu, tidak bisa duduk," katanya.

Keluhan sama juga disampaikan Soleh, pedagang lain.

"Sekarang sudah kaya gini, sudah sepi banget. Pemasukan tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada sama sekali," keluh.

Ia mengaku pada 2019 bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, saat ini ia pernah mengalami hanya mendapat satu pembeli dalam satu hari.

Menurutnya, masalah yang dialami pedagang Pasar Tanah Abang tak lepas dari kemunculan TikTok Shop.

TikTok Shop merupakan platform social e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed videos, LIVEs, dan tab katalog produk.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu tidak pengaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," Jelas Soleh.

Warisan langit berbintang di kota

Daftar Masalah dan Korupsi di BUMN yang Terbongkar Belakangan Ini******

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seolah tak ada habisnya. Terbaru, bos anak usaha BUMN terlibat kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan tiga tersangka tersebut adalah DD selaku Dirut PT Jasamarga Jalan Layang Japek atau JJC periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Sedangkan TBS selaku tenaga ahli diduga turut serta menyusun gambar detail enginering desain (DED) yang di dalamnya terdapat pengkondisian volume.

"Diduga akibat perbuatan korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara perhitungan kami, kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun," ujar Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu (13/9) lalu.

Sebelum kasus korupsi Tol MBZ, BUMN sendiri telah diwarnai kasus korupsi. Berikut diantaranya:

Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia

Pada 2019 lalu, jajaran Direksi PT Garuda Indonesia yang terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan Sepeda Brompton.

Buntut kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun memecat Direktur Utama Garuda saat itu, yakni Ari Akshara. Berdasarkan audit komite, pembelian komponen Harley Davidson itu merupakan pesanan Ari melalui pegawainya.

Ari memerintah untuk mencarikan sepeda motor Harley-Davidson sejak 2018 lalu. Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam.

Hingga akhirnya motor dibawa ke Indonesia atas nama salah satu pegawainya yang berinisial SAS pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 pada 17 November 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Suap Pengadaan Mesin Rolls Royce Garuda Indonesia

Masih di 2019, Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Perkara itu berawal dari kepemilikan enam unit pesawat Airbus A330 dari Garuda yang menggunakan mesin produksi Rolls Royce tipe Trent 700 dengan jumlah 15 unit mesin.

Emirsyah juga menyepakati kontrak dengan Rolls Royce atas TCP terhadap mesin Rolls Royce Trent 700 untuk empat unit pesawat Airbus A330 yang disewa Garuda dari AerCap dan ILFC.

Atas kesepakatan itu, Emirsyah menerima uang sejumlah US$ 680 ribu dari Rolls Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International yang juga milik Soetikno.

Jaksa menyebut Emirsyah juga menerima uang atas pembelian pesawat airbus A330-300/200. Hal itu berawal dari pemesanan pembelian pesawat Airbus A330 yang jumlahnya meningkat sesuai amandemen perjanjian yang dibuat kedua pihak.

Garuda juga mengikat kontrak pembelian mesin Trent 700 dengan Rolls Royce untuk pesawat Airbus A330 dan penggunaan metode TCP untuk perawatan mesinnya.

Untuk memuluskan prosesnya, Soetikno memberi sejumlah uang kepada beberapa pejabat Garuda, termasuk Emirsyah, yang berasal dari komisi sebagai penasihat bisnis Rolls Royce dan Airbus.

Kejagung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di tubuh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan itu diduga terlibat dalam pelarian uang nasabah pada 2020 lalu.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM.

Kejagung sebelumnya menyatakan kasus dugaan korupsi Jiwasraya telah merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun.

Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korupsi Asabri hingga Waskita

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Profil Xinyi Group, Investor China yang Siapkan Rp381 T di Rempang******

Xinyi Group adalah perusahaan Chinayang akan mengucurkaninvestasiRp381 triliun di Rempang Eco City.

Pada tahap awal, Xinyi Group meneken kerja sama senilai Rp175 triliun untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan tersebut di Chengdu, China pada 28 Juli 2023 lalu.

Presiden Joko Widodo yang memimpin rombongan Indonesia ke China menyaksikan langsung kesepakatan tersebut. Bahkan, Jokowi sangat mengapresiasi kedatangan China ke Rempang.

Sayang, bentrok pecah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas investasi tersebut. Warga yang notabene masyarakat adat menolak rumahnya dijadikan pabrik, apalagi harus direlokasi ke tempat lain.

Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena bentrok tidak kondusif. Bahkan, belasan anak sekolah disebut terkena gas air mata imbas bentrokan tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Xinyi Group?

Berdasarkan laman perusahaan, Xinyi Group menaungi Xinyi Glass dan Xinyi Solar. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1988 ini berbasis di Hong Kong, sedangkan pabriknya banyak di China daratan.

Xinyi merupakan salah satu produsen kaca terbesar di dunia. Mereka membuat berbagai produk kaca yang digunakan di sektor otomotif, konstruksi, hingga energi.

Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Hong Kong sejak Februari 2005. Jejak tersebut juga diikuti oleh anak-anak perusahaan Xinyi.

Mereka mengklaim sudah menjual produknya ke lebih dari 130 negara. Beberapa negara yang disebut sebagai langganan Xinyi, antara lain China, Hong Kong, AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, serta negara-negara lain di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika.

"Xinyi Glass punya kapitalisasi pasar lebih dari HK,6 miliar. Kini, perusahaan memiliki total kawasan industri seluas lebih dari 9,15 juta meter persegi dan mempekerjakan lebih dari 15 ribu karyawan. Sedangkan pendapatan lebih dari HK,6 miliar pada paruh pertama 2023," tulis Xinyi di situs resminya.

Khusus di tanah air, Rempang bukanlah destinasi pertama Xinyi. Perusahaan China itu sudah lebih dulu berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE) di Gresik pada 2022 lalu.

Investasi Xinyi di Gresik bernilai US0 juta. Mereka menandatangani MoU dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) untuk membeli lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik kaca.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono sebagai komisaris PT Pertamina (Persero).

"Bambang Suswantono ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) Nomor SK-263/MBU/09/2023 22 September 2023," tulis pernyataan di situs resmi Pertamina hari ini.

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang sudah pensiun pada Juni 2023 lalu. Ia kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jabatannya di TNI pun mentereng, yakni inspektur jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, komandan jenderal akademi TNI di 2020, asisten potensi maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020. Ia juga bagian dari Korps Marinir 2017-2018 dan pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden alias Paspampres pada 2016-2017.

Selain menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan Irjen Kementerian ESDM. Ia dipercaya mengisi jabatan tersebut sejak 31 Juli 2023 lalu.

Susunan terbaru dewan komisaris Pertamina:

Komisaris Utama: Basuki Tjahaja Purnama
Wakil Komisaris Utama: Rosan P. Roeslani
Komisaris: Heru Pambudi
Komisaris: Bambang Suswantono
Komisaris Independen: Alexander Lay
Komisaris Independen: Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris Independen: Iggi H Achsien

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Profil 10 Konglomerat Bantu Jokowi Garap IKN, Aguan hingga Boy Thohir******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengucapkan terima kasih kepada 10investorIndonesia yang rela mengucurkan Rp20 triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.

Jokowi menilai kucuran duit tersebut membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan. Ia paham betul Aguan Cs juga mengincar keuntungan dalam investasi ini.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," sambungnya.

Lantas, siapa sebenarnya 10 konglomerat tersebut dan bagaimana latar belakang mereka?

Berikut profil singkat 10 pengusaha lokal yang investasi di IKN seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group)

Wajar jika Aguan didapuk sebagai pimpinan konsorsium nusantara, namanya memang kesohor sebagai pebisnis ulung tanah air. Ia adalah pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel, hingga industrial estate.

Aguan juga pernah menjadi wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha 1990-1999. Usai penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakomut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Ia dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Terlepas dari portofolio bisnisnya yang mentereng, Aguan pernah terjerat kasus korupsi berupa suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pada 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Aguan memberi fee Rp50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat raperda tersebut.

Aguan sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun, dirinya tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

2. Anthony Salim (Bos Indofood dan Salim Group)

Anthony Salim masyhur sebagai raja perusahaan mie instan di Indonesia. Bahkan, produknya dalam bendera Indofood terkenal hingga mancanegara, mulai dari Nigeria hingga Amerika Serikat.

Cuan Salim juga datang dari kelapa sawit via Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis, seperti pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.

Namun, Salim pernah terseret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana kala itu dirinya masih menjadi pengendali PT Bank Central Asia (BCA). Saat krisis keuangan 1997-1998, BCA mendapat dana bailout Rp53 triliun dari pemerintah.

Pada 2007 lalu, Kejagung sempat beberapa kali memanggil Anthony Salim terkait dugaan penyelewengan dana BLBI tersebut. Akar masalahnya adalah jumlah utang Salim Group dengan yang dibayarkan ke pemerintah tidak sesuai alias lebih sedikit.

Utang Salim Group dibayar dengan penyerahan 92,8 persen saham BCA dan saham 108 perusahaan kelompok usaha Salim lain kepada pemerintah. Jumlah jaminan kewajiban pemegang saham itu ditaksir senilai Rp52,7 triliun.

"Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp19 triliun, tim tidak menemukan unsur korupsi," kata pihak Kejagung kala itu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan.

3. Franky Wijaya (Sinar Mas)

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.

Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.

Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.

4. Pui Sudarto (Pulauintan)

Pui Sudarto merupakan salah satu raja konstruksi di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi yang berdiri sejak 1990 lalu.

Mengutip detikcom, Pui sempat sulit orderan di masa krisis moneter 1998. Namun, perusahaannya kala itu masih sanggup menerima proyek pembangunan gedung parkir di Pasaraya Blok M.

Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak 2004. Pui mengantongi saham di berbagai proyeknya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit.

5. Prajogo Pangestu (Barito Pacific)

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya keempat di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US,5 miliar yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatra Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garibaldi Thohir hingga Djoko Susanto

Setan Besar dari Sekte Abadi

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.