link gacor member baru

Cang Lei Zhi Yu

permata888

Kemenperin: Ramadhan jadi faktor naiknya IKI Maret ke angka 53,05******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan bulan suci Ramadhan menjadi faktor pendorong peningkatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Maret naik ke angka 53,05, sedangkan pada bulan lalu di angka 52,56.

Hal tersebut dikarenakan Ramadhan mampu meningkatkan penyerapan industri secara optimal.

"Momen Ramadhan merupakan salah satu pendorong penyerapan produk industri dengan optimal, mengingat sejak awal tahun 2024 ketidakstabilan kondisi perekonomian global menekan pesanan dan produksi industri pengolahan Indonesia,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan kenaikan nilai IKI Maret ini dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada variabel persediaan produk dan pesanan. Secara rinci angka variabel tersebut meningkat sebanyak 1,35 poin atau mengalami ekspansi yang tinggi, yakni sebesar 55,63.

Selain itu, nilai IKI variabel pesanan baru juga mengalami peningkatan ekspansi sebesar 1,11 poin menjadi 54,25. Peningkatan itu dikarenakan mulai stabilnya kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan mitra utama perdagangan Indonesia.

Baca juga: Kemenperin majukan IKM motor konvensional dan listrik

Febri menyampaikan, apabila dilihat berdasarkan subsektornya, peningkatan nilai IKI pada Maret ini dipengaruhi oleh 15 subsektor industri pengolahan, serta adanya empat subsektor yang mengalami perubahan level menjadi ekspansi.

“Dengan demikian, jumlah subsektor yang mengalami ekspansi menjadi 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB tahun 2023 sebesar 96,20 persen. Adapun subsektor yang mengalami kontraksi adalah subsektor industri tekstil dan industri kayu, barang kayu dan gabus,” kata Febri.

Ia menyampaikan untuk nilai ekspansi IKI terbesar masih diperoleh oleh industri minuman, dan disusul oleh industri makanan yang mengalami kenaikan nilai IKI sebesar 0,94 poin. Angka tersebut melampaui industri farmasi, obat kimia, serta obat tradisional.

Sementara itu, kondisi umum kegiatan usaha di bulan Maret sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari persentase jawaban responden yang menjawab kondisi usahanya meningkat dan stabil, turun dari 76,8 persen menjadi 76,4 persen.

Meski demikian, Febri menyampaikan pelaku usaha selama kurun waktu enam bulan ke depan mengaku optimistis dengan persentase keyakinan optimisme naik menjadi 72,3 persen dari yang sebelumnya berada di angka 71 persen.

Baca juga: Kemenperin gelar bazar lebaran dukung pertumbuhan industri mamin
Baca juga: Kemenperin: Nilai tambah perekonomian dari HGBT capai Rp157 triliun

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kapitalis Misterius

slot gacor di dunia

BI Bali catat penukaran uang di Pantai Kuta capai Rp500 juta******

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta

Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah uang yang ditukarkan masyarakat di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, dalam rangkaian kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu, mengatakan pada kegiatan penukaran uang di Pantai Kuta itu pihaknya mengusung slogan Bersiul atau Bersih-Bersih Uang Lusuh.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta," ujarnya.

Menurut dia, layanan penukaran uang rupiah tersebut juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yaitu untuk menjamin ketersediaan uang yang beredar di masyarakat dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar dengan tetap memperhatikan kebijakan nontunai

Pada periode Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri 2024, Bank Indonesia Bali tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan uang untuk keperluan Lebaran saja, namun juga untuk memenuhi naiknya wisatawan pada periode libur panjang tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bendesa Adat (ketua desa adat) Kuta dan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam melayani penukaran uang bagi masyarakat di Pantai Kuta ini," ujar Erwin.

Erwin mengatakan dipilihnya Pantai Kuta sebagai lokasi kegiatan karena merupakan destinasi wisata favorit saat liburan, sehingga ketersediaan uang layak edar di sekitar Pantai Kuta menjadi hal yang sangat penting.

Bank Indonesia Bali memperkirakan kebutuhan uang mencapai Rp3,27 triliun dalam berbagai pecahan atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,22 triliun.

Pihaknya bekerja sama dengan perbankan di Bali membuka layanan penukaran di 208 titik sekaligus melakukan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

"Ke depan, kami akan terus bersinergi dengan perbankan untuk melakukan Bersiul terutama di pusat keramaian antara lain bandara dan pelabuhan penyeberangan," katanya.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mampu tumbuh 5,71 persen (yoy) dan diperkirakan akan terus tumbuh antara 5,0 – 5,8 persen di 2024.

Sektor pariwisata berupa akomodasi dan makan/minum, transportasi, perdagangan dan konstruksi merupakan motor penggerak utama ekonomi di Bali.

"Oleh sebab itu, dukungan masyarakat di sekitar Pantai Kuta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali harus terus dijaga dan dipelihara bersama," ujar Erwin.

Selain kegiatan penukaran uang, juga dilaksanakan edukasi CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara uang rupiah serta mengenali ciri-ciri keasliannya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula sosialisasi QRIS sebagai alternatif pembayaran secara digital.

Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan jadi upaya pengendalian inflasi jangka panjang
Baca juga: BI Bali menyiapkan Rp3,27 triliun untuk penukaran uang tunai Lebaran
Baca juga: BI: Perkuat sektor pertanian untuk akselerasi perekonomian Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

live casino bonus new member

Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Cerita Desa Kecil

slot gacor zeus gledek

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Lihat Juga : ANALISISSalah Siapa Minyakita Langka dan Mahal di Pasaran?

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/dzu)

Diamond Ace Raja Kursus

angkabet

DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Menjadi seorang Buddha

angka jitu naga mas

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024