petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs bo gacor hari ini

situs bo gacor 628Jutaan kata 781914Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs bo gacor hari ini》

Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos******

Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Arsip Foto - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dan Pengawas Kotak Suara Keliling (KSK) bersiap menuju lokasi pemungutan suara dengan membawa logistik Pemilu 2024 di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (4/2/2024). ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/pras.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial, yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Sementara itu, anggota dan juru bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan pihaknya juga sedang mendalami kebenaran video tersebut.

Saat ditanya jumlah surat suara via pos yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke penerima dan yang sudah dikirimkan kembali oleh pemilih ke PPLN, Puji mengaku belum bisa memberikan informasi terbaru.

PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Baca juga: Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur
Baca juga: WNI di Semenanjung Malaysia mulai kembalikan surat suara lewat pos

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu******

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu
Sejumlah alat peraga kampanye (APK) berjajar di median Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan  personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Ditjen Imigrasi: Pembayaran eVisa RI bisa pakai kartu kredit dan debit******

Ditjen Imigrasi: Pembayaran eVisa RI bisa pakai kartu kredit dan debit
Ilustrasi - Pembayaran eVisa Indonesia secara daring, baik melalui debit, kredit, hingga kode tagihan (billing). ANTARA/HO-Ditjen Imigrasi Kemenkumham/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pramella Yunidar mengatakan pembayaran visa elektronik atau eVisa Indonesia oleh warga negara asing bisa menggunakan kartu kredit dan debit.

Hal itu karena laman resmi pembuatan visa sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara dalam jaringan atau daring untuk mempermudah WNA melakukan pembayaran eVisa dari manapun, mirip seperti berbelanja daring.

"Bisa gunakan kartu debit atau kredit berlogo Visa dan Mastercard danJCB. Tinggal ikuti saja petunjuk pembayaran pada website,” ujar Pramella dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan WNA dapat mengajukan permohonan eVisa Indonesia secara mandiri melalui laman resmi evisa.imigrasi.go.id.

Baca juga: Imigrasi: Kebijakan eVisa menutup ruang gerak biro jasa

Untuk pembayaran dengan kartu kredit, lanjut Pramella, WNA tidak diwajibkan menggunakan kartu milik pribadi. Mereka dapat menggunakan kartu kredit selain miliknya, dengan memastikan batas penggunaan kartu masih tersedia.

Selain pembayaran menggunakan kartu kredit dan kartu debit, pembayaran eVisa Indonesia juga dapat dilakukan melalui kode tagihan (billing).

Untuk metode pembayaran tersebut, WNA memerlukan bantuan warga negara Indonesia selaku penjamin atau penanggung jawab.

Perlunya bantuan WNI karena pembayaran kode tagihan menggunakan mata uang rupiah dan difasilitasi oleh bank yang ada di Indonesia. Pembayaran kode tagihan dapat dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, hingga e-commerce yang menyediakan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

"Setelah eVisa dibayarkan maka akan masuk tahap proses penerbitan," katanya.

Baca juga: Ditjen Imigrasi mulai buka pelayanan calling visa bagi WNA tertentu

Untuk Electronic Visa on Arrival (eVoA), Pramella menjelaskan bahwa umumnya akan terbit dalam waktu 1x24 jam. Sedangkan untuk jenis visa lainnya akan terbit dalam empat hari sampai lima hari, dengan catatan WNA telah memenuhi semua persyaratan.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengumumkan WNA pemegang visa kunjungan dapat memperpanjang visa dan izin tinggal mereka lewat laman resmi Imigrasi per 31 Desember 2023.

Perpanjangan visa itu berlaku untuk pemegang visa kunjungan wisata (indeks C1), pengobatan (C3), urusan pemerintahan (C4), kursus singkat (C9), dan kunjungan bisnis (C11).

Layanan baru itu telah diuji coba oleh Imigrasi dan mulai berlaku efektif pada 31 Desember 2023 sekaligus menandai pergantian tahun.

Baca juga: Dirjen Imigrasi targetkan 1.000 peminat Golden Visa di 2024
Baca juga: Imigrasi keluarkan visa multiple entry 5 tahun untuk bisnis dan wisata

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:angka sydney yang jitu

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
kode alam kodok
situs situs slot online
hoki slot 4d tanpa potongan
maxwin89
tafsir mimpi 28
buku mimpi d2
pinjol yang masih aktif
cara pola slot gacor
hitungan maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 game slot gacor malam ini
Bab 2 rositoto
Bab 3 buku mimpi 2d 59
Bab 4 ollo4d
Bab 5 big77
Bab 6 game slot gacor malam ini
Bab 7 daftar slot bonus new member 100
Bab 8 voucher gratis vidio
Bab 9 game bet slot
Bab 10 situs slot gacor terpercaya hari ini
Bab 11 mgmclub
Bab 12 cara agar bisa menghasilkan uang sendiri
Bab 13 situspaling gacor
Bab 14 magnum cambodia paito
Bab 15 maxwin itu apa artinya
Bab 16 situs slot online terbaru
Bab 17 jewel4d
Bab 18 slot88bet
Bab 19 slot terbaik gampang menang
Bab 20 wajik777
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4826bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Karier hiburan Nona Hou Fu

keris123
Kampanye Ganjar di Semarang dirasakan ramah penyandang disabilitas
Penyandang disabilitas fisik Edi (kiri) dan Agus Kelana (kanan) menaiki motor roda tiga untuk mengikuti kampanye akbar Hajatan Rakyat Semarang di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Devi Nindy/pri.
Semarang (ANTARA) - Kampanye akbar Hajatan Rakyat Semarang yang diadakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, dirasakan ramah dengan penyandang disabilitas.

Salah satu penyandang disabilitas fisik asal Krapyak, Semarang, Edi (55), datang dan menempatkan sepeda motor roda tiganya di panggung VIP disabilitas yang terletak di samping kiri dari panggung.

Wilayah tersebut cukup luas untuk memarkir sedikitnya 20 unit sepeda motor roda tiga milik pendukung Ganjar-Mahfud.

Edi yang menyandang disabilitas fisik di kaki tersebut berharap pasangan Ganjar-Mahfud dapat mewujudkan kesetaraan penyandang disabilitas dalam hal layanan untuk KPR (kredit perumahan rakyat).

"Saya ingin pak Ganjar-Mahfud bisa membantu disabilitas untuk mendapat KPR. Selama ini enggak bisa, karena dianggap enggak punya kerjaan tetap dan disepelekan, padahal saya bisa untuk nyicil," ujar Edi yang mengaku sehari-hari berwirausaha gorengan.

Senada dengan itu juga disampaikan penyandang disabilitas fisik lainnya, Agus Kelana (47), yang jauh-jauh datang dengan motor roda tiga dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan doa dan sedikit perbekalan, Agus yang merupakan anggota Difagana (Difabel Siaga Bencana) tersebut menginginkan pasangan Ganjar-Mahfud dapat memperhatikan kesejahteraan disabilitas.

"Kalau nanti (Ganjar jadi presiden, pinginnya bukan hanya janji, tapi bukti," ujar Agus.

Selain ramah disabilitas fisik, acara kampanye tersebut juga ramah untuk pengguna kursi roda, disabilitas rungu dengan sejumlah relawan juru Bisindo, serta relawan untuk disabilitas netra.

Pewarta: Devi Nindy
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Berperahu mengelilingi surga

juara138
Kodam Udayana upayakan jalur damai sikapi insiden penyerangan TNI
Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana. ANTARA/Rolandus Nampu/am.
Denpasar (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodam) IX/Udayana mengupayakan jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan antara sekelompok orang muda dengan anggota Kompi A Yonif 900/Satya Bhakti Wirottama dalam insiden penyerangan di Lapangan Futsal Kerobokan, Badung, Bali. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Jumat mengatakan upaya damai tersebut diupayakan oleh Kodam Udayana setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap anggota TNI dan juga para terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Badung.
"Rencana siang ini (Jumat 9/2) akan ada mediasi dan jalan damai. Kemarin (Kamis 8/2) di kantor polisi sudah diperiksa baik dari warga sipil maupun dari militer, polisi militer juga sudah memeriksa akhirnya dari keduanya bersepakat untuk berdamai menempuh jalan kekeluargaan," kata Kapendam Udayana.

Kolonel Agung mengatakan Komandan Satuan akan mewakili militer untuk menempuh penyelesaian masalah dengan perdamaian. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman hingga berujung pada upaya penyerangan.

"Hasil temuan di lapangan ditemukan kesalahpahaman jadi ada dua komunikasi pemuda kebetulan yang satu militer yang satu sipil. Ada persepsi yang salah dalam berkomunikasi jadi kesimpulannya ada miskomunikasi. Persepsi yang keliru  berujung pada kesalahpahaman," kata Kapendam.

Kapendam Udayana menyatakan insiden tersebut mendapat perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi. Pangdam Harfendi menurut Udayana, melihat insiden tersebut secara lebih humanis dan menyeluruh agar tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkepanjangan mengingat hari pemungutan suara sudah angkat dekat.

Pangdam Harfendi sendiri memandang upaya damai adalah langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024.

Pangdam Udayana Harfendi bahkan telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut dan tidak mengaitkan insiden tersebut dengan gerakan politik tertentu.

"Panglima memerintahkan agar menghindari konflik fisik atau konflik dengan masyarakat. Panglima mengingat baik lisan maupun tertulis, juga surat atas nama panglima untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini tidak dibawa ke ranah politik. Ini yang kadang orang salah, seolah-olah ini mengarah ke sana," katanya.

Pangdam Udayana pun berharap insiden tersebut tidak mempengaruhi kondisi pariwisata Bali yang kian membaik pada awal tahun 2024 ini.

Terkait dengan Serda STV yang menjadi korban penyerangan tersebut sudah keluar dari RS dan kembali bertugas seperti biasa di kesatuannya.

Sebelumnya, peristiwa penyerangan terhadap anggota Raider 900 dengan sekelompok orang tak dikenal tersebut terjadi pada Rabu (7/2) malam di Big Ball Futsal Arena Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung.

Dalam insiden itu, sekitar 30 orang muda tak dikenal melempari para anggota TNI yang ada di dalam lapangan futsal dengan batu. Akibatnya salah satu anggota TNI Serda STV mengalami luka.

Polres Badung yang menanganinya kasus tersebut telah mengamankan 10 terduga pelaku dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Badung.
Baca juga: Polres Badung periksa 10 terduga pelaku penyerangan anggota TNI
Baca juga: Anggota DPR apresiasi TNI dan Polri usut penyerangan Polres Jeneponto
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jiehou tidak untuk dijual

ligamansion2 com demo
Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai melaksanakan doa bersama untuk pemilu damai di Depok, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).  ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Pemilu memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai berharap Pemilu 2024 berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin nasional, baik eksekutif maupun legislatif, yang sesuai dengan harapan.

Harapan tersebut dikemukakan dalam doa bersama komunitas pemuka agama yang juga dihadiri presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Depok, Jawa Barat, Jumat (9/2).

"Kami berkumpul dan berdoa untuk bangsa dan negara serta untuk calon-calon pemimpin bangsa," ucap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Selain SBY dan Marsudi, hadir dalam doa bersama itu Ketua Matakin Xs. Budi S. Tanuwibowo, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom, tokoh Katolik Kardinal Ign. Suharyo, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn. Wisnu Bawa Tenaya.

Hadir pula pimpinan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Engkus Ruswana dan Pimpinan Spiritual Nusantara Sri Eko Srijanto Galgendu.

"Saya sampaikan kembali bahwa yang terpenting dalam kesuksesan pemilu atau pemilihan presiden dan wakil presiden atau wakil-wakil di DPR adalah masyarakat tetap rukun, teduh, adem, tidak ada bedil-bedilan, kerusuhan," kata Marsudi.

Dalam doa bersama yang dibacakan secara bergantian itu, menurut Marsudi, para pemuka agama melangitkan harapan agar mereka yang sedang berkontestasi menjadi wakil rakyat, presiden atau wakil presiden membawa maslahat bagi seluruh rakyat serta tidak salah langkah yang malah menyebabkan petaka.

"Pemilu, pilpres memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa. Ada lagi yang jauh lebih bernilai dari kemenangan, yakni sikap satria menjunjung tinggi kebenaran dan kebajikan," ujarnya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat
Baca juga: Waketum MUI: Kritik hal yang biasa dan menyehatkan demokrasi

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

satelitqq
KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar bantuan sosial (bansos) disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer bank atau via kantor pos sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi.

"Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang, dan uangnya disalurkan melalui kantor pos/bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ghufron menerangkan rekomendasi tersebut diberikan untuk menutup celah korupsi agar bantuan sosial tersebut tidak menjadi salah satu bentuk politik uang.

Ia  mengatakan KPK merekomendasikan bansos disalurkan dengan basis data terbaru yang valid.

"KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil ketua KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengingatkan Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa dan negara Indonesia terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang dicita-citakan rakyat

Dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua.

"Oleh karena itu KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktik money politic dan benturan kepentingan," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Iblis Dahonglou

mpo77
11.400 orang mengungsi akibat banjir Demak
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, didampingi Bupati Demak Eisti'anah saat meninjau lokasi banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/HO-Pemprov Jateng/am.
Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebutkan setidaknya 11.400 orang harus diungsikan akibat banjir di Kabupaten Demak dan Kudus, Jateng.

"Saat ini, ada 11.400-an warga yang kami ungsikan, baik di Kabupaten Demak maupun Kudus," katanya saat meninjau lokasi banjir di Jembatan Tanggulangin Kabupaten Kudus di Kudus, Sabtu.

Ia menjelaskan banjir Demak disebabkan tanggul Sungai Wulan di perbatasan Kabupaten Demak dan Kudus jebol sehingga berdampak terhadap sekitar 71.000 warga karena rumah mereka terendam.

Ada 35 desa di tujuh kecamatan yang terdampak banjir, sedangkan paling parah Kecamatan Karanganyar, Demak, dengan ketinggian banjir nyaris mencapai atap rumah warga.

"Kecamatan Karanganyar paling terdampak. Tadi kami ngecek ke lokasi, rumah (terendam banjir, red.) hampir satu atap. Satu kampung tertutup air," kata Nana yang juga mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Sungai Wulan dialiri sungai-sungai besar, seperti Sungai Lusi dan Sungai Serang. Intensitas hujan yang tinggi membuat debit air yang mengarah ke Sungai Wulan semakin besar.

Baca juga: Gubernur: BPBD 12 kabupaten dilibatkan dalam penanganan banjir Demak

Ada dua tanggul di Sungai Wulan yang jebol, kata dia, satu berukuran 33 meter dan satunya 20 meter sehingga menyebabkan banjir yang menerjang permukiman dan lahan pertanian warga.

Debit air Sungai Wulan yang besar juga menjebol saluran irigasi yang terhubung sehingga total ada tujuh titik yang jebol.

Untuk langkah penanganan, Nana memastikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak.

"Kami bersama Dirjen PUPR langsung mengecek ke lokasi, ini sudah dilakukan langkah-langkah dengan memasukkan alat berat ke lokasi dan saat ini sudah dilakukan (pemasangan) tiang pancang dengan menggunakan bambu," katanya.

Setelah tanggul diperbaiki dan menutup, kata dia, airnya yang menggenang permukiman dan persawahan akan dipompa dan dikembalikan ke Sungai Wulan sehingga bisa mengurangi banjir.

Untuk penanganan korban banjir di pengungsian, kata dia, saat ini berbagai bantuan juga sudah diserahkan kepada warga, seperti dari Pemprov Jateng, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan BUMD Jateng.

"Bantuan, seperti sembako, kemudian kebutuhan untuk sehari-hari, selimut, tikar, peralatan mandi, dan alat-alat kesehatan. Di setiap pengungsian ada posko kesehatan," katanya.

Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Banjir di Kabupaten Demak mulai surut

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

game slot game slot
Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu
Sejumlah alat peraga kampanye (APK) berjajar di median Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan  personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024