kadal4d

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

web slot terpercaya

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

cara pinjam uang 20 juta tanpa jaminan

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

slot95

Kemenkomarves: Industri otomotif RI punya peluang tumbuh lebih besar******

Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan industri otomotif Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh lebih besar pada 2030.

 

Keyakinan ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP) per kapita, yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kepemilikan mobil di Indonesia.

 

Menurut Rachmat dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengutip data World Population Review, saat ini dengan PDB per kapita Indonesia sekitar 5.000 dolar AS, rasio antara kepemilikan mobil dengan jumlah penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia adalah 82 unit per 1.000 orang.

 

Sementara itu, negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Thailand, yang memiliki PDB per kapita sekitar 7.000 dolar AS, memiliki rasio kepemilikan mobil mencapai 280 unit per 1.000 orang.

 

Kemudian, China dengan PDB per kapita 13.000 dolar AS memiliki tingkat kepemilikan mobil 221 unit per 1.000 orang.

 

Meski demikian, Rachmat yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan angka tersebut pada 2030.

 

“Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang,” kata dia.

 

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia juga berpeluang tumbuh besar mengingat Indonesia merupakan pasar dan produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

 

Saat ini, sekitar 40 persen dari produksi industri otomotif Indonesia telah diekspor ke berbagai negara ASEAN, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

 

Ia merinci ekspor kendaraan Indonesia ke ASEAN adalah 54 persen dari total ekspor, disusul Timur Tengah 18 persen, Amerika Utara 15 persen, Amerika Selatan 6 persen, Asia Timur 4 persen, dan Afrika 1 persen.

 

Total kendaraan yang diekspor selama periode Januari-Desember 2023 adalah sekitar 571 ribu unit ke lebih dari 90 negara tujuan.

 

“Dengan potensi yang besar ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” ucap dia.

 

“Jadi jangan ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” kata Rachmat.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Biarkan orang itu pergi

buku mimpi 2d 11

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Evolusi super kelahiran kembali

slot paling maxwin

Kulkas Diskon Gede******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale balik lagi akhir pekan ini. Kali ini hadir selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) dengan diskon gede buat berbagai kebutuhan.

Produk elektronik yang banting harga salah satunya kulkas. Kulkas side by side berbagai merek ternama mulai Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit di Transmart. Hematnya sampai Rp3,2 jutaan!

Lihat Juga : Borong Belanjaan Gak Takut Boncos Asal di Transmart Full Day Sale

Semua harga diskon tersebut bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

cara pinjol di acc

Transmart Jual Sepeda Lipat Cuma Rp1 Jutaan selama Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kini lebih istimewa karena hadir lagi selama dua hari, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai se-Indonesia.

Banyak produk unggulan yang didiskon gede-gedean selama periode ini, salah satunya sepeda lipat yang dijual cuma sejutaan!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%

Selain sepeda lipat, diskon lain juga berlaku untuk sepeda listrik.

Sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 dari harga normal Rp4.950.000, diskon jadi Rp3.040.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.910.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Veloce 1.5 khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.280.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.970.000.

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.000.000, diskon jadi Rp8.120.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp2.880.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp8.600.000 per unit. Pembeli hemat Rp3.150.000.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda lipat tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, gas belanja di Transmart Full Day Sale hari ini dan bawa pulang sepeda lipat incaranmu.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]