angkasa138

rencana masa makmur

Link Nonton Debat Capres 2024 yang Terakhir Malam Ini******

Debat akan dipandu oleh pembawa berita dari TvOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia, dengan media penyelenggara debat kelima diselenggarakan oleh TvOne, ANTV, dan NET TV.

KPU telah mengumumkan 12 panelis yang terlibat untuk menyusun pertanyaan debat. Panelis debat capres ini mempunyai latar belakang beragam, mulai dari akademisi, pegiat komunitas dan organisasi, hingga pakar.

Berikut link nonton Debat Capres 2024 yang terakhir:

Yin Zu

MPPS: Libatkan Masyarakat dalam Membangun Gedung Sekolah Baru di Solo******

Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.

“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.

Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.

“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.

Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.

“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.

Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.

pacar sekretarisku

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Tuan datang ke dunia lain

Polisi Terus Buru Jaringan Bandar Narkoba International Fredy Pratama******

Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.

“Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung,” ujar Mukti.

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.

Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.

“Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka,” ucap Mukti.

Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currency atau mata uang digital. “Ini sedang kami dalami juga,” ujarnya.

Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.

Polri telah menerbitkan red noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.

“Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand,” tuturnya.

Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.

Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.

“Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap,” ujar Mukti.

Tuan Tianqi

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.