jam gacor starlight princess

Sembilan hari guntur dan kesedihan

papuwa

BMKG: Gempa guncang Jembrana Bali, geraran terasa hingga Banyuwangi******

Sejak pukul 07.45 WIB BMKG mencatat adanya 15 kali gempa susulan, bermagnitudo 2,9

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tektonik mengguncang wilayah Jembrana, Bali, hingga Banyuwangi, Jawa Timur, dan sekitarnya bermagnitudo 4,1 pada Minggu pagi.

"Episenter terletak pada koordinat 8,38 derajat Lintang Selatan dan 114,49 derajat Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 12 kilometer barat Jembrana pada kedalaman 10 kilometer" kata Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Daryono di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan gempa bumi tersebut menimbulkan guncangan di daerah Banyuwangi dan Jembrana dan sekitarnya dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.

Analisa BMKG mendapati gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal yang timbul akibat aktivitas sesar lokal wilayah setempat.

Baca juga: Gempa M5,6 di Samudera Hindia selatan Bali tidak berpotensi tsunami

"Sejak pukul 07.45 WIB BMKG mencatat adanya 15 kali gempa susulan, bermagnitudo 2,9," kata Daryono.

Meski demikian ia memastikan berdasarkan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Terlepas dari itu, lanjutnya, BMKG tetap mengimbau masyarakat setempat supaya lebih waspada, tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu terkait gempa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu Daryono juga mengharapkan masyarakat untuk memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran yang membahayakan kestabilan bangunan, supaya aman dari potensi runtuhnya bangunan diakibatkan oleh gempa.

Baca juga: BBMKG catat 324 kali gempa bumi terjadi di Bali sepanjang 2023

 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

serdadu88

Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.

Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Arus balik 2002

event 303 slot

G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan******

Munich (ANTARA) - Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mendukung pendirian negara Palestina dan menekankan bahwa proses ke arah itu harus dimulai dengan dihentikannya pertempuran di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Sabtu.

“Dokumen G7 berbicara tentang keinginan mencapai tujuan dua bangsa, dua negara, melalui penghentian atas konflik saat ini, yang akan memfasilitasi pembebasan sandera Israel tanpa syarat dan membantu penduduk sipil Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Tajani.

Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti pertemuan dengan para menteri luar negeri anggota di G7 pada Konferensi Keamanan Munich di Jerman.

“Setelah (penghentian konflik) itu, perundingan akan dimulai dan saya harap akan mengarah pada terciptanya perdamaian,” katanya.

Lebih dari 28.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan-serangan Israel di Jalur Gaza. Badan-badan PBB memperingatkan bahwa rencana serangan darat Israel di Kota Rafah di Gaza selatan dekat perbatasan dengan Mesir akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk bagi warga sipil di sana.

Sekitar 1,5 juta warga Palestina yang sebelumnya mengungsi akibat serangan Israel di Gaza kini berada di Rafah, setelah menyelamatkan diri dari konflik yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong Palestina itu.

Tajani mengatakan para menlu G7 mengutuk kelompok perlawanan Palestina Hamas dan mengesampingkan peran politik mereka di Gaza jika perang berakhir.

Sebaliknya, G7 mendukung Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi badan tersebut harus dirombak agar dapat menjadi “protagonis” di Gaza, kata Tajani.

“Posisi kami adalah, untuk menjamin keamanan Israel, kami minta agar para sandera segera dibebaskan dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” katanya.

Dia menambahkan bahwa para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan para pemukim Israel terhadap warga Palestina yang telah meningkat sejak 7 Oktober di wilayah pendudukan Tepi Barat.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel itu bukan hanya ilegal, tetapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara.

AS, Inggris dan Prancis telah menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menyerukan agar pemerintah Israel berbuat lebih banyak untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Israel dituduh melakukan genosida (pembersihan etnis) di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara mahkamah itu pada Januari memerintahkan Israel memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza.

Tajani juga mengatakan bahwa G7 terus memberikan dukungannya kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

“Kami terus memberikan dukungan kepada negara ini (Ukraina), yang menjadi korban serangan tidak berdasar. Kami juga menyatakan dengan jelas bahwa batasan wilayah udara harus dihormati, setelah kami menerima berita tentang inisiatif ruang angkasa nuklir Rusia,” kata Tajani.

Dia merujuk pada laporan tentang rencana Moskow mengerahkan senjata nuklir di luar angkasa.

Menurut Tajani, meski kontribusi senjata Italia ke Ukraina lebih sedikit daripada negara-negara Barat lainnya, Italia telah berjanji untuk mendukung Ukraina dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.

Menjelang pertemuan di Munich itu, para menlu G7 mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny yang meninggal di penjara Rusia pada Jumat, menurut presidensi G7 Italia itu.

“Rusia harus menjelaskan kematiannya dan menghentikan penindasan yang tidak dapat diterima terhadap perbedaan pandangan politik,” kata Tajani.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Italia berhenti dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan milik China
Baca juga: G7 dukung jeda kemanusiaan di Gaza diperpanjang
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Raja Dewa Dandy

slot gacor gampang menang maxwin

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa segala sesuatu

mutu777

Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******

“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Mengguncang langit

telewin88

Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar******

sejak kampanye terakhir .. saya langsung umroh. Jadi, ya, nggak berkomunikasi dong

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa dirinya tak berkomunikasi dengan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, selama empat hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Berikutnya lagi, hoaks tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar selama empat hari, karena dia sedang menjalankan ibadah umroh. Mahfud langsung berangkat umroh usai kampanye akbar terakhir, Sabtu (10/2), di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Padahal, waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, Kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak, karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Surakarta dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya, nggakberkomunikasi dong;bukan karena berpisah karena tidak kompak dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan

Dia pun membantah dalam kondisi tak kompak atau berpisah dengan Ganjar. Mahfud menegaskan selama empat hari tak bertemu dengan Ganjar itu hanya karena dia sedang umroh.

"Dan tanggal 13 (Februari) baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi, empat hari tak ketemu itu karena umroh," kata Mahfud.

Dia mengatakan dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar sebelum dan sesudah umroh. Komunikasi itu pun masih berjalan baik hingga saat ini.

"Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud ungkap MK pernah batalkan hasil pemilu curang

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024