kumpulan situs slot bonus new member 100

Puncak seni bela diri

mitratogel

Kejaksaan tangkap buron terpidana kasus korupsi BRI Surabaya******

Sidoarjo (ANTARA) - Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap terpidana kasus korupsi BRI Surabaya bernama Ririn Sikinaningsih yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, Kamis, menjelaskan terpidana Ririn ditangkap Tim Tabur Kejagung di wilayah Jakarta Timur pada Rabu (24/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Terpidana Ririn saat menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petemon Surabaya bersekongkol dengan Fanny Triana, terpidana lain dalam berkas terpisah, mengajukan pinjaman di bank tempatnya bekerja sebesar Rp750 juta menggunakan dokumen palsu.

"Akibat perbuatan terpidana, BRI mengalami kerugian sebesar Rp617 juta," katanya.

Baca juga: BRI pastikan nasabah tidak dirugikan atas dugaan korupsi karyawati BRI

Putu Arya memaparkan terpidana Ririn ditangkap untuk menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, terpidana Ririn juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp776 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara.

Baca juga: BRI serahkan penanganan kasus dugaan korupsi kepada Kejari Pangkep

Terpidana Ririn telah diburu sejak ditetapkan DPO pada pertengahan tahun 2023. "Berkat kerja sama antara Tim Tabur Kejagung dan jaksa eksekutor akhirnya pelarian terpidana dapat dihentikan," ujarnya.

Putu Arya menambahkan terpidana Ririn telah sampai di Surabaya hari ini dan untuk sementara diinapkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Besok akan kami bawa ke Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Porong, Sidoarjo," tambah Putu Arya Wibisana.

Baca juga: Kejari Jember tahan dua mantan karyawan BRI terkait penyimpangan KUR

Pewarta: Indra Setiawan/Hanif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

bingo4d

Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak******

Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.

Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

perjalanan penyihir

rtp tata4d

Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak******

Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.

Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

slot langsung maxwin

RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal******

Jakarta (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdana pada Senin (22/1) sebagai bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk meratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Upaya ini adalah upaya di hilir dengan maksud menekan biaya yang akan terjadi bagi orang-orang yang akan cuci darah secara rutin. Itu akan jauh lebih besar," kata Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Syahril menjelaskan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal merupakan seorang ibu (41 tahun) yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya (20 tahun) yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Baca juga: "Finerenone" jadi obat baru tangani penyakit ginjal kronis

Operasi, kata dia, dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai rumah sakit pengampu nasional. Dokter spesialis urologi juga didampingi oleh dokter spesialis nefrologi, anestesi, radiologi, dan berbagai dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim transplantasi ginjal.

Syahril mengatakan pelayanan transplantasi ginjal ini merupakan wujud dari transformasi kesehatan pilar pelayanan rujukan. Pelayanan ginjal ini masuk dalam pelayanan penyakit prioritas selain kanker, jantung, dan stroke.

Menurut dia, Kemenkes RI telah memiliki program untuk mengawal di hulu dengan preventif, yang lebih penting daripada upaya di hilir. Program preventif mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal kronis melalui berbagai cara edukasi dan promosi pola hidup sehat, termasuk pola makan dan pola hidup untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencegah terjadinya gangguan ginjal.

Baca juga: Didamping tim RSCM, RSWS Makassar sukses operasi transplantasi ginjal

Ia berharap layanan transplantasi ginjal di RSUP Fatmawati akan berkesinambungan dan menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal dr Elizabeth Yasmine Wardoyo mengatakan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah stabil dan kembali ke ruang perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga baik.

Artinya, kata dia, fungsi ginjalnya yang saat ini dalam pengawasan ketat sudah berlangsung baik.

Baca juga: RSUP HAM Medan kembali lakukan operasi transplantasi ginjal

"Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU atau unit perawatan intensif, kemudian di Rumah Sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekanan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ guna meminimalkan infeksi pascaoperasi," ucapnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Tidak di masa muda

megaslot288

Guinea Khatulistiwa dan Nigeria lolos ke babak 16 besar******

Jakarta (ANTARA) - Timnas Guinea Equatorial/Khatulistiwa lolos ke 16 besar Piala Afrika 2023 usai menghajar Pantai Gading 4-0 dalam matchday ke-3 Grup A di Olympic Stadium of Ebimpe. Di pertandingan lainnya, Nigeria menekuk Guinea-Bissau dengan skor tipis 1-0 di Stadion Felix Houphouet-Boigny pada Senin malam WIB (22/1).

Hasil ini membuat Guinea Khatulistiwa dan Nigeria berhak melaju ke babak 16 besar, Pantai Gading masih memiliki kemungkinan lolos dengan jalur tim posisi ketiga terbaik, sedangkan Guinea-Bissau telah pasti tersingkir.

Guinea Khatulistiwa vs Pantai Gading

Tuan rumah Pantai Gading menekan sejak awal pertandingan, peluang didapatkan melalui Franck Kessie dan Ibrahim Sangare, yang masih gagal menjebol gawang Guinea Equatorial.

Namun, Pantai Gading kebobolan lebih dulu melalui Emilio Nsue, yang menerima umpan dari Carlos Akapo pada menit ke-42. Guinea Equatorial pun unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Tertinggal 1-0, Pantai Gading coba menekan pada babak kedua, dua peluang mereka peroleh pada menit ke-47 melalui Ibrahim Sangare, dan Evan Ndicka, tetapi masih belum berhasil membuahkan gol balasan.

Pada menit ke-67, Pantai Gading berhasil mencetak hol melalui Jean-Philippe Krasso, tetapi dianulir setelah wasit meninjau VAR.

Baca juga: Senegal atasi Kamerun, Guinea amankan kemenangan tipis atas Gambia

Gawang Pantai Gading justru kembali kemasukan pada menit ke-73, kali ini Pablo Ganet yang berhasil mencetak gol untuk mengubah keunggulan menjadi 2-0.

Hanya berjarak 2 menit, Pantai Gading semakin tertinggal setelah Emilio Nsue mencetak gol keduanya yang membuat Guinea Khatulistiwa unggul 3-0 atas tim tuan rumah.

Tim tuan rumah semakin terpuruk setelah Jannick Buyla mencetak gol keempat Guinea Khatulistiwa pada menit ke-88, hasil 4-0 bertahan hingga laga berakhir.

Guinea Khatulistiwa berhak melaju ke babak 16 besar Piala Afrika 2023, sedangkan Pantai Gading sementara ini masih memiliki kemungkinan lolos dari jatah tim posisi ketiga terbaik.

Guinea-Bissau vs Nigeria

Nigeria memperoleh peluang lebih dulu melalui aksi Simon Moses pada menit kedua, lima menit kemudian Guinea-Bissau mencoba menggebrak melalui Nito Gomes, yang juga belum berhasil membuahkan gol.

Aksi Samuel Chukwueze di menit ke-28 setelah bekerja sama dengan Bright Osayi-Samuel masih berhasil diblok pertahanan Guinea-Bissau.

Pada menit ke-36, bek Guinea-Bissau, Opa Sangante, melakukan gol bunuh diri yang membuat Nigeria unggul lebih dulu atas Guinea-Bissau. Skor 1-0 untuk Nigeria.

Berbagai percobaan dilakukan, tetapi tidak ada tambahan yang tercipta hingga babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, Guinea Bissau coba melakukan tekanan, tendangan bebas dari Famana Quizera pada menit ke-51 masih melenceng.

Sundulan Victor Osimhen pada menit ke-78 masih belum membuahkan gol bagi Nigeria.

Hingga pertandingan berakhir skor 1-0 untuk Nigeria tidak berubah, Super Eagles berhak melenggang ke babak 16 besar Piala Afrika 2023.

Baca juga: Salah tinggalkan Piala Afrika untuk pemulihan cedera di Liverpool
Baca juga: Angola pecundangi Mauritania dengan kemenangan dramatis 3-2

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

kredivo bisa dicairkan

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024