qqnusa

Rahasia seni bela diri

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Ayah anak itu menempel padaku

Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Group yang Akan Bantu Jokowi Bangun IKN******

Nama pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan mengemuka belakangan ini. 

Hal itu terjadi setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan Agustus lalu.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan alias Aguan merupakan salah satu pengusaha yang akan menanamkan investasi Rp20 triliun di IKN Nusantara.

Investasi ditanam lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

"Kalau yang dari swasta, tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play, playartinyaentertaiment, hotel dan lain sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9).

Agung Sedayu di play tadi yang investasi swasta untuk mix use development bikin mal, hotel. Terus ada rumah sakit ada Hermina, ada hotel ada beberapa brand hotel. Minggu depan akan ada penandatangan," tambahnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

[Gambas:Video CNN]

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

novel tulang debu

India Larang Impor Laptop Demi Dorong Manufaktur Dalam Negeri******

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi membatasiimporkomputer dan laptop untuk mendorong manufaktur domestik dalam sektor teknologi.

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), importir harus mengajukan izin untuk membawa laptop, tablet, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya ke negara tersebut, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada Kamis (7/9).

Sebelumnya, impor barang-barang seperti itu tidak terbatas.

Impor elektronik India mencapai US,7 miliar dalam periode April hingga Juni, naik 6,25 persen dari periode yang sama pada 2022.

CNN telah menghubungi Apple (AAPL) dan Samsung (SSNLF), penjual laptop teratas di negara Asia Selatan ini, untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan.

Upaya India untuk memproduksi secara domestik datang pada saat yang penting bagi negara dengan populasi terbanyak di dunia ini, ketika perusahaan-perusahaan mencari alternatif di luar China untuk mengamankan rantai pasokan penting.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi populasi kerja India diperkirakan akan mencapai satu miliar dalam satu dekade mendatang.

Angkatan kerja yang besar dan muda membuat negara ini menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari pusat manufaktur alternatif selain China.

Pada awal tahun ini, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan bahwa Apple sudah memproduksi antara 5 persen hingga 7 persen produknya di India.

"Jika saya tidak salah, mereka berencana meningkatkan hingga 25 persen dari produksi mereka," katanya dalam sebuah acara pada Januari.

Pada Juni, produsen chip Amerika Serikat Micron (MICR) mengumumkan pabrik baru di negara bagian Gujarat bagian barat, menyebutnya sebagai fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di negara ini.

Ventura ini akan melihat Micron berinvestasi hingga US5 juta dan menciptakan hingga 5.000 pekerja Micron langsung baru dan 15 ribu pekerja komunitas dalam beberapa tahun mendatang.

Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan pemasok kunci untuk Apple, juga berencana untuk memperluas operasi manufakturnya di India.

Bulan lalu, perusahaan ini secara tiba-tiba mengumumkan keluar dari kemitraan patungan senilai US,4 miliar dengan Vedanta (VEDL), sebuah konglomerat logam dan energi India, untuk membantu membangun salah satu pabrik chip pertama di negara ini.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan masih berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di India dan mengajukan permohonan ke program pemerintah yang mensubsidi biaya pembangunan fasilitas produksi semikonduktor atau tampilan elektronik di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

harapan yang tak ada habisnya

Pengusaha Respons Gedung Swasta Wajib Beli Sendiri Alat Water Mist******

Pengusaha merespons rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air (water mist) untuk menekan tingkat polusi udara. Namun, Pemprov DKI tak akan memberikan bantuan anggaran daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

"Apa pun usaha yang bisa mengurangi supaya polusi udara tidak tinggi dan supaya udara yang kita hirup lebih sehat, upaya apa pun akan baik, tinggal dicari mana yang terbaik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arjsad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan alat penyemprot uap air (water mist) di gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat water mist tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8). 

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Dave Willner Tinggalkan Jabatan Kepala Kepercayaan dan Keamanan OpenAI******

Kepala bagian kepercayaan dan keamanan (trust and safety) OpenAI Dave Willner mundur dari jabatannya, pada Kamis (20/7).

Willner telah memimpin tim kepercayaan dan keamanan kecerdasan buatan perusahaan sejak Februari 2022. Pengunduran dirinya ia ungkapkan dalam postingan di Linkedin.

Ia berencana beralih ke peran sebagai penasihat dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

CEO OpenAI Sam Altman meminta regulasi AI dalam sidang panel Senat pada Maret.

Dia memberi tahu para pembuat kebijakan bahwa potensi AI untuk digunakan untuk memanipulasi pemilih dan menyebarkan disinformasi adalah area kekhawatiran terbesarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada

Seorang juru bicara OpenAI tidak segera merespons permintaan komentar mengenai pengunduran diri Willner atau pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan perannya.

Pengunduran diri Willner datang ketika OpenAI terus bekerja sama dengan regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk mengembangkan pengaman dan pembatasan seputar teknologi AI yang berkembang pesat.

OpenAI adalah salah satu dari tujuh perusahaan AI terkemuka yang pada hari Jumat melakukan komitmen sukarela yang disetujui oleh Gedung Putih untuk membuat sistem dan produk AI lebih aman dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk menguji sistem AI baru dengan pihak luar sebelum mereka dirilis secara publik, dan untuk dengan jelas menandai konten yang dihasilkan oleh AI, demikian diumumkan oleh Gedung Putih.

[Gambas:Video CNN]