rtp menang123

Pasangan abadi yang lahir di surga

CEO TikTok Temui Luhut, Diklaim Terima Larangan TikTok Shop******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang.

Ia mengklaim perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut sudah menerima larangan tersebut.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Saya kira enggak ada masalah (investasi TikTok usai pelarangan TikTok Shop).

Luhut juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok. Ia menekankan langkah pemerintah saat ini adalah memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta TikTok tak mengadu domba Indonesia usai larangan resmi terbit.

"Dia (TikTok) gak boleh mengadu domba bangsa ini. Karena saya lihat ada WA-WA lain, seolah-olah bahwa kalau TikTok (Shop) gak jalan kemudian UMKM tidak diakomodir," kata Bahlil.

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita gak bisa berkembang," imbuhnya.

Bahlil menyebut saat ini TikTok terdaftar di Indonesia sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

TikTok menyayangkan keputusan pemerintah. Mereka mengklaim pelarangan ini akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate pengguna TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini, terutama bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata TikTok Indonesia melalui pernyataannya, Rabu (27/9) lalu.

Larangan social commercetertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.

Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

Kunjungi Tanah Abang, Zulhas Beri Uang ke Pedagang******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk meninjau langsung pedagangUMKM sekaligus berbelanja di pasar tersebut. 

Pantauan CNNIndonesia.com, Zulhas mengunjungi sejumlah pedagang untuk berbincang mengenai penjualan. Namun usai berbincang ia membagikan uang ke pedagang dengan dalih membeli barang.

Zulhas mendatangi salah satu toko Fakhri Baju Batik yang menjual sejumlah baju batik asal Solo, Jawa Tengah. Ia kemudian memborong satu kodi baju untuk dibagikan kepada awak media dan para pengunjung.

"Ini Rp50 ribuan pak," jawab pedagang.

"Rp50 ribu ya kan? Ada 10 biji enggak? Saya beli 10 biji buat teman-teman wartawan, 10 biji nanti buat bapak-bapak lewat dikasih," kata Zulhas.

Selain itu ia bergeser ke pedagang lain. Zulhas kemudian menghampiri salah satu pedagang baju, dan meminta baju warna biru untuk diberikan kepada pengunjung.

"Saya minta warna biru ya Rp800 ribu ya. Nanti kasih ibu-ibu aja ya," kata Zulhas.

Saat dikonfirmasi terpisah, Zulhas mengaku sudah menjadi kebiasaan dia ke pasar untuk berbelanja, bukan untuk bagi-bagi uang.

"Ya saya kalau ke pasar belanja. Bayangin tuh tokonya kamu udah keinjek injek ada yang tasnya kegencet," kata dia saat ditanya alasan bagi-bagi uang ke pedagang.

"Jadi kita datang belanja. Saya juga kalau ke pasar beli. Beli sayurannya, beli ikannya, paling tidak yang kita lewat tadi terganggu itu dia tidak rugi paling tidak," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

Hidup di dunia tanpa akhir

Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES, Janjikan Rumah Syariah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirkembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ia mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan MES untuk periode kedua, yakni masa jabatan 2023-2028 atau 1446-1448 Hijriah.

Sebelumnya, Erick menjadi ketua umum MES untuk periode 2021-2023.

Pemilihan Ketua Umum MES dilakukan oleh tim formatur setelah menerima banyak masukan dari para pengurus dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama perihal komitmen terhadap organisasi dan keberlanjutan peran MES dalam usaha pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Dipilihnya kembali Pak Erick Thohir tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang matang dari seluruh tim formatur, salah satunya mengenai komitmen dan tanggungjawab beliau yang harus melanjutkan kembali legacy berbagai program kerja MES yang telah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang", papar Iggi.

Dalam kesempatan yang sama, Erick menyampaikan masih banyak yang perlu dibenahi dan dikembangkan, terutama kepada dirinya sebagai ketua umum.

"Saya merasa belum puas dengan kinerja yang kita lakukan saat ini karena banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu ini juga ditujukan untuk diri saya sendiri", papar Erick membuka sambutannya.

Erick mengatakan ada dua momentum yang tidak mudah untuk dimaksimalkan apabila tidak dijadikan perhatian bersama melalui berbagai terobosan dan inovasi oleh seluruh pihak.

"Dari berbagai riset global, pada tahun 2040, Indonesia diindikasi tidak lagi menjadi negara muslim terbesar dunia karena berpotensi disalip oleh Pakistan dan India", ujarnya.

Ia kemudian menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem "Rumah Syariah" melalui peningkatan dan perluasan akses kepemilikan rumah bagi guru, pengajar, perawat, dan golongan masyarakat yang kurang mampu dengan skema syariah.

"Saya berharap ini menjadi catatan besar, yang ingin membuat perbaikan itu. Kita harus punya rumah syariah. Di rumah itu kita bisa menyusun program dan sistem, tim dan database. Hal ini untuk mendukung kehadiran kebijakan yang nyata" ungkap Erick.

Ia juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang dapat mengekspansi produk keuangan syariah untuk masuk ranah global. Saat ini, Erick menyebut Bank Syariah Indonesia (BSI) telah masuk sebagai 12 bank syariah terbesar di dunia.

"Keberpihakan menjadi keharusan. Kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh tapi kesenjangan terus terjadi. Di situlah kita (MES) hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi" kata Erick.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperluas dan mempermudah aksesibilitas pengusaha daerah terhadap pendanaan dalam pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Erick berharap agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah juga turut mendukung program untuk meningkatkan sistem keuangan dan perekonomian syariah.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Bahlil Klaim 322 KK Warga Rempang Sukarela Digeser ke Tanjung Banun******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan sukarela untuk bergeser meninggalkan area yang menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banun. 

Bahlil mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Pilihan lokasi ke Tanjung Banun juga berasal dari usulan warga lantaran sebelumnya pemerintah merencanakan relokasi ke Pulau Galang. Warga pun akan diberikan ganti rugi yang sepadan untuk menyambung hidup ke depannya.

"Jadi tidak benar kalau ada isu dipaksa-paksa. Awalnya iya, ada saudara kita dari aparat yang masuk. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jangan kalian berpolitik kalau isu-isu begini," lanjut dia.

Ia menjelaskan pemerintah nantinya akan memberikan rumah, sertifikat, pelabuhan, sekolah, hingga masjid. Ia mengklaim akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengklaim sudah bersosialisasi dengan sekitar 1.000 warga perkampungan di Pulau Rempang. Ia mengaku berkunjung ke Rempang karena diundang oleh para tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintah.

"Bahkan beberapa ada yang tepuk tangan. Ada videonya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu benar," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.

"Itu adalah prioritas pemindahan penduduk totalnya 961 KK dan Kampung Tanjung Banun setelah itu arahan Presiden kepada Kementerian PUPR dan kami jadi kampung percontohan," terang Bahlil.

[Gambas:Video CNN]