dealer 777 slot

badai jenius

Belanja di Transmart Besok Diskon hingga 50% + 20% Seharian******

Mau belanja banyak diskonnya? Bisa dong kalau belanjanya di Transmart Full Day Sale yang kasih diskon 50 persen dan ekstra 20 persen.

Catat waktunya ya, pesta diskon ini berlangsung seharian pada Minggu (15/10) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Belanja Pakai Allo Bank di Transmart Full Day Sale, Bonus Diskon 20%

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Siapkan daftar belanjaan buat besok ke Transmart terdekat ya, lalu borong belanjaan yang banyak dengan diskon di akhir pekan cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Mendekonstruksi dunia lain

Menimbang Keamanan Pasokan Beras Usai Jokowi Sorot Stok Bulog Kurang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog masih kurang hingga saat ini.

Ia mewanti-wanti produksi beras dalam negeri berkurang lantaran kemarau panjang el nino. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bakal ada impor beras lagi hingga akhir tahun.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi di Subang, Minggu (8/10).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas medium I dan II masing-masing dipatok Rp14.600 dan Rp14.350 per kg pada Selasa (10/10) ini. Harga ini sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp10.900 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super atau premium I dan II saat ini masing-masing dipatok Rp15.900 dan Rp15.250 per kg. Angka ini juga sudah melebihi HET beras premium, yakni Rp13.900 per kg.

Menyadari hal tersebut, Jokowi pun memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ia ingin Bulog mengguyur pasar ritel, pasar tradisional, dan pasar induk dengan cadangan beras di gudang.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September hingga November 2023. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan total 640 ribu ton beras.

Lantas, sejauh mana keamanan cadangan beras RI setelah Jokowi mengklaim pasokan Bulog kurang?

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai cadangan beras Bulog yang saat ini mencapai 1,7 juta ton itu cukup riskan. Apalagi, el nino membuat musim hujan di sentra-sentra produksi padi mundur.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan mundur sekitar 60 hari. Artinya, musim tanam dan musim panen raya juga mundur.

"Ini membuat musim paceklik jadi lebih lama. Tambah sekitar dua bulan," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan panen raya baru terjadi pada April atau awal Mei 2024. Padahal, di awal tahun permintaan beras bakal tinggi.

Maklum, pada Februari 2024 ada Pemilu. Pada masa menjelang Pemilu, kata Khudori, banyak partai politik atau calon legislatif (caleg) yang membagi-bagikan sembako.

Lalu, Maret ada Ramadan dan disusul Idulfitri pada April.

Khudori pun berpendapat jika pada Desember 2023 tidak ada bantuan pangan beras, diperkirakan pada Januari 2024 harga komoditas ini akan tinggi. Namun, ia belum bisa memperkirakan berapa tepatnya harga beras pada periode tersebut.

Yang pasti, Khudori mengatakan harga itu akan makin tinggi jika pemerintah tak melakukan intervensi. Karenanya, ia juga memprediksi pemerintah bakal kembali memberikan bansos beras selama tiga bulan seperti saat ini pada Januari-Maret 2024.

Di sisi lain, kebutuhan beras pun bakal makin tinggi. Belum lagi, kebutuhan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Dengan kalkulasi ini, praktis pemerintah tidak punya banyak pilihan. Mengandalkan pengadaan dari produksi domestik mustahil," imbuh Khudori.

Idealnya, kata Khudori, penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Tapi sejak awal tahun Bulog kesulitan melakukan penyerapan karena harga di pasar jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg, dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg.

Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg. Sedangkan, harga beras saja saat ini sudah mencapai level Rp15 ribu per kg.

"Dalam kondisi demikian, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya impor. Saya sebenarnya tidak setuju impor. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," kata Khudori.

Menurutnya, negara harus memastikan punya stok beras memadai. Namun demikian, tambahan impor 1,5 juta ton seperti kata Jokowi terlalu besar.

Dalam hal impor, selain volume atau jumlah harus dihitung cermat, waktu kedatangannya juga mesti dipastikan tidak meleset. Khudori menyebut hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat.

"Kalau ini dilakukan, pemerintah punya senjata untuk menahan harga tidak melonjak tinggi," imbuhnya.

Khudori menambahkan bahwa dalam garis kemiskinan, andil harga beras itu sekitar 20-an persen. Dengan kata lain, kalau harga beras naik, mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh miskin.

"Mereka yang miskin akan semakin miskin," ucap Khudori.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak Perlu Panik

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Nelangsa Jefri Pedagang Tanah Abang, Pembeli Masih Sepi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut upaya pemerintah mengembalikan kumandang Pasar Tanah AbangCs dengan melarang TikTok Shop berjualan membuahkan hasil gemilang.

Ia bahkan berani menyatakan 90 persen pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat kembali laris setelah TikTok Shop ditutup. Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu pada Jumat (13/10) siang.

Zulhas menyebut ramainya kembali Pasar Tanah Abang tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan di social commerce, serpenti TikTok Shop.

Untuk membuktikan klaim Zulhas tersebut, CNNIndonesia langsung memantau denyut nadi Pasar Tanah Abang. 

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, kondisi Pasar Tanah Abang memang cukup ramai. Terlihat beberapa pengunjung sedang melihat-lihat pakaian yang dijajakan pedagang.

Namun mereka hanya terlihat ramai di permukaan saja. Minim transaksi yang terjadi dari kunjungan orang tersebut. Pengakuan itu disampaikan Jefri (21).

Salah seorang pedagang di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mengatakan belum ada peningkatan penjualan signifikan pasca TikTok Shop dilarang jualan pemerintah.

Saat ditemui Jumat (13/10) siang, ia bahkan mengatakan untuk menjual satu potong saja ia harus kerja keras. Padahal sebelum ada TikTok Shop dan kondisi normal, ia bisa menjual lebih dari 20 potong pakaian per hari.

Jefri menuturkan dirinya juga menyiapkan berbagai jurus untuk menarik pembeli. Salah satunya, memberi potongan harga. Meski demikian, pembeli tetap saja sepi.

"Belum ada terlalu peningkatan sih, masih sama," ucap pedagang pakaian muslim itu.

Menurutnya, harga diskon tersebut tetap kalah saing dengan harga di platform online.

"Karena kami tidak bisa mengikuti harga di online," ucapnya.

Jefri namun demikian masih berharap, dalam waktu dekat ini, dampak penutupan TikTok Shop kelihatan sehingga dagangannya laris manis lagi seperti dulu.

[Gambas:Video CNN]

Segendang sepenarian dengan Jefri, Lasmawati (36) juga mengatakan penjualan masih sepi meski TikTok Shop sudah tak beroperasi di Tanah Air.

"Belum ada perubahan, masih santai. Belum. Menurut saya belum, masih santai," tuturnya.

Perempuan yang biasa berjualan pakaian batik itu menuturkan pendapatannya anjlok. Ia mengaku saat ramai biasanya bisa mengantongi Rp2 juta per hari.

Namun, saat ini untuk dapat pelaris saja susah. Lasmawati pun mengamini bahwa pasar mulai ramai pengunjung.

Tapi, jumlahnya belum terlalu banyak. Apalagi, kunjungan tersebut tidak membuat dagangannya laku.

"Kadang kami harap ramai, orangnya banyak, tapi tak pada belanja," ucapnya.

TikTok Shop resmi dihapus dan tak lagi bisa diakses sejak Rabu (4/10). Penutupan tersebut imbas aturan pemerintah yang melarang social commerce.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,
Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Pemerintah mengklaim menerbitkan aturan tersebut demi melindungi pedagang kecil, khususnya UMKM.

Zulhas menegaskan bahwa social commerce seperti TikTok Shop tidak boleh digunakan untuk berjualan dan bertransaksi. Social commerce hanya diperbolehkan untuk promosi.

Ia, yang juga merupakan Ketua Umum PAN itu, mengatakan akan memeriksa dan tak memberikan kelonggaran pada social commerce yang masih melanggar Permendag itu.

Legenda manusia pertama

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi