slot online terpercaya 2022

kehilangan masa remaja

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

Kulkas Side by Side Diskon Rp14 juta di Transmart Full Day Sale******

Kulkas side by side (SBS) di Transmart Cibubur, Jawa Barat didiskon hingga Rp14 jutaan dalam momen Transmart Full Day Sale yang berlangsung pada Minggu (24/3).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sejumlah merek dan model kulkas didiskon besar-besaran. Salah satunya kulkas side by side Samsung dengan kapasitas 523 liter.

Harga resmi kulkas itu Rp38.039.000, namun didiskon menjadi Rp23.799.200 saat Transmart Full Day Sale. Praktis, harga kulkas lebih murah Rp14 juta dari harga pasaran.

Transmart juga memberikan diskon sampai 50 persen berlaku untuk aneka produk terpilih. Mulai dari produk segar, fesyen, furnitur, hingga elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik.

Di samping itu produk kulkas yang diskon di Transmart Full Day Sale tidak hanya merek Samsung saja, melainkan dari berbagai merek ternama, seperti LG, Polytron, Panasonic dan Sharp.

Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Diskonnya sampai Rp3.249.800.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya salah satu bank yang direkomendasikan, bisa download Allo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.

Setelah itu, kamu bisa upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Berikut ini daftar produk elektronik lain yang didiskon di Transmart seluruh Indonesia.

-AC Split 1/2 PK harga sale Rp2.799.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Bonus pipa dan instalasi standar. Diskonnya Rp1.399.800.

- Kulkas SBS 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Diskonnya sampai Rp3.249.800.

- Kulkas SBS 472L harga sale Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung. Diskonnya sampai Rp3.409.800.

- LED TV 50" UHD Smart harga sale mulai Rp4.319.200 dari harga normal Rp6.049.000 per unit. Diskonnya Rp1.729.800.

-LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.

Promo Transmart Full Day Sale ini tak hanya berlaku di Transmart Cibubur, melainkan berlaku di Transmart seluruh Indonesia, sesuai dengan promo wilayah.

Lihat Juga : Baju Koko buat Lebaran Diskon di Transmart Full Day Sale

Aroma dingin kamar kerja musim semi

7 Tol Baru Bakal Dibuka Saat Mudik Lebaran, Gratis!******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada tujuh jalan tol baruyang akan dibuka secara fungsional selama momen mudik Lebaran. Tarifnya dibebaskan alias gratis.

"Ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa. Jadi, bisa dimanfaatkan," kata Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6.00 pagi sampai 17.00 sore itu masih gratis, sebelum diberlakukan berbayar," sambungnya.

Rinciannya tol fungsional di Pulau Jawa antara lain Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Tol Cimanggis-Cibitung.

Sementara itu, tol fungsional di Pulau Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

Akan tetapi, Tulus menegaskan tol-tol lain yang sudah eksisting kemungkinan tidak bakal gratis, hanya didiskon.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri

Tulus mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.

Sebab menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.

Ia juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik lebaran. Tulus menilai penundaan kenaikan tarif berpotensi pada pengguna tol lain di masa mendatang.

Berikut tujuh ruas tol fungsional di masa mudik Lebaran 2024:

1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
2. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA
3. Tol Cimanggis-Cibitung
4. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok
5. Tol Bangkinang-Tanjung Alai
6. Tol Indrapura-Kisaran
7. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Jokowi Targetkan Pabrik Minyak Merah Hadir di Provinsi Lain******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan pabrik pengolahan minyak makan merah akan diteruskan ke provinsi lainnya. Saat ini, pabrik tersebut baru dibangun dan diresmikan di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatra Utara.

"Ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tetapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain," kata Jokowi dalam video yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/3).

Jokowi menyebut harga minyak makan merah akan lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran saat ini. Dengan demikian, barang pokok tersebut menurutnya akan bisa bersaing di pasar. Pun minyak makan merah menurutnya kaya akan nutrisi dan vitamin dari A hingga E.

"Dari TBS ke CPO diolah langsung menjadi minyak goreng, minyak makan merah, sangat bagus," kata dia.

Lihat Juga : Jokowi Klaim Harga Minyak Makan Merah Lebih Murah dari Minyak Goreng

Selain itu, Jokowi juga mengklaim bahwa sejumlah juru masak atau chef mengatakan minyak makan merah lebih enak untuk bahan menggoreng makanan ketimbang minyak goreng biasa.

Namun saat ditanya perihal harga minyak makan merah, Jokowi masih belum memberikan harga perkiraan. Ia sekali lagi hanya memastikan minyak tersebut akan lebih dari minyak goreng biasa sehingga bisa menjadi alternatif baru yang ekonomis bagi masyarakat.

"Harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa. Vitaminnya di situ banyak, tetapi harganya lebih murah. Saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng-menggoreng," ujar Jokowi.

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]