mpometa88

penyihir penuh waktu

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Legenda Pahlawan Iblis

44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak******

Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya sudah melayani 64.346 penumpang pada H-6 Lebaran atau Idulfitri 1444 Hijriah. Dengan rincian penumpang turun 44.601 penumpang dan 19.745 penumpang naik melalui Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

General Manager Pelabuhan Kalimas dan Terminal Penumpang GSN Dhany Rahmat Agustian mengatakan puncak mudik di pelabuhan telah berlangsung pada Sabtu (15/4) kemarin dengan total penumpang naik maupun turun berjumlah 12.020 orang.

"Tapi di pelabuhan ini kadang tiba-tiba ada kejutan dengan lonjakan penumpang yang turun," kata Dhany, Senin (17/4).

Dhany menuturkan para pemudik ini didominasi oleh pekerja non formal yang merantau ke luar pulau. Tidak menutup kemungkinan, perantau akan kembali memadati arus mudik di pelabuhan pada 18 dan 19 April nanti.

Karena itu, guna mengantisipasi membludaknya penumpang turun, pihak pelabuhan sudah melakukan rekayasa yang efektif supaya tidak terjadi penumpukan massa saat kedatangan para pemudik.

"Untuk pemudik yang belum naik di ruang tunggu sementara, kami masukkan ke terminal penumpang empat jam sebelum keberangtakan asalkan sudah punya tiket. Itu akan mengurangi beban dari ruang tunggu sementara dan penumpukan yang ada," ucapnya.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya calo tiket pada arus balik nanti, Dhany menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk operator kapal.

"Kami juga memasang beberapa scan barcodeyang itu bisa difoto penumpang kapal. Mereka bisa mengetahui kapan mereka boleh masuk kapan boleh naik ke kapal," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon tarif Tol Trans Jawa sebesar 20 persen pada periode arus balik Lebaran, 27-28 April 2023.

Menurut Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana,hal itu dilakukan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas selama arus balik.

Lisye mengatakan diskon berlaku dari Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ia mengatakan diskon tersebut juga diberlakukan agar pemudik menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu.

"Terutama yang telah diprediksi menjadi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tuturnya.

Menurut Lisye, diskon itu hanya berlaku untuk perjalanan menerus yang melakukan tap-in di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tap-out di GT Cikampek Utama.

"Hanya untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta. Diskon ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapannya saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa, hanya bisa menggunakane-tollyang sama saat tap indan tap out. Tidak bisa meminjam e-tollpengguna jalan lainnya jika saldo kurang," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

6 Fakta LRT Jabodebek yang Bisa Dijajal Gratis Juni Mendatang******

Lintas Rel Terpadu (LRT)Jabodebek bakal beroperasi penuh pada Juli 2023, meski belum ada kejelasan berapa tarif angkutan tersebut.

Di lain sisi, Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan progres proyek tersebut sudah mencapai 91,53 persen. Ia lantas menyinggung soal konektivitas di seluruh stasiun LRT Jabodebek.

"Selain dari sisi operasional, mempersiapkan konektivitas dengan moda transportasi lain sangat penting dilakukan untuk mempermudah masyarakat melanjutkan perjalanannya setelah tiba di stasiun LRT Jabodebek," ujar Kuswardojo dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

1. LRT Jabodebek mulai beroperasi 12 Juli 2023

Kuswardojo merinci LRT Jabodebek bakal beroperasi penuh mulai 12 Juli 2023 alias sesuai target commercial operation date(COD). Ia menegaskan tidak ada rencana pengunduran tanggal operasi.

"Sampai saat ini secara jadwal masih Juli COD-nya, tanggal 12 rencananya. Sampai saat ini kami belum ada surat pengunduran operasional," ujar Kuswardojo, dikutip dariDetik, Selasa (18/4).

2. Tarif belum jelas, tapi bisa lebih murah dari usul KAI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menetapkan tarif LRT Jabodebek, meski angkutan umum ini beroperasi penuh mulai 12 Juli 2023. 

"Sebetulnya tiket itu seharusnya secara aturan, 3 bulan sebelum operasional harusnya sudah ada. Makanya kami bilang harusnya April. Tapi kan kembali yang menetapkan tarif kan Kemenhub, jauh hari sudah kita usulkan ke Kemenhub, cuma sampai saat ini belum ada penetapan atau informasi terkait tarifnya," tutur Kuswardojo.

KAI mengusulkan tarif LRT Jabodebek jarak pendek adalah Rp5.000 per orang, dengan harga jarak terjauh mencapai Rp24 ribu. Lalu, tarif paling jauh di kisaran Rp24 ribu-Rp25 ribu. Sedangkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp15 ribu per orang.

Kendati, Kuswardojo mengatakan tarif tersebut bisa jauh lebih murah karena Kemenhub bakal memberikan subsidi. Dengan begitu, ia berharap keputusan soal tarif bisa rampung sebelum akhir April ini.

"Pemerintah bilang mau kasih PSO dan sebagainya, makanya pasti lebih murah dari itu. Cuma kalau pantasnya dengan biaya operasional usul kita ya segitu," ungkapnya.

3. Uji coba gratis Juni 2023

Kuswardojo membocorkan bakal ada uji coba gratis LRT Jabodebek pada Juni 2023, tepat sebulan sebelum angkutan tersebut beroperasi penuh. Ada kuota sekitar 200 orang yang disiapkan.

"Sebelum COD, Juni kita akantrial run. Masyarakat luas ada nanti akan kita buka kesempatan, tapi daftar dulu atau nanti mungkin undangan, dari pihak mana kita undang. Itu nanti Juni mungkin dibuka. Kalau Juli sudah berbayar. Jadi akan kita batasi, misal kapasitas 700 ya paling 200. Pasti gratis kalau trial run," ungkapnya.

Namun, Kuswardojo tidak menjelaskan detail syarat dan cara pendaftaran uji coba gratis tersebut. Ia hanya mengatakan pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pakai Kereta Bekas Kecelakaan hingga Belum Berhenti di Stasiun Halim

Qin Jianji

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.