kiwbet

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

1001liga

Bapanas sebut bantuan pangan beras untuk kendalikan harga******

Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan tujuan dari program bantuan pangan beras guna mengendalikan harga.

"Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras," kata Ketut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan alasan adanya program bantuan pangan beras tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan produksi beras yang menurun akibat dampak El Nino.

"Kita kaitkan dengan stok, juga kaitkan dengan produksi memang ditambah lagi kita mengalami El Nino. Kita memang sedikit mengalami penurunan produksi relatif ya, artinya tahun 2023 pas-pasan banget produksi kita," ungkap Ketut.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah antisipasi dengan program bantuan pangan beras tersebut.

"Sehingga pemerintah memutuskan kalau tidak melakukan langkah-langkah baik bantuan pangan maupun SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) maka harga beras ini akan terus melonjak," katanya.

Ia mengatakan agar program bantuan pangan beras itu berjalan lanjar maka titik awalnya ialah penguatan cadangan beras pemerintah.

"Sehingga Bulog diminta untuk buat cadangan berasnya. Setelah itu berikutnya harus ada intervensi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memerlukan, dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM), yang waktu itu kami hitung-hitung sekitar 22 juta (KPM) sehingga ini lah yang menjadi target kami untuk diberikan bantuan pangan dalam hal ini beras," tuturnya.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada KPM. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK. Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Bantuan pangan beras bertujuan untuk membantu masyarakat kelas bawah sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak). Bantuan tersebut dinilai sebagai salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi.

Pada Kamis (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sementara harga beras di 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Catatan BPS lainnya yaitu seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras.

Kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan. Hal itu membuat distribusi untuk beberapa komoditas pangan menjadi terhambat.

Baca juga: Kepala Bapanas pastikan stok pangan cukup hingga Ramadhan
Baca juga: Kepala Bapanas sebut bantuan pangan beras sangat dibutuhkan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Sihir

bocoran live rtp

KPK sidik dugaan korupsi di anak perusahaan Telkom******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di anak perusahaan PT Telkom yakni PT Sigma Cipta Caraka (SCC) atau Telkomsigma.

"KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC tahun 2017-2022," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali menerangkan modus perkara korupsi tersebut adalah pengadaan proyek fiktif yang melibatkan pihak ketiga sebagai makelar.

"Pengadaan kerja sama ini diduga fiktif dengan modus adanya kerja sama penyediaan financing untuk project data center," ujarnya.

Perhitungan sementara Tim Auditor BPKP memperkirakan kerugian keuangan negara akibat perkara dugaa korupsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan kebijakan KPK, detail lengkap perkara akan di sampaikan pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami belum dapat menyampaikan detail lengkap konstruksi perkaranya, pihak siapa saja yang ditetapkan tersangka dan uraian unsur pasalnya hingga proses pengumpulan alat bukti dianggap cukup," kata Ali.

Meski demikian Ali mengatakan pihak KPK akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut secara bertahap kepada publik.

"Perkembangannya akan kami sampaikan bertahap pada publik," tuturnya.

Baca juga: Kejagung tetapkan tersangka kedelapan perkara korupsi PT GTS

Baca juga: KPK memintai keterangan mantan Dirut PINS Indonesia Slamet Riyadi

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Departemen Penelitian Non Ilmiah

bintang4d

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak******

Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

bintang138

Kemenkominfo fasilitasi sulih bahasa isyarat pada debat pilpres******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi kegiatan sulih bahasa isyarat pada debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemilu yang makin inklusif.

“Yang terpenting dari upaya ini adalah informasi terkait visi dan misi paslon pemimpin bangsa bisa dijangkau semua kalangan, lebih inklusif," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam rilis pers, Minggu.

Usman menilai dengan adanya fasilitas sulih bahasa isyarat, para penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus pendidikan politik dari debat sebelum menentukan pilihannya saat pencoblosan.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan

Hal itu mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.

“Sehingga Pemilu 2024 terselenggara secara inklusif dan ramah dengan teman-teman disabilitas,” kata Usman.

Kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres yang digelar di Kementerian Kominfo tersebut bekerja sama dengan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Aksi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan fasilitas dan akses informasi acara debat capres dan cawapres

Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP melalui GPR TV menyediakan ruangan, peralatan live streaming, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan sulih bahasa bersama ini pun sudah dilakukan saat debat pilpres keempat pada 21 Januari 2024. Menurut rencana, saat debat kelima yang digelar Minggu, kegiatan serupa kembali digelar.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Laura Lesmana Wijaya pun mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan mereka.

Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu langkah nyata pemerintah mendorong keterlibatan semua kalangan dalam berpartisipasi membangun bangsa.

”Harapan saya kerja sama ini tidak hanya sesaat saja melainkan bisa dijadikan tugas negara yang permanen. Ini bisa menjadi model akses informasi bagi daerah-daerah lainnya untuk selalu menggandeng dan melibatkan komunitas kami,” ujarnya.

Laura mengatakan kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Gerkatin yang menjadi mitra dari Pusbisindo.

”Mitra kami sangat kuat karena memiliki tujuan yang sama yakni ingin memberikan akses yang penuh, adil, dan inklusif untuk teman-teman tuli. Maka kami merasa perlu menggandeng Kominfo untuk akses dan fasilitas komunikasi dan informasi dengan kualitas yang tinggi,” ujar Laura. 

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar adalah surga

84 di erek erek

PVMBG ingatkan potensi ancaman Gunung Marapi masih tinggi******

Padang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat bahwa potensi ancaman Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi.

"Aktivitas Gunung Marapi dinilai masih tinggi dengan sejumlah potensi ancaman," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Sabtu.

Hendra mengatakan apabila pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat, maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar dengan potensi atau ancaman bahaya dari lontaran material vulkanik.

Tidak hanya itu, lapili atau pasir diperkirakan dapat menjangkau wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi gunung api tersebut (Kawah Verbeek). Sedangkan untuk potensi sebaran abu vulkanik bisa menyebar lebih luas atau lebih jauh tergantung arah serta kecepatan angin.

Material erupsi yang jatuh dan terendapkan di bagian puncak serta lereng Gunung Marapi dapat menjadi lahar saat bercampur air hujan. Oleh karena itu, terdapat potensi bahaya banjir lahar dingin terutama pada lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak Gunung Marapi.

Baca juga: PVMBG sampaikan evaluasi aktivitas Gunung Marapi

Baca juga: Siaga darurat marapi diperpanjang selama satu bulan

Terakhir, hasil evaluasi PVMBG melaporkan terdapat potensi bahaya dari gas-gas vulkanik beracun seperti karbon dioksida atau zat asam arang (CO2), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), dan hidrogen sulfida (H2S) di area kawah/puncak Gunung Marapi.

Terkait hal itu, PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Marapi, pendaki, pengunjung atau wisatawan agar tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).

Kedua, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran dan bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat musim hujan.

Jika terjadi hujan abu masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan, serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu, warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

Baca juga: SAR Padang usulkan pasang alat deteksi dini erupsi Gunung Marapi

Baca juga: Tanah Datar siapkan BLT bantu petani terdampak erupsi Marapi 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Peri dan Berita Aneh

slot resmi 2022

Optimisme meraup partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 damai di Solo******

Solo (ANTARA) - Terletak jauh dari Ibu Kota Jakarta dan bukan bagian dari kota besar yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan orang, Kota Solo memiliki dinamika sendiri dalam perjalanan politik di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Oleh karena itu, meski dihuni sekitar 520.000 penduduk dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 439.000 orang, kota budaya ini menjadi salah satu bagian dari episentrum politik di Tanah Air.

Pun bagi partai politik, calon anggota legislatif, hingga capres/cawapres. Mampu memenangi perebutan suara di Kota Solo memiliki makna simbolik tersendiri bagi siapa pun pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, meski jumlah suaranya relatif kecil, Solo atau Surakarta menjadi ajang bergengsi perebutan suara bagi duet Anis Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta pasangan Ganjar Pranowo/Mahfud Md. (nomor urut 3).

Tidak mengherankan kalau ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengklaim memiliki banyak pendukung di kota tersebut. Tentu saja hasil pencoblosan pada 14  Februari 2024 menjadi ajang pembuktian atas pendakuan tersebut.

Ahli psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Abdul Hakim menilai Solo memang memiliki pemilih partai politik militan. Kondisi ini berlangsung sejak zaman reformasi, setidaknya sampai dengan Pilpres 2019.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan mendulang sebanyak-banyaknya suara untuk membuktikan mereka memiliki kekuatan elektoral di Solo yang dijuluki "kota yang tak pernah tidur" itu.

Bukan tidak mungkin dinamika politik belakangan ini bakal meningkatkan tensi politik, kondisi yang sebenarnya lumrah dalam setiap kompetisi, termasuk dalam setiap pemilu. Di mana pun.

Sebagai langkah antisipasi, tokoh masyarakat perlu ikut ambil bagian dalam mengelola situasi tersebut agar tetap dinamis namun tidak sampai memanas.

Di sisi lain ada modal sosial dari budaya masyarakat kota ini. Meski Solo sudah berwajah metropolitan, sebagian besar warganya tetap mengusung adat Jawa yang masih menghormati orang-orang yang ditokohkan.

Yang menyejukkan, sejauh ini tokoh-tokoh yang maju dalam Pilpres 2024 menunjukkan pandangan bahwa pemilu bukan merupakan arena zero sum gameatau permainan yang hanya menyisakan pemenang dan pecundang. Kemenangan pada pemilu bukan milik satu pihak saja, melainkan seleksi pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu ada optimisme bahwa kondisi di Solo bakal aman dan pemilu berlangsung damai.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu ada pemahaman dan kesadaran pula dari masyarakat bahwa hasil akhir kompetisi politik bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan total bagi pihak lain, melainkan hanya perbedaan siapa yang menduduki posisi pemenang.

Dengan menyadari siapa pun pemenangnya bakal membawa Indonesia lebih sejahtera maka masyarakat bakal mendapatkan manfaat dari pemilu sehingga tidak bakal terjadi gesekan. Kondisi ini berbeda pada tahun 1998.


Partisipasi pemilih

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pesta demokrasi 5 tahunan ini nyatanya memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Nasib dan masa depan bangsa tergantung dari kiprah pemimpinnya, yang dari kebijakannya dirancang bisa menyejahterakan sekitar 280 juta penduduk di negeri ini.

Saat ini ada sebagian masyarakat yang masih menimang memilih capres/cawapres dengan mempelajari visi misi masing-masing, namun ada sebagian lagi yang dari awal sudah fanatik terhadap partai politik tertentu sehingga mengikuti pasangan mana yang diusung oleh partai pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo jauh hari sudah menjalankan program edukasi dan sosialisasi secara masif dan intens, khususnya bagi mereka yang merupakan pemilih baru.

Untuk Pemilu 2024, KPU Solo menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen.

Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mencapai 81,23 persen.

Perwakilan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Surakarta Yuly Yulianingrum mengatakan sosialisasi tidak hanya difokuskan pada pemilih muda dan pemilih baru tetapi juga calon pemilih.

KPU setempat sebelumnya juga mendatangi sejumlah sekolah dasar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Bukan hanya bertujuan membekali calon pemilih masa depan, melainkan diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk menularkan informasi yang mereka peroleh kepada lingkup terdekat, salah satunya ke orang tua siswa.

Secara umum, edukasi juga menyasar ke mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga komunitas.

KPU Kota Surakarta bersama dengan KPU RI juga menyelenggarakan acara KPU Goes To Campus untuk memberikan edukasi kepada pemilih muda dan pemilih baru.


Fokus mengawasi

Tinggal menghitung hari, pemungutan suara segera tiba. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta makin intens mengawasi berbagai tahapan kampanye. Bagi Bawaslu, pengawasan di setiap tahapan menjadi langkah pencegahan memanasnya kondisi politik.

"Ini bagian dari upaya meminimalisasi terjadinya gesekan," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Bawaslu tidak bekerja sendiri. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak. Bahkan setiap akan ada pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu ada pertemuan antara Bawaslu, kepolisian dengan tim penyelenggara.

Harapannya, pada pelaksanaannya nanti kampanye tidak melanggar peraturan. Bawaslu juga intens mengajak peserta pemilu maupun partai politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bawaslu mencatat sejauh ini tidak ada pelanggaran serius di Kota Solo, selain itu dugaan pelanggaran juga tidak terlalu banyak.

Yang paling menonjol hanya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Meski begitu, edukasi masih terus dilakukan, termasuk tidak boleh melibatkan anak kecil pada saat kampanye. Bagi anak yang didapati menggunakan atribut kampanye agar segera dilepas.

Makin dekat dengan hari pemungutan suara, makin masif juga berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo. Nyatanya sejauh ini kondisi Kota Solo tetap kondusif.

Terlepas siapa pun pemenangnya, Solo patut bangga bahwa salah satu putra daerahnya mampu memimpin Indonesia hampir 10 tahun terakhir ini.

Warga Solo kini kembali memiliki kesempatan untuk memilih capres/cawapres pada 14 Februari 2024. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban bagi setiap warga negara ikut menjaga negeri ini tetap aman dan damai dengan sikap legawa menerima pasangan yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024