pinjaman online shopee

Dekan Elit

Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan******

PT Horn Ming Indonesia selaku produsen sepatumerek ternama Pumayang berada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, akan memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 600 orang pekerja.

Mengutip Antara, Selasa (6/6), rencana PHK itu telah disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan melalui surat pemberitahuan bernomor 023/HR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah (pemda), melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Ya betul, minggu lalu kita sudah dapat informasi akan adanya PHK kepada 600 orang karyawan PT Horn Ming Indonesia," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Rudi Hartono.

Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan membuat permintaan dan penjualan sepatu menurun. 

"Alasannya order sepi karena efek pasar Eropa lesu setelah perang Ukraina dan Rusia," ujarnya.

Disnaker Kabupaten Tangerang akan melakukan verifikasi atas pengajuan surat pengurangan jumlah tenaga Kerja PT Horn Ming Indonesia guna memastikan para pekerja yang terdampak PHK mendapat pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Rencana besok kita bakal mendatangi perusahaan itu untuk memverifikasi atas pengajuan PHK. Ini ditujukan agar semua hak-hak pekerja itu sesuai aturan yang ada," ungkap Rudi.

Gelombang PHK pada industri padat karya bukan hanya kali pertama terjadi di Kabupaten Tangerang. Dalam satu tahun ini sudah banyak pekerja terkena dampak yang sama.

Salah satunya seperti terjadi di PT Tuntex Garment, produsen pakaian olah raga merk Puma yang tutup pada April 2023 akibat pemberhentian produksi. Itu berdampak pada 1.200 karyawan terkena PHK.

"Kalau soal pemutusan kerja ini kami tidak bisa hindari. Karena itu tergantung dari kemampuan perusahaan masing-masing. Hanya kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang PHK ini," ucap Rudi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertempuran yang tak terkalahkan

Harga Cabai******

Mayoritas harga pangan kompak melandai pada awal pekan ini dibandingkan pekan lalu. Bahan pokok itu seperti daging sapihingga beraskualitas super.

Mengutip hargapangan.id, Senin (5/6), cabai merah besar terjun bebas dari Rp47.150 per kg menjadi Rp43.750 per kg. Cabai merah keriting merosot dari Rp43.600 per kg menjadi Rp41.500 per kg.

Cabai rawit merah anjlok dari Rp46.050 per kg menjadi Rp44.900 per kg. Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp138.350 per kg pada pekan lalu menjadi Rp137.500 per kg pada pekan ini. Daging sapi kualitas 2 turun dari Rp129.200 per kg menjadi Rp128.700 per kg.

Minyak goreng curah tergelincir dari Rp15.850 per kg menjadi Rp15.800 per kg. Minyak goreng bermerek 1 turun dari Rp21.650 per kg menjadi Rp21.500 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek 2 turun dari Rp20.200 per kg menjadi Rp20.100 per kg.

Gula pasir premium turun dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp15.950 per kg. Gula pasir lokal turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.650 per kg.

Beras kualitas medium I turun dari Rp13.550 per kg menjadi Rp13.500 per kg, beras kualitas medium II turun dari Rp13.300 per kg menjadi Rp13.250 per kg.

Beras kualitas super I stagnan di Rp14.800 per kg, beras kualitas super II juga masih di level Rp14.250 per kg.

Beras kualitas bawah II yang stabil di Rp12 ribu per kg. Bawang putih ukuran sedang juga stabil di Rp39.150 per kg.

Sementara itu, harga ayam ras segar naik dari Rp38.600 pada pekan lalu menjadi Rp38.900 per kg di awal pekan ini. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.850 per kg menjadi Rp37.950 per kg.

Beras kualitas bawah I naik tipis dari Rp12.350 per kg menjadi Rp12.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Garuda Putus Kontrak dan Pensiunkan Dini Karyawan demi Hemat Biaya******

PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) memutuskan hubungan kerja (PHK) hingga menerapkan pensiun dini karyawan demi menghemat biaya perusahaan.

Langkah pemangkasan ini merupakan restrukturisasi perusahaan dari upaya right sizing. Dalam kurun empat tahun, ada penurunan rasio komposisi pegawai dengan rata-rata 17 persen.

Dari paparan kinerja perseroan, jumlah pegawai pada 2019 mencapai 7.878 orang, lalu menyusut 25 persen menjadi 5.946 pada 2020. Selanjutnya turun lagi 12 persen menjadi 5.203 orang pada 2021, kemudian kembali berkurang 14 persen menjadi 4.459 pada 2022.

Dalam penyesuaian tersebut, perusahaan mengklaim telah mengedepankan opsi sukarela dan pensiun dipercepat. Selain itu, ada juga opsi penyelesaian kontrak, kompensasi dan implementasi agar tetap kondusif baik internal maupun eksternal.

Dari data Garuda, pada 2022 jumlah pegawai yang pensiun dipercepat tercatat 752 orang. Kemudian pegawai yang penyelesaian kontrak dipercepat sebanyak 78 orang. Dengan begitu, total karyawan yang dirumahkan mencapai 830 orang pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

2 Pesawat Asing Parkir di Bandara Kertajati******

Sebanyak dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Mereka diperkirakan parkir sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1. Ia mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

Executive General Manager Bandara Kertajati Nuril Huda pun membenarkan kabar terkait adanya dua pesawat asing parkir di bandara tersebut.

Menurutnya, pesawat asing tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk tugas kemiliteran Prancis dan telah beralih menjadi pesawat kargo. Saat ini, pesawat tersebut masih menunggu proses izin penerbangan kargo.

"Itu rencananya buat pesawat kargo," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun membenarkan keberadaan dua pesawat tersebut memang ada di Bandara Kertajati.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan kedua pesawat tersebut adalah tipe A340-200 dengan registrasi F-HFDD dan F-HLMG merupakan pesawat sipil Perancis. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022 hingga 23 Mei 2023.

Menurutnya, kedua pesawat asing itu telah memiliki izin untuk berada di Bandara Kertajati dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

"Pemeliharaan pesawat adalah sepenuhnya merupakan ranah perusahaan dalam hal ini GMF dengan skema 'business to business' bersama pihak operator pesawat atau perwakilannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa yang gila

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmewajibkan seluruh perusahaan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksualdi tempat kerja.

Kewajiban ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Lihat Juga : Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang 2022

Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam syarat kerja di perusahaan berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Disebutkan juga, pihak-pihak yang dapat mengadukan kekerasan seksual di tempat kerja adalah korban, keluarga korban, rekan kerja korban, serta pihak terkait lainnya.

Lihat Juga : Bareskrim Ambil Alih Kasus Bos Perusahaan Ajak Karyawan Staycation

Pengaduan bisa disampaikan kepada satgas yang dibentuk perusahaan; dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota/provinsi; serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa jika terbukti bersalah, maka pengusaha dapat memberikan sanksi kepada yang diadukan berupa: pertama, surat peringatan tertulis; kedua, pemindahan atau penugasan ke divisi/bagian/unit kerja lain; ketiga, mengurangi atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kemewahannya di perusahaan; keempat, pemberhentian sementara; kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK).