qq1221slot

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Keran Impor Beras Dinaikkan dari 2 Juta Jadi 3,6 Juta Ton di 2024******

Pemerintah akan menambah impor beras1,6 juta ton, sehingga total berasluar yang didatangkan di 2024 ini menyentuh 3,6 juta ton.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan mulanya rencana impor beras dalam neraca komoditas 2024 adalah 2 juta ton. Impor ini ditugaskan kepada Perum Bulog.

"Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton," kata Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

Ia menyebut pihaknya sedang dalam tahap perubahan neraca tersebut. Sebelum rampung, impor beras lanjutan belum bisa dilaksanakan.

"Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impor (PI)-nya. Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya," tegas Arif.

Di lain sisi, Arif memberikan update soal importasi bawang putih yang direncanakan masuk 645.025 ton. Namun, hingga sekarang PI yang sudah diterbitkan Kemendag baru 214.194 ton alias 33 persen dari total rencana impor 2024.

Meski belum terealisasi semua, Kemendag menyebut pengusaha masih punya stok bawang putih dari tahun lalu. Stok tersebut diklaim masih bisa bertahan sampai akhir Februari 2024 ini.

Sedangkan impor daging untuk kebutuhan reguler direncanakan datang 145.251 ton. Arif menyebut Kemendag sudah menerbitkan persetujuan impor 141.142 ton daging.

"Jadi, ini belum semua pelaku usaha mengajukan PI. Kami terus mendorong agar pelaku usaha yang sudah mendapatkan alokasi neraca komoditas untuk komoditas daging, segera mengajukan PI," pesan Arif.

"Kemudian, untuk kebutuhan (daging) sebagai bahan baku industri ini total 5.101 ton. Ini sudah kami terbitkan semua. Total semua pelaku usaha 100 persen sudah mengajukan PI dan kami sudah terbitkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******

PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.

EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.

Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.

Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).

Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.

"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Situs Kemenko Perekonomian Diduga Dijebol Hacker, Sempat Promosi Judi******

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) diduga diretas hackeryang mempromosikan situs judi online.

Ini terlihat saat CNNIndonesia.commencoba mengakses situs ekon.go.id. Pada halaman 'Berita', ada salah satu artikel yang bukan merupakan unggahan Kemenko Perekonomian seperti biasanya.

Unggahan yang diduga ulah hacker tersebut bertuliskan 'Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Hoktoto'. Artikel tersebut sudah ada di situs Kemenko Perekonomian sejak Sabtu (3/3) pukul 22.12 WIB.

"Kebetulan yang handel sistemnya dari unit data dan sarana informasi (DSI). Jadi, kami lagi cek ke sana," tuturnya dalam sambungan telepon.

Tak lama setelah sambungan telepon dengan Haryo, unggahan tersebut sudah tak lagi ada di situs Kemenko Perekonomian. Halaman yang mempromosikan situs judi online tersebut sudah dihapus dan kini bertuliskan '404 Not Found' saat coba diakses.

Ketika mencoba membuka ulang situs Kemenko Perekonomian dan menuju halaman 'Publikasi' dan memilih bagian 'Berita', artikel tersebut sudah tak ada lagi dalam daftar.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Bulog Beber Penyebab Distribusi Beras SPHP Belum Merata di Semua Ritel******

PerumBulogmengungkapkan alasanberasprogram stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruhritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antriannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli beras SPHP yang diproduksi Bulog. Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

"Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," imbuhnya.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Negara OPEC+ Setuju Potong Produksi Minyak hingga 2,2 Juta bpd******

Negara anggota OPEC+yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia setuju untuk sukarela memotong produksi  hingga 2,2 juta barel per hari sampai kuartal kedua.

Hal itu dilakoni untuk mendorong ekstra ke pasar di tengah kekhawatiran terhadap pertumbuhan global dan peningkatan produksi di luar kelompok tersebut.

Anggota OPEC+ mengumumkan pengurangan produksi secara individual pada Minggu (3/3) ini, dan OPEC kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi total pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari.

Mengutip dariReuters, Arab Saudi--secara de facto adalah pemimpin organisasi negara penghasil minyak itu--menyatakan negara tersebut akan memperpanjang pemotongan sukarela sebesar 1 juta barel per hari (bpd) hingga akhir Juni, sehingga produksinya berada di sekitar 9 juta barel per hari.

Sementara itu Rusia, akan memotong produksi minyak dan ekspor hingga 471 ribu barel per hari pada kuarter kedua.

Negara lain--Irak menyatakan bersedia memotong hingga 220.000 barel per hari untuk kuartal kedua, Uni Emirat Arab (UEA) memotong hingga 163.000 barel per hari, Aljazair memotong hingga 51.000 barel per hari.

Lalu Oman memotong hingga 42.000 barel per hari, Kazakhstan menyatakan akan memotong hingga 82.000 barel per hari, dan Kuwait memotong 135.000 barel per hari untuk Juni mendatang.

Lihat Juga : Rusia Larang Ekspor Bensin Mulai 1 Maret, Berlaku 6 Bulan

OPEC+ telah menerapkan serangkaian penurunan produksi sejak akhir 2022 silam untuk mendukung pasar di tengah peningkatan produksi dari Amerika Serikat dan produsen non-anggota lainnya, serta kekhawatiran atas permintaan ketika negara-negara besar bergulat dengan suku bunga yang tinggi.

Total pemotongan yang dijanjikan OPEC+ sejak 2022 lalu telah mencapai sekitar 5,86 juta barel per hari, atau--menurut perhitungan Reuters--setara dengan sekitar 5,7% dari permintaan harian dunia.

Prospek permintaan minyak tidak pasti untuk tahun ini. OPEC memperkirakan satu tahun lagi pertumbuhan permintaan yang relatif kuat sebesar 2,25 juta barel per hari, dipimpin oleh Asia, sementara Badan Energi Internasional memperkirakan pertumbuhan yang jauh lebih lambat sebesar 1,22 juta barel per hari.

Tantangan lebih lanjut bagi OPEC+ adalah IEA juga memperkirakan pasokan minyak akan tumbuh ke rekor tertinggi sekitar 103,8 juta barel per hari pada tahun ini, yang hampir seluruhnya didorong produsen di luar OPEC+, termasuk Amerika Serikat, Brasil, dan Guyana.

Harga minyak mentah Brent LCOc1 ditutup ,64 lebih tinggi atau 2 persen, menjadi ,55 per barel pada hari Jumat (1/3), naik lebih dari 8 persen sepanjang tahun ini.

Kaisar Api Es

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]