pola bandito

Curang dan memasuki dunia lain

uangme pinjol

KNTI Tuding Pemerintah Tak Peduli dengan Perlindungan Sosial Nelayan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

Lihat Juga : 'Saudara Kandung' Google Akan PHK 240 Karyawan

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

slot gacor pulsa 5000

71 Investor Serahkan Dokumen Komitmen Investasi di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 100 investorlebih yang menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara.

Tapi dari jumlah itu, baru 71 investor yang baru mengirimkan letter of intent(LoI) atau dokumen komitmen awal untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 11 investor itu datang dari Negeri Jiran bersamaan dengan kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

"Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan letter of intent (LOI) ada 71 perusahaan yang berasal dari luar dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).

LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Bambang.

Calon investor dari Malaysia berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Sementara itu, dari 71 investor yang telah menyerahkan LOI, 3 di antaranya sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) dari pemerintah.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati investor. Sektor lain yang tak kalah menarik adalah mixed useddan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang menekankan pemerintah bakal terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

"IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," pungkasnya.

Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mendukung Presiden Jokowi soal investasi di IKN Nusantara. Menurutnya, ada kepentingan Sabah dan Serawak yang perlu diperjuangkan.

"Rekan-rekan di Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Kami akan ambil pendekatan yang positif agar pertumbuhan IKN memberi manfaat juga bagi Sabah dan Serawak," ucap Anwar dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

klik4a

Kemnaker Soal Pabrik Sepatu Minta Karyawan Resign: Belum Ada Pengaduan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima pengaduan dari karyawan PT Nikomas Gemilang yang diminta mengundurkan diri karena kinerja perusahaan menurun.

"Belum ada pengaduan dari pihak sana (karyawan PT Nikomas Gemilang)," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11.1).

Indah menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja. Dengan kata lain, pengunduran diri tidak atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Lihat Juga : BPH Migas Jelaskan Aturan Isi BBM Tak Bisa Pindah-pindah SPBU

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)

Tiran paling hebat dalam sejarah

rtp live admin jarwo

Membandingkan Harga Pangan RI Vs Negara ASEAN, Mana Paling Murah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Dunia menyebut harga berasdi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara-negara Asia Tenggara.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menyebut selisih harga beras dibandingkan pekan lalu rata-rata mencapai Rp50 hingga Rp100 per kg.

Mengutip PIHPS, Selasa (10/1), beras kualitas super I naik Rp100 dari Rp14 ribu per kg pada awal pekan lalu, menjadi Rp14.100 per kg. Untuk beras kualitas super II juga naik Rp100 dari Rp13.600 per kg pada pekan lalu, menjadi Rp13.700 per kg saat ini.

Adapun beras kualitas bawah I naik Rp50 dari Rp11.500 per kg pada pekan lalu, menjadi Rp11.550 per kg saat ini, dan beras kualitas bawah II juga naik Rp50 dari Rp11.200 per kg menjadi Rp11.250 per kg saat ini.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, harga beras di Indonesia masih cukup bersaing.

Berikut berikut perbandingan harga beras dan bahan pangan lain di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN berdasarkan data Global Product Prices per Desember 2022:

Lihat Juga : Jokowi: Tahun Ini 16 Negara Jadi Pasien IMF, 36 Antre di Depan Pintu

1. Indonesia (Data PIHPS per 10 Januari 2023)

Beras: Rp11.250-Rp14.100 per kg
Gula: Rp14.350 per kg (gula pasir lokal) dan Rp15.800 per kg (gula pasir premiun)
Telur: Rp30.450 per kg
Minyak goreng: Rp15.250 per kg (curah)-Rp21.650 per kg (kemasan bermerek 1)
Daging sapi: Rp128.700 per kg (kualitas 2) dan Rp137.500 per kg (kualitas 1)
Daging ayam: Rp36.000 per kg

2. Thailand

Beras: US8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

Lihat Juga : Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

Lihat Juga : Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2.72 per kg (Rp11.225 per kg)
Gula: USMenaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Lihat Juga : Dibatasi, Isi Pertalite dan Solar Tidak Bisa Lagi 'Pindah-pindah' SPBU

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

[Gambas:Video CNN]
.66 per kg (Rp10.289 per kg)
Telur: US.09 per kg (Rp32.582 per kg)
Minyak goreng: US.74 per liter (Rp58.308 per liter)
Daging sapi: US.81 per kg (Rp433.575 per kg)
Daging ayam: US.74 per kg (Rp58.308 per kg)

Lihat Juga : Faisal Basri Kritik Habis Kebijakan Subsidi Era Jokowi

3. Malaysia

Beras: US.74 per kg (Rp42.717 per kg)
Gula: US<句子>.96 per kg (Rp14.966 per kg)
Telur: US.61 per kg (Rp40.690 per kg)
Minyak goreng: US.41 per liter (Rp53.162 per liter)
Daging sapi: US.76 per kg (Rp89.799 per kg)
Daging ayam: US.88 per kg (Rp44.899 per kg)

4. Filipina

Beras: US.01 per kg (Rp31.336 per kg)
Gula: US per kg (Rp31.174 per kg)
Telur: US.23 per kg (Rp34.759 per kg)
Minyak goreng: US.88 per liter (Rp60.479 per liter)
Daging sapi: US.96 per kg (Rp170.837 per kg)
Daging ayam: US.60 per kg (Rp56.114 per kg)

Lihat Juga : Karyawan Twitter yang Dipecat Elon Musk Ditawari Pesangon 1 Bulan Gaji

5. Singapura

Beras: US<句子>.98 per kg (Rp15.274 per kg)
Gula: US.54 per kg (Rp24.002 per kg)
Telur: US.80 per kg (Rp43.640 per kg)
Minyak goreng: US.02 per liter (Rp62.655 per liter)
Daging sapi: US.38 per kg (Rp208.541 per kg)
Daging ayam: US.52 per kg (Rp148.379 per kg)

6. Vietnam

Beras: US.02 per kg (Rp15.892 per kg)
Gula: US.41 per kg (Rp21.969 per kg)
Telur: US.56 per kg (Rp39.888 per kg)
Minyak goreng: US.04 per liter (Rp31.785 per liter)
Daging sapi: US.36 per kg (Rp473.047 per kg)
Daging ayam: US.04 per kg (Rp109.692 per kg)

7. Myanmar

Beras: US.12 per kg (Rp17.451 per kg)
Gula: US.07 per kg (Rp16.672 per kg)
Telur: US.54 per kg (Rp23.995 per kg)
Minyak goreng: US.76 per liter (Rp43.004 per liter)
Daging sapi: US.36 per kg (Rp83.516 per kg)
Daging ayam: US.80 per kg (Rp43.628 per kg)

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

slot gacor banjir scatter

<句子>

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

indigo slot

<句子>