slot top

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Ajaib Ungkap Strategi Sukses Jangkau 3 Juta Investor Ritel******

Platform teknologi investasi terbesar, Ajaib, mencatatkan pertumbuhan jumlah investor hingga lebih dari tiga juta investor ritel pada semester I tahun 2023. Penambahan itu mencapai 50 persen sejak November 2022, yang terjadi baik di platform Ajaib maupun Ajaib Kripto.

Juru Bicara Ajaib, Azizah, menyebut bahwa pencapaian tersebut membuktikan keberhasilan strategi inovatif Ajaib untuk memenuhi kebutuhan pasar investor ritel Indonesia yang terus berkembang pesat.

Azizah mengungkapkan, peningkatan jumlah investor ritel itu sejalan dengan pemahaman untuk melakukan trading dan investasi yang lebih nyaman dan canggih dibandingkan investasi pemula.

Dalam perjalanannya, Ajaib pun berhasil meraih berbagai penghargaan, antara lain sebagai tempat bekerja terbaik, juga sebagai pemimpin platform investasi online dengan inovasi produk dan layanan yang dapat diandalkan investor dan traders.

Beberapa penghargaan itu adalah:

1. Best Employer Brand dari LinkedIn Talent Awards Indonesia.
2. The Best Perusahaan Sekuritas Perantara Pedagang Efek (aset Rp500 miliar - Rp1 triliun) oleh Media Infobank.
3. Best Online Investment App dalam Indonesia Best Millenial Brand Choice 2023 dari Warta Ekonomi Group.
4. Silver Champion Indonesia WOW Brand 2023 kategori Best Investment App dari Markplus Inc.
5. Indonesia Fintech Industry Leader 2023 - Investment Category dari Industry Leadership 2023 oleh Inventure dan Alvara.

Selain itu, Ajaib juga menjadi unicorn ke-7 di Indonesia, sekaligus fintech unicorn investasi pertama di Asia Tenggara usai menggalang dana Seri B sebesar US3 juta, atau senilai Rp3,4 triliun pada Oktober 2021.

Adapun pendanaan Seri B ini dipimpin oleh DST Global, bersama dengan investor terdahulu Ajaib, yaitu Alpha JWC, Ribbit Capital, Horizons Ventures, Insignia Ventures, dan SoftBank Ventures Asia.

Azizah menegaskan, Ajaib akan terus berinovasi demi mewujudkan misi mendorong kelahiran generasi baru investor di Indonesia.

"Saat ini Ajaib telah membantu masyarakat Indonesia mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk perdagangan saham, berinvestasi di reksa dana, dan aset kripto serta membantu cash management," ujar Azizah.

Elang Arad

Bahlil Ungkap Pesan Khusus Jokowi Jelang Pilpres 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat Indonesia tak ribut melulu soal politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya mau sampaikan pesan Pak Presiden (Jokowi). Ini tahun politik, politik ini panas. Pak Presiden mengatakan jangan terlalu panas, kalau boleh dingin, naik sedikit paling tinggi hangat-hangat. Supaya ekonomi kita bagus," ujarnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Karena tiap hari kita ribut dengan politik, kita lupa ekonomi ini penting. Jadi, kita harus betul-betul menjaga stabilitas. Itu pesan Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Bahlil juga cerita soal pembelaannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, selama ini UMKM tidak benar-benar diperhatikan negara.

Bahkan ia menyindir pihak yang koar-koar membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Menurutnya, orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

"Saya buat kebijakan, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, pileg, pilpres, dan mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi terus menerus'," tutur Bahlil.

"Saya minta ke Pak Presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar para UMKM segera mengurus NIB untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Menurutnya, mengurus NIB mudah karena langsung melalui Online Single Submission (OSS), bahkan bisa dibantu langsung oleh petugas terkait.

Bahlil berpesan jangan sampai pelaku UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia terjebak jerat utang pinjaman online (pinjol).

"Kalau untuk kredit usaha rakyat (KUR) jangan ke pinjol. Selama bisnis benar, urus NIB. NIB syarat pinjam uang di bank karena tanpa jaminan, dijamin negara. Tahun ini (kredit ke UMKM) kurang lebih Rp400 triliun, tahun depan bisa lebih. Ini keberpihakan negara kepada UMKM," tegas Bahlil selepas acara.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Kemenhub Rancang Kereta Cepat Hingga Surabaya Bakal Lewati Yogyakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merencanakan pembangunan Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya bakal melewati Yogyakarta.

"Nama tetap Kereta Cepat Jakarta Bandung, namun nantinya kereta ini tetap kita programkan sampai Surabaya, melewati Yogyakarta," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Risal menambahkan untuk ke arah Bandung, integrasi kereta cepat tersebut ada di Stasiun Padalarang, yang menyediakan kereta pengumpan (feeder). Namun, memang keretafeedertersebut tidak disediakan di stasiun akhir kereta cepat, yang berada di Tegalluar karena jarak yang cukup jauh.

Ia juga menyampaikan KCJB dan LRT Jabodebek pada tahun ini dioperasionalkan. LRT siap dijalankan pada 18 Agustus. Bersama dengan tanggal operasional kereta LRT Jabodebek itu, Kemenhub juga melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Sebelumnya, pemerintah akan melaksanakan studi untuk perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Proyek KCJB ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Kunjungan Turis Asing Tembus Level Tertinggi Sejak Februari 2020******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 1,062 juta wisatawan asingatau turis asing berkunjung ke Indonesia sepanjang Juni 2023. Realisasi ini tertinggi sejak Februari 2020 yang hanya 885,1 ribu kunjungan.

"Ini angka tertinggi sejak Februari 2020 sebelum pandemi," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

Turis asing masuk ke Indonesia sepanjang Juni 2023 ini tercatat naik 12,39 persen dibandingkan Mei 2023 yang sebanyak 945,59 ribu kunjungan. Sementara dibandingkan Juni 2022 yang hanya 483,88 ribu kunjungan, naik 119,64 persen.

Menurut Pudji, ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan turis ke Indonesia meningkat tajam pada bulan lalu. Pertama, karena adanya penerbangan komersial Airbus A380-800 milik Emirates yang bisa mengangkut 600 penumpang di Bandara Ngurah Rai mulai Juni lalu.

Kedua, peningkatan frekuensi penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke sejumlah negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Hong Kong.

Ketiga, AirAsia yang resmi meluncurkan rute penerbangan baru yakni Jakarta-Perth, Australia dengan intensitas empat kali sepekan.

Keempat, ada momentum libur hari Raya Waisak yang menyebabkan peningkatan kunjungan turis dari Singapura.

"Ini diantaranya yang mempengaruhi kenaikan wisman di Juni," jelasnya.

Secara rinci, jumlah kunjungan wisman pada Juni 2023 yang masuk melalui pintu utama sebanyak 908,3 ribu orang dan pintu masuk perbatasan sebanyak 154,49 ribu orang.

Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama dengan moda angkutan udara tercatat mencapai 707,51 ribu kunjungan. Realisasi ini naik 152,25 persen dibandingkan dengan Juni 2022 (yoy) dan naik 7,35 persen dibandingkan dengan Mei 2023 (mtm).

Secara kumulatif (Januari-Juni 2023), jumlah turis yang berkunjung ke dalam negeri mencapai 5,19 juta kunjungan atau naik 250,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara, menurut kebangsaannya, turis yang masuk ke Tanah Air sepanjang Juni 2023 terbanyak berasal dari Singapura sebanyak 174,4 ribu kunjungan (16,4 persen) dan disusul oleh Malaysia sebanyak 168,8 ribu kunjungan (15,9 persen).

Selanjutnya ada Australia sebanyak 132,5 ribu kunjungan (12,5 persen), dan India sebanyak 68,9 ribu kunjungan (6,5 persen) serta dari China sebanyak 62,5 ribu kunjungan (5,9 persen).

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

IHSG Merosot ke 6.639 Sore Ini, 318 Saham Minus******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.639 pada Jumat (23/6). Indeks saham melemah 12 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,76 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,16 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 168 saham menguat, 318 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 9 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 1,1 persen.

Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,31 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,63 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,35 persen.

Bursa Amerika bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,37 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,36 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,95 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.