slot gacor login

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Tahta Dewa Darah Asli

Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh******

Seorang jemaah hajiasal Makassar, Sulawesi Selatan bernama Mira Hayati memborong oleh-oleh emas1 kg di Tanah Suci saat menunaikan rukun Islam kelima tahun ini.

Aksi borong itu terungkap dalam unggahan di akun instagramnya @mirahayati29.

Dalam aksi itu, ia memborong kalung besar yang pinggirnya berhias emas batangan.

"Ketika dipakai, cantik kan, cantik kan?" tambahnya.

CNNIndonesia.com sudah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk mengutip unggahan tersebut.

Meskipun sudah mendapatkan kalung bagus, aksi borong yang dilakukan Mira tak berhenti sampai di situ. Ia masih membawa uang Rp400 juta dalam bentuk rial yang masih akan dia gunakan untuk belanja. 

Sementara itu mengutip detik.com, selain kalung, Mira masih memborong sejumlah perhiasan. Jika ditotal berat perhiasan yang ia borong di Jeddah mencapai 1 kilogram.

"Iye, saya belanja emas kemarin 1 kilogram lebih, ada gelang, kalung, cincin. Oleh-oleh emas untuk anak, orang tua dan mertua," ucapnya lagi.

Mira mengaku total uang yang ia keluarkan untuk belanja emas tersebut mencapai Rp 1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan menaikkan harga guladi tingkat petani dari Rp11.500 per kg menjadi maksimal Rp12.500 per kg.

Selain itu, harga gula di tingkat hilir atau konsumen akan naik di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp13.500 per kg.

Rencana kenaikan harga gula akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan). 

"Begitu rakortas ajukan ke pak presiden. Terus diundangkan," lanjutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Jakarta Naik, Sentuh Rp16 Ribu per Kg

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan HPP dan HAP gula diatur kembali karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional. Maka dari itu harga di tingkat nasional juga ikut naik.

"Oleh karena itu, kita memang sudah menghitung dan melibatkan semua pihak, ini yang pasnya memang mesti (harus) naik harganya, mungkin normal-normalnya bisa Rp15 ribu atau Rp14.500 yang ada di wilayah Jawa. Mungkin di daerah Papua, Maluku, daerah timur, dan perbatasan itu tidak mungkin sama, dan tidak pernah sama harganya. Di wilayah timur berbeda Rp1.000 lebih tinggi dari wilayah barat," jelas Ketut, dikutip dari CNBC.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

<句子>

Tuhan bersinar di langit

<句子>