bocoran admin riki harmonibet

Rencana perjalanan cepat

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Sandi Menatap Maitara: Sail Tidore Jadi Magnet Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan bentang alam di Pulau Maitara yang terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore. Hal itu diungkapkan Sandiaga di sela kegiatan Sail Tidore 2022 yang tengah berlangsung di timur Indonesia tersebut.

Sandiaga turut berharap kegiatan Sail Tidore mampu menjadi penggerak sekaligus kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

"Menatap Pulau Maitara dan Tidore. Pemandangannya luar biasa indah dan iconic. Karena spot pemandangan ini persis sama dengan yang di pecahan uang kertas Rp 1.000 lama. Kita juga akan melihat Sail Tidore yang menjadi magnet kebangkitan ekonomi kita," ujar Sandiaga, Jumat (25/11) melalui keterangan resmi.

"Karena masyarakat melihat potensi dan banyak sekali warga melakukan prewedding akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata yang penuh inovasi," ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan, Saat perhelatan KTT G20 Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat dia meninggalkan Bali. Ia mengatakan Indonesia itu memiliki keindahan alam, Sumber daya alam dan keramahtamahan budaya. Ini yang diharapkan bisa dihadirkan.

"Kita kembangkan Ternate dan Maluku Utara sebagai Provinsi terbahagia di indonesia, terendah inflasi, terendah pengangguran dan tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kita akan pastikan untuk menciptakan 1.1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4.4 juta Lapangan kerja baru pada tahun 2024," katanya.

Puncak perayaan Sail Tidore 2022 digelar di Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sail Tidore menjadi rangkaian dari Sail Indonesia yang sudah digelar sejak 2009.

Mengusung tema Tidore: Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa, Sail Tidore diharapkan menjadi momentum pemacu pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan sulit ekonomi global.Gelaran Sail Tidore akan mengenalkan potensi pulau Tidore dan Maluku Utara kepada investor dan wisatawan mancanegara.

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Gaji PNS Naik di Singapura, di Atas Inflasi Loh!******

Menteri Pelayanan Publik SingapuraChan Chun Sing mengatakan pemerintah akan menaikkanupahhampir semua pegawai negeri sipil (PNS) melebihi tingkat inflasi negara itu yang sudah tembus 5,1 persen.

Hal tersebut menyusul perhitungan penyesuaian gaji pegawai negeri baru-baru ini. Chan mengatakan kenaikan gaji akan ditambah dengan kenaikan gaji tahunan dan pembayaran komponen variabel tahunan (AVC) pada pegawai yang memenuhi kriteria.

Chan juga menyebut upaya ini sebagai langkah tambahan dari berbagai bantalan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun bantalan sosial yang diberikan sebelumnya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan voucher Community Development Council (CDC).

"Pemerintah memiliki semua paket lain ini untuk semua rumah tangga Singapura, yang menurut kami akan dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan," kata Chan seperti dikutip dari CNA, Senin (28/11).

Menurutnya, kenaikan gaji ini dapat membantu meredam dampak dari tingkat inflasi yang tinggi dan memberikan bantuan lebih lanjut bagi warga Singapura, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, Chan juga mengatakan Divisi Pelayanan Publik (PSD) akan mempertimbangkan penyesuaian tambahan upah akhir tahun untuk semua PNS demi mengimbangi mengantisipasi tingkat inflasi inti yang tinggi tahun ini.

Pekan lalu, PSD mengumumkan bahwa PNS akan menerima gaji akhir tahun sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.

PNS akan menerima bonus akhir tahun sebesar 1,1 bulan gaji. Sedangkan pejabat tingkat junior akan mendapatkan tambahan satu kali pembayaran sebesar 700 dolar Singapura atau setara Rp7,98 juta (asumsi kurs Rp11,4 ribu per dolar Singapura). Pembayaran juga akan mempertimbangkan prospek ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]