angka jitu prediksi togel

Ning Zhanyan Qiao Cang

Bandara Komodo Naik Kelas Jadi Bandara Internasional******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengatakan Bandara Komododi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah naik status menjadi bandar udara internasional.

"Sudah dinaikkan. Ini sudah menjadi bandara internasional. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah ditambahkan ke list yang menjadi bandara internasional saat ASEAN Summit Mei lalu," ungkap Sandi, Selasa (5/12) seperti dikutip dari detik.com.

Sandi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bandara Internasional Komodo di destinasi pariwisata super prioritas itu disiapkan untuk menerima penerbangan langsung dari berbagai negara. Ia menyebut sudah ada tiga negara yang tertarik untuk membuka penerbangan langsung ke Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

Dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa negara tersebut, Sandi yakin target satu juta penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo itu bisa tercapai pada 2024.

"Target satu juta penumpang yang dilayani oleh Bandara Komodo Internasional ini kami rencanakan bisa tercapai tahun depan dengan penambahan-penambahan penerbangan dan ketersediaan kursi," kata Sandi.

Ia mengakui masih ada keluhan harga tiket pesawat mahal ke Labuan Bajo. Menurut dia masalah tiket itu bisa teratasi dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi.

"Memang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kami akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan dari pada ekosistem Parekraf di sini," beber Sandi.

Kepala Bandara Komodo Ceppy Triono memastikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Bandara Komodo sudah layak menjadi bandara internasional.

Bandara Komodo memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.650 meter dan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat jet sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Harga Tak Cocok, Indonesia Batal Impor Beras dari China******

Pemerintah batal mengimpor 1 juta ton beras dari China karena harga yang kemahalan.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mengimpor beras dari Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

"Enggak ada (dari China). Enggak masuk harganya. Enggak (jadi dari China), dari Myanmar malahan," kata Arief di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11).

Arief menjelaskan dari kuota 1,5 juta beras impor tambahan tahun ini yang sudah masuk sebanyak 1 juta ton. Sisanya ditargetkan rampung masuk pertengahan Januari 2024.

Dari 1 juta ton beras impor yang sudah masuk, mayoritas berasal dari Thailand dan Vietnam.

"Paling besar dari Vietnam sama Thailand Sekitar 40 : 40, sisanya 20 dari negara lain. Jadi 80 persen dari Vietnam dan Thailand," kata Arief.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya mengatakan China siap membantu Indonesia memenuhi kebutuhan beras di masa paceklik El Nino.

Budi mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 1 juta ton beras demi membantu Indonesia. Tawaran bantuan itu sudah disampaikan Presiden China Xi Jinping ke Jokowi.

"Kemarin Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah berbicara dan dari china itu siap membantu Indonesia di kala Indonesia membutuhkan. China siap membantu sebanyak 1 juta ton," kata Budi di Tanjung Priok, Kamis (12/10) siang.

Budi mengatakan tawaran dari China itu merupakan angin segar bagi Indonesia yang tengah berupaya memperkuat cadangan berasnya.

Apalagi, tawaran diberikan saat India, salah satu pemasok utama beras Indonesia menutup keran ekspornya.

"Saya sampaikan kita harus sering berterima kasih bahwa ada negara yang masih menyediakan dan mau mengekspor berasnya untuk kepentingan Indonesia. Memang India masih menutup ekspornya, jadi kita tidak dapat dari India," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

Fagositosis gen tanpa batas

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Erick Thohir Angkat Wamendag Era SBY Jadi Bos Bulog Gantikan Buwas******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkatBayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum BULOG, menggantikanBudi Waseso per 1 Desember 2023.

Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Setelah serah terima jabatan, selaku Direktur Utama baru BULOG bayu menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru, membahas strategi ke depan menghadapi Nataru dan ketidakpastian global.

Sementara itu usai menyerahkan kursi petinggi BULOG kepada Bayu, Budi Waseso kini diangkat sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia Group (SIG) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Budi Waseso menyebut menerima semua kebijakan dari pemerintah dan bersyukur sudah memimpin BULOG selama lebih dari lima tahun.

"Dan saya percaya pengganti Bulog lebih baik dan meneruskan transformasi yang sudah berjalan", kata Budi Waseso.

Pada penggantian susunan direksi Perum BULOG ini, Erick Thohir juga mengangkat Arief Prasetyo Adi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG, menggantikan Bayu Krisnamurthi,

Lihat Juga : 9,49 Turis Asing Masuk ke RI Sepanjang Januari-Oktober 2023

Berikut susunan baru direksi Perum BULOG

Direktur Utama : Bayu Krisnamurthi
Direktur Keuangan : Bagya Mulyanto
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik : Mokhamad Suyamto
Direktur Bisnis : Febby Novita
Direktur Human Capital : Purnomo Sinar Hadi
Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan : Sonya Mamoriska

Susunan Dewan Pengawas Perum BULOG

Ketua : Arief Prasetyo Adi
Anggota Independen : Dian Safitri
Anggota Independen : Donny Gahral Adian
Anggota : Musdhalifah Machmud
Anggota Independen : Zainut Tauhid
Anggota : Fadjry Djufry