bunga pinjol terendah 309Jutaan kata 939447Orang-orang telah membaca serialisasi
《idn poker bonus new member 100》
Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******Jakarta, CNN Indonesia--
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.
Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.
Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.
Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.
Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.
Lihat Juga :Kemenkeu Minta Kelebihan Tunjangan Guru Era Anies Tidak Diperdebatkan |
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.
"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.
Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.
Lihat Juga :Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh-Pengusaha Masih Beda Pendapat |
Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.
Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.
Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.
Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?
Lihat Juga :Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen |
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.
Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.
"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).
Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.
Lihat Juga :Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil |
"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.
Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.
Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.
Lihat Juga :Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK |
Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.
"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.
"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.
Mengintip Lagi Daerah dengan Besaran UMP 2022 Tertinggi dan Terendah******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.
Sebelum diumumkan, ada baiknya kita melihat lagi besaran UMP 2022. Pada tahun ini, provinsi dengan upah minimum(UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.
Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Besaran kenaikan itu berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi. UMP adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.
1. Aceh: Rp3.166.460,00
2. Sumatra Utara: Rp2.522.609,94
3. Sumatra Barat: Rp2.512.539,00
4. Riau: Rp2.938.564, 01
5. Jambi: Rp2.698.940,87
6. Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00
7. Bengkulu: Rp2.238.094,31
8. Lampung: Rp2.440.486,18
9. Bangka Belitung: Rp3.264.884,00
10. Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00
11. DKI Jakarta: Rp4.641.854,00
12. Jawa Barat: Rp1.841.487,31
13. Jawa Tengah: Rp1.812.935,43
14. DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53
15. Jawa Timur: Rp1.891.567,12
16. Banten: Rp2.501.203,11
17. Bali: Rp2.516.971,00
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00
19. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00
20. Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19
21. Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09
22. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32
23. Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22
24. Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00
25. Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00
26. Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00
27. Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00
28. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96
29. Gorontalo: Rp2.800.580,00
30. Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10
31. Maluku: Rp2.619.312,83
32. Maluku Utara: Rp2.862.231,00
33. Papua Barat: Rp3.200.000,00
34. Papua: Rp3.561.932,00
[Gambas:Video CNN]
Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******Jakarta, CNN Indonesia--
Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.
"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).
Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.
"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.
Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lihat Juga :Berapa Uang Tambang Kaltim di Tengah Pengakuan Ismail Bolong? |
"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.
Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.
Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot demo w、cara kredit hp mudah、aquatogel
Terkait:mulia 168 slot、admin jarwo rtp、voucher goride november 2022、situs slot 88、cara mendapat uang banyak dengan cepat、5 situs slot terpercaya、situs win slot gacor、situs judi slot terbesar、musang 123 slot login、gacor 88 slot login
bab terbaru:aplikasi belanja cicilan(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《idn poker bonus new member 100》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,prediksi togel laosHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《idn poker bonus new member 100》bab terbaru。