situs slot paling gacor saat ini

Kronik Perang Penyihir

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

AC di Transmart Cuma Rp2 Jutaan, Bebas Gerah Liburan di Rumah******

Inilah saatnya membuat sejuk rumah agar bebas gerah saat liburan dengan membeli AC baru. Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan promo gede-gedean untuk beberapa produk elektronik, salah satunya AC. 

Dapatkan harga saleuntuk AC Polytron senilai Rp2 jutaan saja di Transmart Full Day bertajuk 'Liburan Meriah Promo Murah'.

Lihat Juga : Cuma Transmart Tempat Belanja yang Ngasih Diskon Gede di Tanggal Tua

Bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, Anda bisa mendapatkan harga sale Rp2.755.200 dari harga semula Rp3.749.00.

Langsung saja kunjungi gerai Transmart terdekat pada Sabtu (24/6) dari pukul 10.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Selain elektronik, masih banyak promo untuk produk-produk lainnya mulai dari sembako, pakaian, hingga furnitur.

Semua diskon berlaku untuk transaksi menggunakan Allo Bank dan karrtu kredit Bank Mega.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, jangan khawatir. Soalnya tersedia unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Kalau Anda belum memiliki aplikasi Allo Bank tinggal downloaddi PlayStore atau AppStore dan upgrade ke Allo Prime.

Jangan sampai melewatkan gelaran Full Day Sale Transmart besok. Yuk, borong belanjaan!

Legenda Pahlawan Iblis

Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia akan mengimpor tigatrainsetKereta Rel Listrik (KRL) baru untuk mengganti unit yang lama.

Menurut Luhut, keputusan ini diambil setelah pertemuan yang ia lakukan dengan beberapa pemangku kepentingan.

Dengan beberapa unit KRL yang dipensiunkan, Luhut memastikan pemerintah melalui PT KAI (Persero) harus mengimpor tiga unit KRL baru mulai 2024 hingga 2025.

"Ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi. Kritisnya hanya tahun depan dan 2025," sambung Luhut.

Ia menyatakan keputusan untuk mengimpor tigatrainset baru itu dilakukan karena pemerintah tidak mungkin mengimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang telah diwacanakan sebelumnya.

Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi untuk melanggar tiga aturan yakni Peraturan Presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian, serta aturan Kementerian Perhubungan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu perpres, yang kedua (Kementerian) Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," kata Luhut.

Pernyataan Luhut itu sekaligus menjawab polemik soal rencana impor KRL bekas Jepang yang mengemuka belakangan ini.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka lantaran nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo pun turut merespons keputusan pemerintah melalui ucapan Luhut sebelumnya.

Didiek mengatakan, keputusan untuk tidak mengimpor KRL bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation). Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Namun Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Anak Buah Luhut Ungkap Asal Usul Uang untuk Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Kemenko Marves) menegaskan impor 3 trainset KRL baru akan dibeli pakai duit pemerintah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan pembelian rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT Kereta Api Commuter Indonesia (KCI).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah," tegas Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/6).

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi aliaspublic service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tandas Seto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan mengimpor KRL baru demi memenuhi kebutuhan yang kurang akibat rangkaian kereta yang pensiun.

Kereta baru diambil setelah opsi impor KRL bekas dari Jepang tidak dipilih pemerintah. Ia berdalih mendatangkan barang bukan baru berpotensi melanggar 3 aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

Sembari menunggu KRL produksi INKA, Luhut menegaskan Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyebut pilihan ini diambil sebagai solusi atas kepadatan penumpang KRL di tanah air dan beberapa armada yang sudah uzur sehingga kudu dipensiunkan.

"Kami akan mengimpor 3 saja (trainset KRL) yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya hanya 2 tahun ke depan sampai 2025," jelas Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Anak Buah Luhut Bantah China******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto membantah isu sikut-sikutan antara Jepangdengan Chinadalam proses impor KRL bekas.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah katanya, tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/6) kemarin.

Namun pekan lalu, keinginan impor KRL bekas Jepang itu ditolak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. 

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di KCIC, Kamis (22/6).

Menurutnya, impor KRL bekas itu  tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Untuk memenuhi kebutuhan armada, Luhut mengatakan pemerintah akan mengimpor KRL baru.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru," tuturnya.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas.

Ia mengatakan China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut. 

Kronik Ultraman

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]