papafa 443Jutaan kata 388037Orang-orang telah membaca serialisasi
《idn 138 slot》
Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank di Transmart Auto Hemat 20%******
Mau belanja kebutuhan Ramadan dan harian lebih hemat? Bisa banget kalau belanjanya di Transmart dengan bertransaksi menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Soalnya nih, kalau belanja dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, pembeli bisa otomatis dapat diskon sebesar 20 persen. Auto hemat kan!
Lihat Juga :![]() |
Diskon sampai 50 persen berlaku untuk aneka produk terpilih. Mulai dari produk segar, fesyen, furnitur, hingga elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan!
Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.
Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.
Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.
Yuk, siap-siap pergi belanja ke Transmart hari dan nikmati promo dan diskonnya. Buat dapat diskonnya, pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya!
![]() |
Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******
Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.
"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).
Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Lihat Juga :Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras |
Lantas berapa produksi singkong Indonesia?
Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.
Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).
Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).
Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).
[Gambas:Video CNN]
Sukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%******
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 berhasil mendongkrak pertumbuhan arus jumlah penumpang, kapal, dan barang rerata di atas 100 persen sepanjang tahun 2023 melalui standardisasi proses bisnis dan transformasi digitalisasi.
Dalam lamanPelindo, Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan Pelindo Regional 4 berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dari data yang ada, sepanjang 2023 lalu kami berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh sebesar 110,65% yaitu sebesar 437.332.884 GT dibandingkan tahun sebelumnya yakni 395.234.436 GT (Gross Tonnage, ukuran yang menunjukkan besarnya volume kapal) pada 2022," jelas Enriany Muis.
PHINNISI, adalah aplikasi kegiatan pelayanan kapal. Mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, billing, reporting, integrasi ke Inaportnet.
Aplikasi besutan Pelindo ini sudah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Samarinda, Regional 4 Kendari, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Bitung, Regional 4 Ambon, Regional 4 Merauke, dan Regional 4 Sorong.
Lalu TONUS merupakan aplikasi kegiatan terminal peti kemas, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, dan pelaporan. Aplikasi ini telah terpasang di Terminal Petikemas Makassar (TPM), yang kini disebut dengan TPK New Makassar Terminal 1 dan Terminal Petikemas Ambon.
Kemudian PTOS-M, yaitu aplikasi kegiatan pelayanan barang dan peti kemas konvensional, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, pelaporan, dan telah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Bitung, Regional 4 Balikpapan, Regional 4 Tarakan, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Sorong, Regional 4 Jayapura, serta di Regional 4 Gorontalo.
Adapun PTOS-R adalah implementasi sistem pada layanan kapal Roro dan penumpang yang saat ini telah terpasang di Pelabuhan Makassar, Balikpapan dan Pelabuhan Sorong, dan selanjutnya akan menyusul Pelabuhan Ambon, Nunukan dan Pelabuhan Samarinda.
Kini lanjut Regional Head 4 Pelindo, semua kegiatan di pelabuhan kelolaan di Regional 4 dapat terpantau setiap saat selama 24/7 atau 24 jam 7 hari dari dalam sebuah ruang kontrol yang terletak di lantai 3 kantor Makassar New Port (MNP) yang kini sebutannya menjadi TPK New Makassar Terminal 2.
"Dari ruang kontrol tersebut, semua aktivitas pelabuhan di Regional 4 dapat dipantau melalui empat aplikasi itu. Jadi semuanya sekarang sudah serba digital. Para pemilik kapal maupun barang juga bisa memantau gerak barang dan kapalnya melalui empat aplikasi itu di mana pun dan kapan pun, tanpa harus mendatangi kantor Pelindo," kata Enriany.
Division Head Operasional Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang menambahkan, bahwa melalui aplikasi yang digunakan Pelindo khususnya di Regional 4, juga dapat memangkas port stay dan cargo stay. "Dengan pelayanan yang semakin cepat, imbasnya kian banyak juga kapal yang sandar di pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo di Regional 4," imbuh Yusida.
Dampaknya tentu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, Kawasan Timur Indonesia, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, melalui distribusi barang yang cepat dan lancar sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.
Transformasi digitalisasi yang dilakukan Pelindo membuat Pelindo Regional 4 menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards. Ajang penghargaan yang digelar CNN Indonesia ini berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.
Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed milik Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia.
BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai.
Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan outputberupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020.
(juh/juh)Label:slot paling gacor member baru、bonus new member、warung gacor
Terkait:jitu 777 slot online、mesin gacor、mahaslot、02 erek、radium play link alternatif、pinjaman online yang aman dan cepat cair、3d buku mimpi、pas4d login、ggbet、situs pinjam uang terpercaya
bab terbaru:bo tergacor(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.
Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.
"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).
Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.
"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.
Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.
Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.
Lihat Juga :![]() |
Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.
Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.
Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.
Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.
Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.
"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).
Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.
"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).
Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.
"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.
Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.
"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).
"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.
Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.
"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang(farienjob) ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut.
Ida menegaskan program magang itu tidak masuk dalam ranah kementeriannya, melainkan menjadi ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti).
"Kalau pemagangan yang dilakukan ketika masa pendidikan, itu bukan ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Dalam kesempatan sama, Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan program magang yang digelar oleh Kemnaker berbeda dengan program Kemendikbudristekdikti.
Bedanya, Kemendikbudristekdikti menggelar program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dalam konteks belajar. Sementara Kemnaker dalam konteks memberikan masa transisi sebelum orang menjadi pekerja.
Anwar mengungkap program magang yang digelar oleh kedua kementerian membuat publik menjadi bingung. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah memanggil kementerian terkait untuk melakukan sinkronisasi terhadap program magang yang dilakukan Kemendikbudristekdikti dengan Kemnaker.
"Jadi selama ini sebetulnya memang dengan kata lain, tidak ada koordinasi secara tegas terkait dengan magang yang dilaksanakan dalam konteks MBKM dengan magang, yang selama ini menjadi bagian dari pelatihan kita," kata Anwar.
Lihat Juga :Viral Pertalite Campur Air di Bekasi, SPBU Siap Tanggung Jawab |
Bareskrim Polri sebelumnya menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.
"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).
Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.
KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.
Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.
Bareskrim Polri telah memastikan 1.047 mahasiswa magang tersebut sudah dipulangkan ke Indonesia.
"Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023," ujar Karo Penmas Polrii Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).
[Gambas:Video CNN]
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.
Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.
"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.
Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.
Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.
"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.
"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.
Sebentar lagi Lebaran tiba. Di momen istimewa ini, pastikan Anda menyambut tamu yang berkunjung ke rumah dengan sofa yang nyaman.
Kalau mau beli sofa berkualitas terbaik, beli aja di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (31/3). Soalnya ada banyak produk terpilih yang diskon gede.
Lihat Juga :![]() |
Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja. Mulai jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk furnitur impianmu!
![]() |
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.
Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.
"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).
Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.
Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.
"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.
Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.
"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《idn 138 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek bertengkarHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《idn 138 slot》bab terbaru。