danabet

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

BUMN Siap Setor Dividen ke Negara Rp80,2 T, Terbesar Sepanjang Sejarah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perusahaan pelat merah siap membagikandividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Mulanya, Erick menargetkan dividen BUMN yang bisa disetorkan ke negara tahun ini hanya Rp43,3 triliun. Namun, setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlahnya melampaui target.

"Hasil kerja kita (BUMN) tahun kemarin, tahun ini kita akan berikan dividen terbesar sepanjang sejarah BUMN, Rp80,2 triliun," ujar Erick di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Selasa (2/5).

Selain itu, Erick menyinggung soal komitmennya dalam menyehatkan BUMN. Ia memamerkan bahwa laba BUMN terus meningkat di bawah kepemimpinannya.

"Faktanya bisa dilihat, dulu bekerja awal tahun itu profit (BUMN) Rp14 triliun. Dua tahun lalu Rp124 triliun, tahun kemarin Rp303 triliun dikurangi Garuda yang noncashRp60 triliun, tapi itu pun (laba) masih Rp240 triliun," tuturnya.

Tahun lalu, Erick menyampaikan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai Rp39,7 triliun. Nilai kontribusi itu lebih besar Rp3 triliun dari target awal.

"Kita tidak bicara yang namanya pajak dan PNBP, yang sudah pernah saya sampaikan itu sebenarnya nilainya hampir Rp1.198 triliun tiga tahun terakhir," tandas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Erick Thohir Masih Berhitung Soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.

Lihat Juga : Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya

Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.

Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

Kadin Resmi Luncurkan Platform Pelatihan Digital Kadin for Naker******

Dalam rangka merayakan Hari Buruhatau May Day, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid secara resmi meluncurkan platform Kadin for Naker yang disaksikan oleh ratusan perwakilan buruh.

Arsjad menjelaskan revolusi industri 4.0 yang dipenuhi oleh teknologi digital dan otomatisasi dapat memajukan industri.

Namun, berpotensi membuat disrupsi lainnya, yakni penggantian sumber daya manusia oleh teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Tujuan dari platform pelatihan digital ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri.

"Adanya Kadin for Naker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dari para tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga dapat meningkatkan link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri," harapnya.

Tak hanya itu, Arsjad menjelaskan Kadin for Naker juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Sehingga, masing-masing keluarga sat ini dapat memiliki dua sumber pendapatan, yaitu kepala rumah tangga beserta istri.

Dengan begitu, kesejahteraan keluarga tersebut dapat meningkat karena memiliki pemasukan tambahan keluarga.

Sebagai representasi dunia usaha dan dunia industri nasional, Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Kadin Indonesia dalam hal ini adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Platform Kadin for Naker ini turut didukung oleh Pijar Foundation, penyedia platform edukasi dan pengembangan diri bagi pelajar dan profesional yang sudah dikembangkan dengan skala nasional sejak 2019.

Tak hanya infrastruktur digital, Pijar Foundation juga memberikan akses ke ratusan kelas yang diampu oleh pelaku industri serta kelas-kelas lainnya yang akan khusus dibuka untuk program Kadin for Naker ini.

Dalam platform Kadin for Naker, tiap pekerja nantinya akan menemukan berbagai program pilihan untuk meningkatkan kapasitas atau skill pekerja, mulai dari pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan jenjang karir, pengembangan kemampuan diri, hingga tes minat dan bakat.

Ke depannya, platform ini juga akan menyediakan layanan pasar kerja yang akan menjembatani pekerja dengan pencari kerja.

Untuk dapat mengakses berbagai program gratis di Kadi nfor Naker, pekerja harus mendaftarkan diri di www.kadinfornaker.id.

Syarat mendaftar cukup menuliskan nama dan nomor telepon seluler, asal perusahaan dan bidang pekerjaan, serta afiliasi serikat buruh, kemudian dilanjutkan dengan membuat kata sandi.

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Nigeria Ikut Selidiki Indomie Buntut Kasus Zat Pemicu Kanker di Taiwan******

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nigeria(NAFDAC) tengah menyelidiki mi instan merekIndomie buntut penarikan di Malaysia dan Taiwankarena mengandung zat pemicu kanker, etilen oksida.

Imbas kabar tersebut, NAFDAC bertindak cepat untuk menganalisis sampel produk, termasuk bumbunya. Selain pada Indomie, mereka juga turut memeriksa mi instan lain yang dijual di Nigeria.

Taiwan menemukan kandungan etilen oksida pada Indomie Rasa Ayam Spesial. Temuan sama juga didapat Malaysia. NAFDAC mengklaim produk Indomie rasa tersebut sejatinya tak dijual di Nigeria.

Indomie merupakan merek mi instan yang mendominasi pasar Nigeria. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) selaku produsen produk tersebut, mengklaim Indomie dijual ke lebih dari 100 negara.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Taiwan dan Malaysia menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran setelah diduga mengandung etilen oksida. Zat tersebut ditemukan di bumbu mi instan.

Lihat Juga : Kemendag Tuding Diaspora RI Kerap Impor Indomie yang Ditarik di Taiwan

Etilen oksida merupakan senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia. Kemenkes Taiwan pun meminta para pengecer menarik dua produk ini dari toko-tokonya.

Sementara itu, para importir kedua produk bakal dikenakan denda antara 60 ribu dolar Taiwan atau setara Rp29 juta hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp97 triliun.

Tak lama setelah Taiwan menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, Malaysia juga mengambil langkah serupa. Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengonfirmasi kementeriannya menarik Indomie Rasa Ayam Spesial yang diimpor dari Indonesia.

Sementara itu, Direktur ICBP Taufik Wiraatmadja mengatakan semua mi instan yang diproduksi oleh ICBP di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun ketentuan internasional.

"Mi instan kami telah mendapatkan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan diproduksi di fasilitas produksi bersertifikat berdasarkan standar internasional," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (28/4) lalu.

Ia menjelaskan Indomie telah diekspor ke berbagai negara selama lebih dari 30 tahun. Perusahaan, kata Taufik, selalu memastikan seluruh produknya telah sesuai dengan peraturan dan pedoman keamanan pangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor.

"Kami tegaskan sesuai dengan keterangan yang dikeluarkan oleh BPOM RI, mi instan Indomie kami aman untuk dikonsumsi," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]