pas77 slot

Peri dan Iblis Dahonglou

Mendag Zulhas Berikan Dukungan Penuh untuk Smelter Freeport Gresik******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu saat berkunjung ke Smelter Freeport Gresik. Kedatangan Zulhas untuk meninjau progres pembangunan yang kini sudah mencapai 80 persen.

"Saya sengaja datang untuk melihat Smelter Freeport. Saya bahagia, senang melihat smelter kita yang sudah 80 persen lebih ini berada di Gresik. Segala (dukungan) yang diperlukan, kita berikan. Termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Selain itu, Zulhas juga mengatakan misi pemerintah Indonesia terhadap kepemilihan saham mayoritas Freeport. Terutama setelah belum lama ini pemerintah memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport.

"Secara bertahap dan kita sudah punya saham mayoritas, setelah diperpanjang nanti yang dalam proses kita akan tambah lagi 10 persen kepemilikan Indonesia. Jadi membanggakan. Selamat untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, hubungan Zulhas dengan Freeport sudah berlangsung cukup lama. Ia menceritakan sejak 2004 dirinya menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

"Salah satu yang (dilakukan), memberikan izin tambang bawah tanah di Papua," kisahnya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyambut baik dukungan dari pemerintah. Ia optimistis bahwa smelter ini akan selesai sesuai jadwal dan mulai beroperasi pada Mei 2024.

"Akhir tahun ini targetnya 90 persen kontruksi fisik diharapkan selesai. Selesai sepenuhnya konstruksi fisiknya, dilanjutkan commisioning di awal tahun depan," kata Tony.

"Optimis sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai beroperasi penuh Desember 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ke Gresik ini Zulhas tidak hanya berkunjung ke Smelter Freeport. Namun ia bersama Freeport turut menyerahkan 4.000 paket sembako untuk keluarga Muhammadiyah Gresik dalam rangka Bakti Sosial CSR PT Freeport di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Pangeran Daxia

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Naga kebanggaan satu generasi

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh

Kota Akademi Seni Bela Diri

Menparekraf Sebut Maskapai******

Menparekraf Sandiaga Unomenyatakan pemerintah telah mendorong sejumlah maskapai untuk menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi pesawat menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (libur nataru).

Sandi mengatakan penambahan jumlah penerbangan dan kapasitas kursi adalah hasil lobi pemerintah terhadap maskapai-maskapai sebagai salah satu solusi masalah mahalnya tiket pesawat jelang libur nataru.

"Garuda sudah mulai menambah, Citilink nambah, Batik menambah, Lion juga nambah, Super Air Jet dan Air Asia mereka menambah," kata Sandi di Moyudan, Sleman, DIY, Minggu (12/11).

"Karena dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi maka suplai akan bertambah dan di nataru kita harapkan harga stabil dan bisa terjangkau," katanya.

Destinasi liburan alternatif

Di satu sisi, Sandi justru melihat ada peluang dari naiknya permintaan dan harga tiket pesawat saat libur nataru. Dia melihat itu sebagai sebuah peluang bagi destinasi wisata lainnya untuk kebanjiran kunjungan wisatawan selama libur akhir tahun.

Pasalnya, ada kecenderungan wisatawan beralih ke moda transportasi darat sebagai alternatif mahalnya tiket pesawat.

"Dan 80 persen dari wisatawan nataru itu menggunakan transportasi darat dan ini justru peluang bagi destinasi seperti Jogja, Bandung, Bromo, Tengger, Semeru dan di Jawa Bali ini yang bisa dijangkau dengan jalur darat," kata Sandi.

Di sisi lain, kementeriannya telah menyiapkan sederet agenda wisata menjadi magnet para wisatawan untuk menghabiskan masa libur akhir tahunn.

"Jadi kita juga menyiapkan destinasi-destinasi dan pola-pola perjalanan, sehingga nataru ini akan membawa pergerakan wisatawan yang masif sehingga target wisatawan nusantara kita bisa tercapai," kata dia.

Lihat Juga : Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Deret Emiten di Lingkaran Pasangan Capres******

Sederet pengusahaterang-terang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini merupakan pemilik bisnis besar. Bahkan, beberapa perusahaan milik para pengusaha itu merupakan perusahaan terbuka.

Dukungan para pengusaha itu terpecah ke dalam tiga poros pasangan capres-cawapres. Ada yang merapat ke kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto.

- Tim Ganjar dan Mahfud

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 diisi oleh banyak pengusaha, di antaranya Arsjad Rasjid, Bagas Adhadirga, Regi Wahyu, dan Dharmaji Suradika.

Kemudian ada juga pengusaha yang masuk dalam koalisi pendukung Ganjar-Mahfud termasuk Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno.

Adapun emiten dari para pengusaha tersebut di antaranya PT Indika Energy Tbk (INDY) milik Arsjad Rasjid. INDY merupakan perusahaan investasi terdiversifikasi dengan portofolio bisnis energi, logistik dan infrastruktur, mineral, green business, dan usaha digital.

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo memiliki gurita bisnis di antaranya PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) dan PT MNC Asia Holding (BHIT).

Sandiaga Uno merupakan pendiri Saratoga Investama Sedaya. Emiten berkode SRTG ini adalah perusahaan investasi, yang ia dan Edwin Soeryadjaya bangun pada 1998. Investasi SRTG mengalir ke berbagai sektor antara lain konsumer, infrastruktur, hingga sumber daya alam (SDA).

Lihat Juga : Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog

- Prabowo dan Gibran

Sejumlah pengusaha ternama juga tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam persiapan Pilpres 2024. Mereka di antaranya Aburizal Bakrie dan Pandu Sjahrir.

Aburizal Bakrie diketahui memiliki sejumlah emiten, di antaranya PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BUMI).

Sementara Pandu Sjahrir diketahui merupakan keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pada 2010, ia diminta keluarganya membantu perusahaan tambang batu bara, PT TBS Energi Utama alias Toba Bara untuk go public.

- Anies dan Cak Imin

Pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison. Pasangan ini juga didukung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya Paloh diketahui memiliki sejumlah bisnis di luar media, termasuk PT Surya Energi Raya (SER).

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.