cara kredit hp di jd id tanpa kartu kredit

erek69 578Jutaan kata 387648Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit hp di jd id tanpa kartu kredit》

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

BPS: Maluku alami inflasi tahunan 3,02 persen pada Februari 2024******

Ambon, Maluku (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Maluku mengalami inflasi secara tahunan sebesar 3,02 persen pada Februari 2024, yang didorong oleh kenaikan komoditas kelompok makanan.

"Inflasi (tahunan) tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,26 persen dan terendah di Kota Tual sebesar 2,88 persen dengan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia di Ambon, Maluku, Jumat.

Dia mengatakan terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,81 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48 persen; kelompok transportasi sebesar 2,96 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,79 persen.

Lalu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,96 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,64 persen.

Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Ia memaparkan perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi Februari 2024, antara lain beras, bawang putih,tomat, tarif angkutan udara, kangkung, sigaret kretek mesin, sawi hijau, gula pasir, bawang merah, buncis labu siam/jipang, pembalut wanita, tarif angkutan laut, mobil, daun singkong, emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, dan obat dengan resep.

Sedangkan, komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan tongkol/komu, ikan cakalang/sisik, ikan layang/momar, telepon seluler, sabun mandi cair, terong, sabun cream deterjen, minuman ringan, pepaya ayam hidup, sabun wajah, tas sekolah, keramik, sepatu pria, sepatu anak, minyak rambut, tepung terigu, handbody lotion, dan cabai rawit.

Dia menambahkan berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga kabupaten dan kota pada Februari 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,02 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 101,51 pada pada Februari 2023 menjadi 104,58 pada Februari 2024.

Sementara, tingkat inflasi bulanan sebesar 1,19 persen dan tingkat deflasi sebesar 1,00 persen.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi antarkabupaten/kota dalam rangka menekan angka inflasi di daerah itu.

"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota, melakukan kerja sama antar daerah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.

Kemudian, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.

Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi.

Untuk itu, pada 2024 dengan berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi, sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：voucher shopee gratis ongkir min belanja 0 2022、paito 3 negara、pinjam di akulaku tidak bayar

Terkait：agen sbobet bonus new member、rajabet77、makmur303、untung99 rtp、situs yang paling gacor hari ini、paito oregon 4、tafsir mimpi 30、finmas tokopedia、judi slot gacor hari ini、slot terbaik dan terpercaya 2022

---

---

bab terbaru：link slot ericko lim（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02