win slot gacor

Terlahir kembali sebagai istri militer

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Barisan Para Perantau Muda ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi******

Jakarta, sebuah kota yang menjadi magnet perantau untuk mengadu nasib. Iming-iming upah minimum kotayang tinggi dan bisa mengubah nasib lebih baik menjadi alasan para pencari kerjamemilih merantau ke ibu kota.

Biaya hidup di sana memang mahal, namun hal bukan menjadi penghalang bagi pencari kerja.

Leo (32) salah satunya, seorang pegawai swasta yang sudah bekerja dan hidup sebatang kara selama sembilan tahun di Jakarta. Perantau asal Solo, Jawa Tengah ini kerap merasa kesepian kala teringat dirinya jauh dari orang tua dan saudara.

Tak sekali ia berpikir untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup berdekatan dengan keluarga, terutama kala pekerjaan menumpuk dan membuat lelah. Kondisi ini, membuatnya ingin bisa memeluk sang ibu dan makan masakannya.

"Sering banget mau pulang dan tinggal disana saja (Solo) saja sama keluarga gitu, terus pulang dimasakin ibu. Kalau capek dan kerjaan menumpuk bisa cerita. Sering banget ini saya rasakan, apalagi gaji bisa dibilang memang lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di Solo, tapi ditambah dengan biaya hidup, bayar kos ya sama aja sih, yang ditabung juga sedikit, kadang malah enggak bisa nabung," ujarnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Leo menuturkan pada 2013, saat awal kali diterima sebagai pekerja di Jakarta, ia hanya menerima upah Rp4 juta per bulan.

Penghasilan saat itu dibagi untuk orang tua Rp1 juta, kos Rp1 juta, dan sisanya untuk biaya hidup sebulan, termasuk makan dan transportasi.

"Jadi orang tua sudah nggak bekerja dua-duanya. Jadi tiap bulan masih kirim, saya sama kakak saya kirim nya patungan, saya Rp1 juta per bulan dan kakak saya juga segitu. Saya ngekos juga, jadi dulu awal-awal bisa dibilang tabungan itu jarang ada. Makanya kalau pulang nunggu THR atau bonus dulu," kata Leo.

"Tapi kalau lagi mau beli sesuatu nih, misalnya ingin sepatu atau tas biasanya kurangi jatah jajan, misalnya suka beli kopi jadi dikurangi, makan pun jadi seadanya. Weekendsuka pergi, jadi dikurangi. Kalau nggak gitu gak bisa beli yang saya mau," imbuhnya.

Namun, sekarang Leo sedikit bersyukur karena gajinya sudah ada kenaikan yang cukup besar sejak pertama pertama kali bekerja. Saat ini ia menerima gaji lebih dari Rp10 juta. Meski demikian, tak membuatnya bisa hidup sesuka hati dan membeli apapun yang diinginkan.

Sebab, biaya untuk kosan dan orang tua juga bertambah karena harga-harga juga naik dan itu dirasakan orang tuanya juga di Solo. Saat ini ia tetap mengirimkan uang ke orang tuanya per bulan menjadi Rp2 juta, kosan sekitar Rp1,7 juta.

Terkadang, ia juga harus membantu kakaknya membayar uang sekolah keponakan atau sekadar membelikan sepatu dan tas sekolah. Belum lagi, ia pun memiliki kebutuhan yang lebih besar. Transportasi umum seperti ojek online mahal, harga makanan dan minuman untuk sehari-hari juga naik.

"Ya bisa dibilang nggak ada beda dari awal dulu. Cuma sekarang jadi bisa menabung konsisten per-bulannya. Jadi punya tabungan tetap gitu. Jadi sekarang kalau mau pulang bisa dadakan tanpa menunggu THR dulu," tuturnya.

Meski demikian, ia mengaku belum berniat untuk meninggalkan ibu kota, kendati banyak rintangan yang dihadapi dari 2013 sampai saat ini. Pasalnya, tinggal di Jakarta membuatnya merasakan hidup, setiap sudut ibu kota juga meninggalkan kenangan baginya bersama teman-teman seperjuangan.

"Duh belum kepikiran meninggalkan Jakarta. Masih betah sih walaupun berat. Jadi seru aja bisa ngobrol sama teman. Kadang kalau lagi stres banget rindu sekali sama orang tua. Cuma mikir lagi, kalau nanti pulang masih bisa kasi uang ke orang tua sebesar sekarang apa enggak gitu. Jadi ya tetap bertahan dulu disini, sampai sekarang masih berpikir gitu," jelasnya.

Kota Impian Perantau

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Tes Dinamis Kereta Cepat 16 November, Disaksikan Jokowi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tes dinamis (dynamic test) kereta cepatJakarta-Bandung akan dilangsungkan pada 16 November 2022 mendatang.

Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping akan melihat langsung tes dinamis tersebut.

"Kalau kereta api cepat saya kira enggak ada masalah. Jadi, nanti tanggal 16 November jam 4 sore kira-kira itu nanti akan ada dynamic test, disaksikan Presiden Jokowi, Presiden Xi Jinping [via] Zoom dari Bali," ujar Luhut setelah menghadiri agenda #DemiIndonesia di Ciputra Artpreneur Theatre Jakarta, Sabtu (29/10).

Luhut turut menyinggung rencana kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur.

"Ya, kita lagi hitung nanti saya pikir kelanjutannya karena cost-nya pasti lebih murah dari Bandung sampai ke Surabaya karena Jawa ini akan jadi kota pulau suatu ketika, jadi transportasi kereta api cepat itu saya kira sudah harus jadi hal yang mutlak," tutur Luhut.

Meskipun begitu, purnawirawan jenderal ini belum bisa memastikan apakah RI akan menggandeng China untuk menggarap proyek tersebut.

"Ya mana aja yang menguntungkan ya kita gandeng. Kalau dari bulan datang pun kalau ada yang bagus kita pakai, mana aja. Jadi, kita juga jangan terlalu tergantung pada sesuatu," kata dia.

Cahaya Suci Wilayah Bintang

JK Kritik Buruh Sampai Tukang Las di Daerah Kaya Nikel RI Semua China******

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan mayoritas pekerja industri nikel Tanah Air didominasi tenaga kerja asing (TKA) China.

Menurutnya, Indonesia adalah salah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Tapi pekerjanya, mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan tenaga kerja asing (TKA) asal China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10).

JK tak ingin hal tersebut terjadi di perusahaannya. Oleh karenanya, Kalla Group yang saat ini tengah membangun smelter nikel sendiri akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Ia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK.

"Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar. (Namun dengan) Kemampuan diri sendiri," lanjutnya.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

"Dari sumber bersih, pakai hidro tadi. Karena Eropa tak mau beli kalau kotor energinya," terang dia.

JK sendiri merupakan mantan pejabat RI sekaligus mantan pimpinan Kalla Group. Saat ini Kalla Group dipimpin oleh Solihin Jusuf Kalla.

Didirikan pada 1952, perusahaannya ini memiliki 36 jenis usaha mulai dari percetakan hingga tukang cukur. Meskipun banyak, usahanya tidak selalu berjalan mulus.

Di bidang otomotif, Kalla Group ini memiliki merek dagang di kawasan Indonesia Timur melalui bendera PT Hadji Kalla (Kalla Toyota).

Menurut JK, penjualan merek Toyota ini lebih dulu dilakukan Kalla Group dibanding Astra. Bisnis Kalla Group juga meliputi usaha baja, semen, dan tekstil.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

Wamenaker Pastikan UMP Naik Tahun Depan******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi. 

Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.

"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.

Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.

"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.

Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.

[Gambas:Video CNN]