magnumbet

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

kring88

Demi Mudik, Tarif Tol di Luar Jawa Didiskon 20 Persen Pada 5******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)Muhadjir Effendy mengatakan tarifjalan toldi luar Pulau Jawa juga didiskon 20 persen saat musim mudikLebaran Idulfitri 2024 nanti.

Penerapan diskon tarif tol di luar Jawa justru lebih lama. 

"Untuk gerbang tol non-Jawa, pemberian diskon akan berlaku selama 17 hari mulai 5 April 2024 sampai dengan 19 April 2024," kata Muhadjir dalam konferensi pers daring, Selasa (2/4).

Untuk arus balik, diskon tarif tol 20 persen berlaku pada 17 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Muhadjir mengatakan diskon tarif tol diberlakukan pada ruas jarak jauh. Hal itu merujuk data historis 41 persen pemudik menggunakan jalur tersebut.

"Kebijakan diskon tarif tol ini akan disosialisikan secara masif sebelum pelaksanaan mudik sehingga masyarakat bisa menjadwalkan mudik dengan memanfaatkan diskon tersebut," ujarnya.

Muhadjir meminta kepolisian menyiapkan antisipasi penumpukan kendaraan di musim mudik Lebaran Idulfitri. Dia ingin pemudik bisa melaksanakan perjalanan dengan hambatan seminim mungkin.

"Polri perlu melakukan pengaturan yang baik saat memberlakuan one way, agar pemudik tidak menunggu dari titik awal, namun bisa langsung dari semua titik feeder," ucap Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/agt)

Oke aku penjahatnya

dapatqq

PUPR Bakal Pasang Jembatan Bailey Darurat Imbas Longsor di Tol Bocimi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPRbakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja darurat sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) yang longsorbisa segera difungsikan.

Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok.

"Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4).

Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen.

Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini.

"Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. Insyaallah aman," pungkasnya.

Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasi kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki.

"Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam.

Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi.

"Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1.

"Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya.

Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

(frd, csr/pta)

Tempat Perburuan Gen Super

jam gacor gatot

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

tiger slot 77

Bos Garuda Buka Suara soal Laporan Serikat Pekerja ke Bareskrim******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur UtamaGarudaIndonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum atas laporan penghentian pemotongan gaji karyawan untuk iuran keanggotaan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

"Sebagai anggota masyarakat yang taat azas, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan memastikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi proses klarifikasi kepada penegak hukum terkait laporan yang disampaikan oleh Sekarga sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12).

Kendati begitu, ia sangat menyayangkan informasi terkait permasalahan internal perusahaan malah disebarluaskan ke publik. Padahal, tujuan pemotongan iuran keanggotaan itu merupakan upaya perusahaan mendorong independensi serikat karyawan agar lebih mandiri dalam mengelola iuran.

Ia menyebut dengan kebijakan ini diharapkan anggota dapat melakukan pembayaran iuran secara langsung dengan sukarela, tanpa pemotongan gaji dari perusahaan.

"Dapat saya pastikan bahwa perusahaan menaruh perhatian serius terhadap upaya menjaga hubungan industrial yang kuat bersama serikat pekerja. Komitmen ini yang juga terus kami jaga selama proses restrukturisasi beberapa waktu lalu guna memastikan kepentingan karyawan dapat terus dikedepankan," pungkas Irfan.

Ketua DPP Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty membenarkan adanya laporan tersebut yang disampaikan hari ini. Namun, karena ada beberapa berkas yang kurang, maka akan dilengkapi dulu.

"Bareskrim masih membutuhkan beberapa data kelengkapan sebelum kita membuat laporan, maka dari itu kami kuasa hukum sepakat akan menyiapkan beberapa data, melengkapi beberapa data setelah itu kami akan mendatangi Bareskrim untuk menindaklanjuti laporan dimaksud," jelas Tomy.

Sekarga melaporkan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ke Bareskrim Mabes Polri hari ini (20/12). Laporan ini soal penghentian sepihak iuran keanggotaan Sekarga, yang biasanya diambil rutin dari gaji karyawan setiap bulan.

Penghentian ini dilakukan manajemen sejak 27 November 2023. Akibatnya, kegiatan organisasi Sekarga terhambat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

kode alam kucing berantem

Menhub Lanjutkan Proyek LRT Bali Demi Atasi Kemacetan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).

Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.

"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.

Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Buatlah revolusi sebagai penyihir

sgpslot

PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa******

Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024