aplikasi pengajuan kredit

Petani terkuat

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Inflasi Argentina Melesat Gila******

Inflasi tahunan Argentinameroket hingga 211,4 persen pada 2023. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak awal 1990-an.

Dillansir Reuters, tingkat inflasi tersebut membuat kenaikan harga di Negeri Tango itu lebih tinggi dari Venezuela untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan data resmi pemerintah Argentina, inflasi bulanan tercatat 25,5 persen pada Desember, di bawah perkiraan sejumlah analis.

Data inflasi tersebut, yang merupakan data inflasi pertama sejak Milei menjabat pada 10 Desember, menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya, meski telah menandatangani perjanjian penting dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.

Milei telah memperingatkan risiko hiperinflasi tanpa reformasi besar untuk menahan laju kenaikan harga.

Negara tetangga Argentina, Venezuela, yang sudah lama menjadi negara Amerika Latin dengan tingkat inflasi tertinggi, mengalami penurunan harga dalam beberapa bulan terakhir.

Tingkat inflasi tahunan Venezuela pada 2023 diperkirakan sekitar 193 persen setelah hiperinflasi yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Harta Prajogo Pengestu Lenyap Rp177,5 T dalam Satu Hari******

Kekayaan Prajogo Pangestuanjlok US,4 miliar atau Rp177,59 triliun (asumsi kurs Rp15.573 per dolar AS) dalam sehari pada Selasa (9/1).

Dilansir dari Forbes, penurunan harta itu terjadi karena saham Barito Renewables Energy dan Chandra Asri Pacific masing-masing anjlok 20 persen menjadi Rp5.400 dan Rp4.220.

Dengan penurunan itu, kini kekayaan bersih Prajogo tersisa US,1 miliar atau Rp655,75 triliun.

"Baik BREN dan TPIA berada dalam areaoverboughtdan saham-saham jatuh ketika investor melihat peluang untuk mengambil keuntungan," kata Ezaridho.

Ia mengatakan harga saham kedua perusahaan saat ini dinilai terlalu tinggi, meskipun prospeknya menjanjikan berdasarkan rencana ekspansi mereka.

"Mereka dinilai terlalu tinggi jika kita melihat matriks saat ini, namun tidak (dinilai terlalu tinggi) jika kita melihat dengan matriks yang diperkirakan, dengan mempertimbangkan kontribusi dan skalanya ketika proyek masa depan mereka selesai," tutue Ezaridho.

Ia pun memperkirakan saham tersebut akan rebound pada akhir kuartal I 2024 masing-masing menjadi Rp5.300 dan Rp6.800.

Meski pun jatuh, harga saham perusahaan-perusahaan milih Prajogo sempat melesat drastis pada 4 Desember 2023 lalu.

Selain BREN dan TPIA, perusahaan Prajogo lainnya adalah PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

BRPT, yang IPO pada 9 Oktober lalu, melesat 33,99 persen secara year to date (ytd) atau sejak awal 2023 hingga sesi kedua perdagangan hari ini (4/12).

Lalu perusahaan pertrokimia miliknya, TPIA, juga terbang 15,94 persen (ytd). BREN yang merupakan emiten geotermal juga melonjak 607,69 persen (ydt).

Ada juga emiten batu bara CUAN yang naik hingga 3.321,53 persen (ytd).

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]