lion988

slot gacor 2022 terbaru hari ini 766Jutaan kata 990920Orang-orang telah membaca serialisasi

《lion988》

MA, Universitas Stanford teken kerja sama pelatihan hukum dan HAM******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung RI menandatangani kerja sama pelatihan di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup dengan Universitas Stanford dalam momentum 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat di San Francisco, AS.

Kerja sama itu ditandatangani Kepala Balitbang Diklat MA Bambang Hery Mulyono dan Director of Stanford Center for Human Rights and International Justice (CHRIJ) David Cohen, serta disaksikan Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan Konsul Jenderal RI di San Francisco Prasetyo Hadi pada Kamis (29/2).

Dalam keterangan resmi dari KJRI San Francisco pada Jumat, Syarifuddin mengatakan bahwa kerja sama dengan Stanford merupakan kelanjutan dan perluasan kerja sama kedua pihak sejak 2015.

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas serta memfasilitasi berbagai program pelatihan, lokakarya, dan penelitian bersama guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum khususnya di bidang hak asasi manusia serta reformasi hukum dan peradilan,” katanya.

Sedikitnya 1.583 calon hakim dan puluhan hakim peradilan umum dan pengadilan HAM di Indonesia telah menerima manfaat dari kerja sama MA dan Universitas Stanford.

Kerja sama terbaru diharapkan bisa melibatkan lebih banyak hakim dan aparat hukum dalam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum, termasuk mengenai isu-isu yang berkaitan dengan HAM, keamanan hakim, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi keahlian khusus Universitas Stanford.

Sementara itu, Konjen Prasetyo Hadi mengungkapkan apresiasinya terhadap kerja sama itu, yang diharapkan dapat mendukung berbagai upaya MA untuk semakin meningkatkan kapasitas penegak hukum di Indonesia.

Menurut keterangan KJRI San Francisco, Universitas Stanford memiliki banyak pakar hukum berpengalaman yang memberikan program pelatihan peningkatan kapasitas penegak hukum di banyak negara.

Baca juga: MA gelar pameran kampung hukum usai vakum tiga tahun
Baca juga: MA paparkan kebijakan dalam rangka memulihkan kepercayaan publik

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：pusat slot 88、situs poker terpercaya、rtp newplay88

Terkait：kode alam kucing ketabrak mobil、arti parlay dalam judi bola、situs judi slot online terpercaya 2022、asiaslot777、erek2 ikan gabus、permainan slot terpercaya、bbtn4d、daftar situs judi slot、game slot bonus new member 100、4d asia slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs judi resmi terpercaya（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

bo slot sering maxwin

game slot gacor hari ini

diskon shopee hari ini

pusat slot 88

erek erek mimpi

promo goride 2022

cara melakukan cicilan di lazada

erek erek 41 2d

slot demo anti lag maxwin

takutBacaan TerkaitMore+

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

cara agar dapat uang dari hp

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

kontrak terbatas

pinjaman dana tunai kredivo

Menko Airlangga Bantah Bansos Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024******

Menko Airlangga menepis tudingan bahwa bansos menjadi alat politik jelang Pemilu 2024. (Foto: CNN Indonesia/Taufiq Hidayatullah)

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menepis tudingan yang menyebut penyaluran program bantuan sosial (bansos) menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menyalurkan program bantuan pangan El Nino di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1).

Ia menegaskan program bantuan pangan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari era Pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karenanya, Airlangga heran apabila program bansos dituding tiba-tiba diadakan hanya untuk kepentingan Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan setelah pemberhentian bantuan, pemerintah tetap memantau situasi di masyarakat sebagai ajang evaluasi. Hasilnya, kata dia, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pangan lantaran kondisi pertanian yang terdampak El Nino.

Ia mencontohkan, Kabupaten Manggarai Barat yang seharusnya menjadi lumbung beras bagi provinsi NTT, tapi saat ini tidak bisa optimal dikarenakan El Nino serta adanya program renovasi waduk.

"Oleh karena itu (bantuan) sejak bulan September dilanjutkan kembali, apalagi kita liat kondisi pertanian terganggu," jelasnya.

Airlangga lantas menyindir balik pihak yang menuding program bansos untuk masyarakat sebagai alat politik. Menurutnya, pihak tersebut justru tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat pasca Covid-19.

"Dia lupa, dia pernah mengalami Covid-19, di Republik Indonesia ini dan di seluruh dunia," pungkasnya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(tfq/pta)

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

lapak89

Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen******

Menparekraf Sandiaga menanggapi protes Inul Daratista Cs terkait kenaikan pajak hiburan menjadi 40 persen. (Foto: CNN Indonesia/Khaira Ummah JP)

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno menanggapi protes yang disampaikan penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburanmenjadi 40 persen.

Sandi mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan.

Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19. Industri tersebut, sambungnya, juga membuka 40 juta lebih lapangan kerja.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandi.

Pajak hiburan naik menjadi 40 persen. Pasalnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Kenaikan pajak hiburan ini pun ramai dikeluhkan pengusaha, termasuk Inul Daratista.

Dalam unggahan di media sosial, Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Inul mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Menurutnya, pelaku usaha serta customer yang akan menjerit karena paling terkena dampak. Sementara pemerintah selaku pembuat kebijakan tetap bisa duduk manis sambil berdalih membela rakyat.

"Kepala buat kaki, bayar pajak enggak kira-kira, belum lagi dicari-cari diobok-obok harus kena tambahan bayar, kalau nggak bisa rumah diancam kena police line atau sita harta," tulis Inul.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Shihuang Daluo

pinjaman bank keliling terdekat tanpa jaminan

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

KKP menyebut kasus suap terhadap pejabat yang disebut pengadilan AS merupakan kasus 2015-2018. Mereka tak mau berkomentar mengenai masalah itu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

(del/ldy)

novel tulang debu

situs slot pasti gacor

Unpatti siap jadi tuan rumah KKN kebangsaan 2024******

KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2024 dalam menyukseskan program nasional yang digagas oleh Kemendikbudristek.

"KKN Kebangsaan merupakan satu kegiatan dari perwujudan konsep Tridarma Perguruan Tinggi yang memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan," kata Rektor Unpatti Prof Freddy Leiwakabessy di Ambon, Jumat.

Kegiatan itu kata dia dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setiap tahun, dengan mempercayakan salah satu perguruan tinggi sebagai tuan rumah.

"KKN Kebangsaan menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa kebangsaan serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya menjelaskan.

Ia menjelaskan KKN kebangsaan juga menjadi wadah komunikasi, pertukaran ide serta membangun jejaring bagi mahasiswa dari seluruh tanah air dalam mempersiapkan dan mematangkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan siap mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Peserta KKN Kebangsaan diharapkan implementasikan wawasan kebangsaan

Direncanakan para mahasiswa KKN Kebangsaan akan melakukan kegiatannya pada lima lokasi tujuan yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Juli-Agustus 2024.

"Tentunya mereka harus menjalankan KKN kebangsaan dengan berbagai kegiatan dan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dan masyarakat setempat serta target kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan," kata Rektor.

Rektor berharap kesiapan Unpatti dalam pertemuan kali ini, dan berbagai arahan serta penguatan dari Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendikbudristek, akan membuat Unpatti semakin siap pada bulan Juli dan Agustus 2024 sehingga para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dan Vokasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Keagamaan dapat mengikuti KKN Kebangsaan ini dengan baik .

Sementara itu perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek mengatakan nantinya para dosen pendamping lapangan (DPL) dari berbagai perguruan tinggi akan mengirimkan delegasi dan mengunjungi desa-desa dan memastikan kesiapan menerima mahasiswa KKN Kebangsaan.

Universitas Pattimura juga diminta untuk menjaga koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan pendukung lainnya untuk memuluskan kegiatan ini.

“Kami perlu melakukan koordinasi dan visitasi terhadap calon tuan rumah pelaksanaan KKN Kebangsaan ini sehingga menjadi kehormatan bagi Direktorat Belmawa atas pengajuan Universitas Pattimura, salah satu Universitas di Timur Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara KKN Kebangsaan,” ucap perwakilan Tim Direktorat Belmawa Kemendikbudristek Dhaniek Wardhanie.

Baca juga: 10 delegasi KKN Kebangsaan Unja dikirim ke perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: KKN Kebangsaan di Kalteng dukung pengembangan lumbung pangan nasional

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

daftar slot terbaik

50 seniman lukis dan pematung ikuti Pameran Seni Rupa Janur Kuning******

Sleman (ANTARA) - Sebanyak 50 seniman lukis dan pematung Yogyakarta mengikuti Pameran Seni Rupa Janur Kuning dalam rangka memperingati peristiwa Serangan Oemoem (Umum) 1 Maret 1949 atau peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Monumen Jogja Kembali, Jumat.

Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Maharsa berkesempatan membuka Pameran Seni Rupa yang menampilkan sebanyak 75 karya seni tersebut.

Danang membuka kegiatan pameran secara simbolis dengan melukis di kanvas sebagai tanda dibukanya Pameran Seni Janur Kuning.

Pada kesempatan tersebut Danang Maharsa mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda salah satunya peristiwa Serangan Oemoem Maret 1949 ini.

Baca juga: Jamkrindo gelar pameran kerajinan tangan terbesar di ASEAN

Baca juga: Pemkab Wajo perkenalkan produk UMKM di pameran terbesar Asia Tenggara

Menurutnya, melalui karya seni tentu sudah menjadi kontribusi dalam mengingat perjuangan dan jasa pahlawan melawan Agresi Belanda II.

"Saya mengapresiasi seluruh seniman dan pegiat seni yang mampu mengekspreksikan dan mengingatkan perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda melalui karya seni rupa. Tentu pesannya adalah mengingatkan kembali bahwa Yogyakarta menjadi saksi perlawanan Bangsa Indonesia pada peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949," katanya.

Ia berharap semangat pahlawan pada peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret terus diingat dan dapat terus dikobarkan dalam mengisi pembangunan.

Ketua Panitia Pameran Seni Rupa Janur Kuning Yusman mengatakan bahwa pameran ini melibatkan 50 seniman lukis dan pematung yang ada di Yogyakarta dengan 75 karya seni rupa yang di pamerkan.

Yusman mengatakan keberlangsungan pameran seni rupa Janur Kuning kuncinya ada pada regenerasi seniman sehingga karya-karya baru nantinya dapat lahir.

“Janur Kuning merupakan simbol pejuang dalam melawan penjajah, oleh karenanya kami berusaha pameran ini akan tetap ada ke depannya dan ada regenerasi seniman sehingga lahir karya-karya baru dan mengingatkan kita akan perjuangan pahlawan melawan penjajah melalui karya seni rupa," katanya.*

Baca juga: Hulu Sungai Tengah kenalkan marmer di pameran terbesar se-ASEAN

Baca juga: KBRI promosikan wisata Indonesia pada Pameran Internasional Beograd

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa melihat salah satu karya seni yang ditampilkan pada Pameran Seni Rupa Janur Kuning dalam rangka peringatan peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Monumen Jogja Kembali, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Bagian Prokopim Setda Sleman)

《lion988》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredit tokopediaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lion988》bab terbaru。