garuda888

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

maxwin slot 88

OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.

“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.

Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.

Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.

Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).

Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.

Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.

Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.

Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun
Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak yang aneh

murah4d slot

KPU: Penyelenggara "ad hoc" yang meninggal mencapai 71 orang******

Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan petugas ad hocyang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024 dari Rabu (14/2) hingga Minggu (18/2) mencapai 71 orang.

"Berdasarkanmonitoringkami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami para penyelenggara pemilu badan ad hocterutama pada peak seasonyang bebannya berat pada tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2024 pukul 23.58. Dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin.

Dia merinci dari 71 orang yang meninggal itu, ada satu orang yang merupakan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Kemudian, anggota panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan sekitar 4 orang.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sebanyak 42 orang. Lalu, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang meninggal sekitar 24 orang saat menjaga keamanan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Sementara itu, yang sakit mencapai 4.567 orang dengan rincian pada tingkat kecamatan atau anggota PPK 136 orang. Di tingkat PPS 696 orang dan KPPS ada 3.371 orang. "Untuk Linmas yang sakit ada 364 orang," ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS meninggal di Riau bertambah jadi dua orang

Baca juga: KPU Sigi: Petugas ad hoc meninggal dunia menjadi dua orang

Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Sebelumnya, Sabtu (17/2), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

slot paling gacor member baru

OJK: Pemilu beri penguatan terhadap IHSG******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) secara historis memberikan penguatan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Kami cukup optimis kalau kita lihat dari sisi historical data pemilu sebelum-sebelumnya, dari pengalaman atau historical data pemilu-pemilu sebelumnya itu justru malah mendongkrak IHSG," kata Inarno dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan satu hari setelah pelaksanaan pemilu 2024, IHSG naik 1,3 persen secara harian. Kemudian, berdasarkan data pada 16 Februari 2024, IHSG naik 1,74 persen secara harian. Oleh karenanya, ia optimistis terhadap prospek pasar modal pascapemilu.

Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu tersebut berlangsung aman dan damai.

Meskipun optimis, tetap perlu untuk memperhatikan kondisi pasar global saat ini karena adanya pelemahan ekonomi dunia dan tensi geopolitik.

"Tentunya optimisme tersebut, kita juga mesti melihat kondisi pasar global dengan pelemahan global dan juga tensi geopolitik saya pikir ini juga kita mesti harus mengkalkulasi terhadap target-target 2024," ujarnya.

Pasar saham Indonesia sampai dengan 16 Februari 2024 masih menunjukkan penguatan di tengah perlambatan ekonomi global, di mana IHSG menguat 0,86 persen year to date (ytd) ke level 7.335,55, serta membukukan net buy sebesar Rp20,05 triliun ytd.

Sementara, indeks pasar obligasi Indonesia Composite Bond Index (CBI) pada 16 Februari 2024 menguat 0,60 persen ytd ke level 376,87.

Di sisi lain, antusiasme penghimpunan dana di pasar modal juga masih terlihat, tercatat nilai penawaran umum sebesar Rp12,34 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 11 emiten hingga 16 Februari 2024.


Baca juga: OJK: Pemilu 2024 tak ganggu kinerja industri jasa keuangan Indonesia

Baca juga: Jokowi berharap arus modal dan investasi meningkat pascapemilu

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

pinjol bulanan bunga rendah

BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN******

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Yang paling arogan dalam sejarah

cicilan shopee pinjam 500 ribu

BPBD: Erupsi Semeru setiap hari tidak berdampak pada aktivitas warga******

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menyebut bahwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi setiap hari sejauh ini tidak berdampak pada aktivitas warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah, tidak ada dampak akibat erupsi Gunung Semeru. Aktivitas warga berjalan seperti biasa," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono di Lumajang, Minggu.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru bahwa gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang itu kembali erupsi pada 18 Februari 2024 pukul 06.11 WIB dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 400 meter di atas puncak (sekitar 4.076 meter di atas permukaan laut).

Baca juga: Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan saat laporan tersebut dibuat oleh petugas, erupsi masih berlangsung.

Kemudian, terjadi erupsi lagi pada pukul 10.23 WIB. Visual letusan tidak teramati dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Yudi mengatakan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut masih berstatus siaga atau level III, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Baca juga: Menparekraf imbau masyarakat tetap waspadai erupsi Gunung Semeru

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya Vardy

kta pinjaman online

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024