cara dapat uang ratusan juta

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Erick Thohir Angkat Mantan Bos AP II Jadi Komut Pelni******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menjadi komisaris utama (komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

"Pengangkatan Bapak Awaluddin sekaligus mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Bapak Ali Masykur Musa," kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto dalam keterangan tertulis.

Erick kemudian menunjuk Wendo Asrul Rose sebagai plt direktur utama AP II.

Tak hanya Awaluddin, Erick juga mengangkat Budi Mantoro sebagai komisaris Pelni.

Sebelumnnya, Direktur SDM & Umum Pelni Rainoc juga digantikan oleh Heri Purnomo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tertanggal 9 Januari 2024.

Berdasarkan perubahan tersebut, jajaran dewan komisaris dan direksi Pelni yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris Pelni:

1. Komisaris Utama: Muhammad Awaluddin
2. Komisaris Independen: Kristia Budyarto
3. Komisaris: Faturohman
4. Komisaris: Raden Suhartono
5. Komisaris: Eddy Susanto Soepadmo
6. ⁠Komisaris: Budi Mantoro

Dewan Direksi Pelni:

1. Direktur Utama: Tri Andayani
2. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Anik Hidayati
3. Direktur SDM & Umum: Heri Purnomo
4. Direktur Armada & Teknik: Robert MP Sinaga
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Yossianis Marciano

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

SAP Buka Suara Terkait Kasus Suap ke Pejabat Indonesia dan Afsel******

Perusahaan IT asal Jerman, SAPbuka suara terkait denda yang dikenakan Amerika Serikat (AS) karena melakukan suap terhadap sejumlah pejabat di Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel).

Berdasarkan website resminya, Kamis (18/1), SAP mengatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.

"SAP sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, dan penyelesaian terhadap isu-isu ini menutup semua masalah kepatuhan (compliance) yang diselidiki di Amerika Serikat dan Afrika Selatan," tulis keterangan SAP.

"Perusahaan telah berpisah dari semua pihak yang bertanggung jawab atas isu ini lebih dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai dan mantan mitra tertentu tidak mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan denda sebesar US0 juta atau setara Rp3,4 triliun kepada SAP karena terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afsel.

Denda itu diminta berdasarkan hasil investigasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). SAP disebut melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).

Berdasarkan laporan tersebut, untuk Indonesia, penyuapan itu disebut terjadi pada periode 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia.

Beberapa pejabat Indonesia yang terlibat tersebar di berbagai kementerian, seperti Kementerian KKP, Kemensos, Kominfo, dan sejumlah BUMN di dalam negeri.

Terkait masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah mengantongi dokumen suap SAP kepada pejabat di Indonesia. Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan FBI untuk mengusut kasus tersebut.

System Analyse Programmentwicklung (SAP) merupakan salah satu perusahaan piranti lunak ternama di dunia yang didirikan pada 1 April 1972 oleh lima mantan karyawan IBM yaitu Dietmar Hopp, Hasso Platter, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, dan Hans-Werner Hector.

Perusahaan yang berkantor pusat di Walldorf, Jerman ini menyediakan piranti lunak untuk kepentingan enterprise resource planning (ERP) atau sistem informasi terintegrasi untuk kepentingan perencanaan maupun aktivitas bisnis. Selain itu, perusahaan juga menawarkan layanan komputasi awan (cloud services).

Per 2023, perusahaan mempekerjakan sekitar 106 ribu karyawan. Dengan mitra lebih dari 24 ribu entitas di seluruh dunia, SAP meraup 29,52 miliar euro atau sekitar Rp501,84 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024