petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor terpercaya

sedayu138 620Jutaan kata 384225Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor terpercaya》

KPU Penajam mulai distribusikan logistik ke IKN hari ini******

KPU Penajam mulai distribusikan logistik ke IKN hari ini
Pekerja mengangkut kotak suara Pemilu 2024 ke dalam truk untuk didistribusikan di gudang logistik KPU Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/nz/aa.
Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (11/2) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik. Mungkin sembilan kabupaten lain sudah lebih dulu, bahkan tujuh hari sebelumnya. Itu karena jumlah kecamatan mereka lebih besar daripada Penajam Paser Utara," kata Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana di Kantor KPU Kabupaten PPU, Minggu.

Hari ini, dilakukan pendistribusian 1.453 kotak suara dan 1.148 bilik suara di Kecamatan Sepaku, Waru, dan Babulu.

Sedangkan untuk Kecamatan Penajam, akan dilakukan distribusi logistik berupa 1.275 kotak suara dan 1.020 bilik suara pada Selasa, 13 Februari 2024.

Di kawasan IKN, akan didirikan dua TPS lokasi khusus sebagai tempat 304 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan pada 14 Februari nanti.

Pelepasan distribusi logistik Pemilu 2024 dimulai pukul 11.00 WITA menggunakan 13 truk. Sedangkan untuk distribusi ke Kecamatan Penajam, direncanakan menggunakan 12 truk.

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 secara simbolis ditandai dengan seremoni peresmian oleh Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana, Pj. Bupati PPU Makmur Marbun beserta jajaran Forkominda.

Selain itu, proses pendistribusian logistik turut dikawal oleh jajaran Kepolisian dan Bawaslu.

Adapaun KPU mencatat, di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.

Irwan berharap pada 11-13 Februari 2024, logistik Pemilu 2024 sudah terdistribusi dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara.

Pj. Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala terkait persiapan hingga proses pendistribusian logistik.

Ia memastikan Pemilu 2024 di wilayah IKN akan berlangsung lancar dan aman.

"Saat ini tidak ada kendala, semua proses berjalan lancar," ujarnya.

Baca juga: KPU Penajam targetkan partisipasi pemilih capai 80 persen
Baca juga: KPU Penajam: 3.266 pekerja IKN terdaftar sebagai DPTb Pemilu 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Pemilu 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ezykasino

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
minimal kredit di kredivo
daftar pinjaman online ojk 2022
ggplay88
situs slot demo
vegashoki
situs slot 6000
ratupoker88
naga231
danafix id
Daftar isi semua bab
Bab 1 lazawin slot
Bab 2 pinjam uang di flip
Bab 3 kredivo limit pertama
Bab 4 situs mega wheel terpercaya
Bab 5 seribu mimpi 76
Bab 6 slot gacor
Bab 7 genk680
Bab 8 situs slot 2020
Bab 9 medali4d
Bab 10 situs slot gacor terbaik dan terpercaya
Bab 11 erek 37
Bab 12 situs slot paling gampang menang
Bab 13 istana505
Bab 14 situs gacor pagi ini
Bab 15 pragma123
Bab 16 slot88 resmi
Bab 17 slot demo pragmatic
Bab 18 pinjaman langsung cair tanpa jaminan
Bab 19 foto prediksi togel
Bab 20 situs game online slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3779bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Sistem agen perkotaan

masterdomino99
Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

situs judi slot gacor hari ini
KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu
Petugas Satpol PP menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz/aa.
Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

slot gratis new member 100
Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Rubby Jovan/aa.
Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada
Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memimpin penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak saat masa tenang di Kota Bandung demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung sendiri tentu akan menjadi pemicu untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty usai melakukan penertiban APK di Bandung, Minggu dini hari.

Bawaslu RI bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban APK pada hari ini meliputi sepanjang Jalan Pasteur, Jembatan Layang Prof Mochtar Kusumaatmadja hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

“Satpol PP Kota Bandung menurunkan berbagai pasukannya, yang diturunkan saat ini 60 personel, tapi nanti akan terus berganti besok pagi dan akan ada yang melanjutkan lagi," ujar dia.

Dirinya memastikan Bawaslu telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

"Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pemilu 2024.

Lolly menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarahan opini publik menjelang hari pencoblosan.

"Kami punya patroli pengawasan siber untuk memastikan bahwa di masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menyebut pihaknya akan menerjunkan 2.700 petugas untuk menertibkan APK di masa tenang yang berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024.

"Karena memang kita melibatkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan termasuk juga pada kegiatan malam ini," ucap Rasdian.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

"Kita harapkan memang semua APK yang ada di Kota Bandung sudah bersih. Tidak ada lagi kegiatan penertiban setelah penertiban, kita harapkan seperti itu," katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

pinjaman online transfer ke dana
Kemenperin sebut Indonesia punya potensi besar industri pelumas
Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari menyampaikan paparannya dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell Indonesia di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan daya tarik investasi dengan besarnya pasar yang dimiliki
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada industri pengolahan dan industri pelumas karena besarnya pasar yang dimiliki.

Dalam upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik manufaktur gemuk Shell Indonesia di Jakarta, Senin, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang besar mengingat negara ini merupakan populasi terbesar keempat di dunia, dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Kondisi ini, lanjut dia, mendorong permintaan yang tinggi untuk produk pelumas dan produk olahan lainnya di dalam negeri.

Emmy memaparkan bahwa investasi sektor industri pengolahan di Indonesia mencapai Rp162,3 triliun pada triwulan ke-4 tahun 2023. Angka ini menunjukkan kenaikan 22,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Sektor industri pengolahan juga berkontribusi sebesar 44,4 persen terhadap total investasi Indonesia pada triwulan ke-2 tahun 2023 yang mencapai Rp365,8 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan daya tarik investasi dengan besarnya pasar yang dimiliki, sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan regulasi pemerintah,” tutur Emmy.

Emmy mengatakan saat ini terdapat 52 perusahaan pelumas yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional, dengan kapasitas terpasang sekitar 2 juta kilo liter per tahun dan produksinya sekitar 1,2 juta kilo liter per tahun. Industri ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 4.898 orang pada 2023.

Namun, Emmy menyebut saat ini industri pelumas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, oleh karena itu, dia berharap ke depannya akan ada lebih banyak investasi untuk industri pelumas di luar Pulau Jawa.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Karena secara jumlah kendaraan kita cukup besar, penduduk kita besar … kendaraan penumpang kita banyak jadi sangat besar peluangnya,” ucapnya.

“Dengan adanya investasi di luar Pulau Jawa, harapannya rantai distribusi akan dapat dijangkau dengan cepat oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas dia.

Baca juga: Shell Indonesia hadirkan pelumas untuk industri tenaga listrik
Baca juga: PTPL dan SIG sepakati nota kesepahaman pengembangan pelumas industri

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Memasak Satu Pukulan

cara mencairkan pinjol ke dana
Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau
Arsip foto - Petugas melakukan pemeriksaan rutin panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di ebuah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/aa.
Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

pinjaman online 100 juta tanpa jaminan
Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Arsip foto- Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri.
Moskow (ANTARA) - Gedung Putih pada Minggu mengecam keras janji mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak melindungi negara-negara sekutu NATO dari kemungkinan serangan secara cuma-cuma jika ia terpilih kembali menjadi presiden.

Gedung Putih menyebut sikap Trump itu "mengerikan" dan "tidak dapat diterima".

Sebelumnya pada Sabtu (10/2), Trump kepada pendukungnya dalam kampanye di South Carolina menyatakan bahwa pada masa kepresidenannya, pemimpin suatu negara anggota NATO yang tidak disebutkan namanya telah bertanya kepadanya apakah Amerika Serikat akan mendukung aliansi tersebut jika ada kemungkinan serangan Rusia.

Trump menanggapi dengan jawaban negatif, serta mengatakan bahwa negara-negara NATO tidak cukup berinvestasi di bidang pertahanan.

Mantan presiden AS itu juga bersikeras untuk mendorong Rusia "melakukan apa pun yang mereka inginkan," dan menambahkan bahwa negara-negara anggota NATO "harus menanggung akibatnya."

"Berkat kepemimpinan Presiden (Joe) Biden yang berpengalaman, NATO sekarang menjadi yang terbesar dan paling vital yang pernah ada. Mendorong invasi terhadap sekutu dekat kita oleh rezim pembunuh adalah hal yang mengerikan dan tidak dapat diterima," kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates seperti dikutip media The Hill.

Hal itu juga dinilai membahayakan keamanan nasional Amerika, stabilitas global, dan perekonomian di dalam negeri AS, lanjutnya.

Pada Januari, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengatakan bahwa laporan tentang dugaan rencana Rusia untuk menyerang NATO adalah bagian dari perang informasi yang bertujuan untuk membenarkan agresi Barat terhadap Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga terus menerus dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki keinginan atau keperluan untuk menyerang pihak mana pun, demikian dilansir Sputnik.

Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: Pemerintah China tak permasalahkan jika Trump kembali jadi Presiden AS

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024