cara memakai aplikasi akulaku

Toko dunia lain

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]

Makam Peri

Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kerja Sama Bisnis NFR di SPBU******

Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga fokus mendorong pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR), dengan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dalam pengembangan layanan atau bisnis NFR ini, pihaknya terus membuka peluang atau berkolaborasi mengembangkan bisnis baru dengan mitranya.

"Bisnis NFR ini adalah upaya pengembangan SPBU menjadi one stop service. Bisnis NFR ini pun merupakan bisnis yang potensial, baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, serta bagi SPBU itu sendiri," jelas Mars Ega dalam keterangannya, Kamis (20/10).

"Jaringan SPBU Pertamina dan Pertashop bisa menjadi kesempatan bagi para mitra atau pelaku usaha dalam melakukan penetrasi bisnis yang mereka lakukan di wilayah baru, karena sekali lagi SPBU Pertamina ini ada dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Mars Ega melanjutkan, sebagai komitmen pengembangan bisnis NFR di SPBU, Pertamina sedang menyiapkan skema-skema kerja sama yang menguntungkan. Salah satunya adalah jika sudah memiliki izin usaha SPBU, maka akan terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di SPBU tersebut.

"Ini adalah keseriusan Pertamina Patra Niaga mengembangkan potensi layanan one stop servicedi SPBU. Sebagai komitmen, Pertamina Patra Niaga akan menuangkan semangat kolaborasi ini dalam bentuk pakta kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis pada acara Pertamina Tenants Day hari ini, karena ke depan, bisnis NFR akan kami terus perluas dan kembangkan," kata Mars Ega.

Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhammadiyah yang akrab dipanggil Yeni menyambut baik rencana pengembangan bisnis NFR di SPBU. Menurutnya, potensi pasar NFR di SPBU ini sangat baik karena strategisnya lokasi SPBU.

"Di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30 persen sampai 40 persen pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misal minimarket atau kafe. Karena inilah Hiswana Migas menyambut baik pengembangan NFR di SPBU," jelas Yeni.

Direktur PT Birotika Semesta (DHL Express), Rocky Joseph yang mengelola bisnis logistik dan ekspedisi turut membeberkan alasan keuntungan bisnis NFR di SPBU Pertamina.

"Pertama akses, lokasinya mudah dijangkau bahkan di jalan utama. Kedua keamanan, karena cenderung ramai jadi mengurangi potensi kecurian atau perampokan. Ketiga adalah lahan parkir karena gabung dengan SPBU, belum lagi jika konsumen kami ada kebutuhan sekaligus untuk mengisi BBM atau beli makan dan minum di convenience store," pungkas Rocky.

Pertamina Patra Niaga saat ini membuka peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan bisnis NFR di SPBU. Saat ini yang sudah berjalan antara lain adalah minimarket, café, autocare, dan media advertising.

Saat ini juga terbuka peluang kerjasama untuk ekosistem kendaraan listrik seperti Charging Station atau Battery Swapping Station, serta kerjasama di bidang digital dan aplikasi yakni melalui program loyalty MyPertamina.

urat suci emas

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Harga Emas Antam Turun ke Rp933 Ribu per Gram******

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp933 ribu per gram pada Kamis (20/10). Harga emas turun Rp7.000 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp940 ribu per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp7.000 menjadi Rp815 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, Kamis (20/10), harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp516 ribu, 2 gram Rp1,8 juta, 3 gram Rp2,68 juta, 5 gram Rp4,44 juta, 10 gram Rp8,82 juta, 25 gram Rp21,93 juta, dan 50 gram Rp43,79 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,11 persen menjadi US.632,40 per troy ons.

Begitu juga dengan harga emas di perdagangan spot yang minus 0,08 persen menjadi US.628 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Konimex Tarik Termorex Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut******

PT Konimex selaku produsen Termorex Sirup akan menghentikan produksi dan distribusi produk tersebut. Tak hanya itu, mereka juga akan menarik kembali alias recall produk Termorex Sirup 60 Ml yang sudah terlanjur diedarkan ke pasar.

Langkah ini dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut Termorex Sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol.

"Sebagai wujud kepatuhan kami tengah mempersiapkan langkah untuk melakukan penghentian produksi, distribusi dan penarikan kembali (recall) produk Termorex Sirup 60ml dengan nomor batch: AUG22A06, sesuai surat edaran dari BPOM," kata Chief Executive Officer PT Konimex  Rachmadi Joesoef dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

BPOM menyebut Termorex bersama dengan 4 obat lainnya seperti Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu) produksi PT Yarindo Farmatama, Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), Unibebi Demam Sirup (obat demam), dan Unibebi Demam Drops (obat demam) yang merupakan produksi Universal Pharmaceutical Industries mengandung etilen glikol dan dietilen glikol.

Kedua zat tersebut belakangan ini diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 99 orang anak di Indonesia.

"Sirop obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari empat bahan tambahan yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol, yang bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang digunakan dalam pembuatan sirop obat," tulis BPOM dalam situs resminya dikutip Kamis (20/10).

[Gambas:Video CNN]

"Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg berat badan per hari," sambung BPOM.

BPOM telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar agar menarik kembali obat sediaan cair dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh bets produk.

Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan.

BPOM juga memerintahkan kepada semua industri farmasi yang memiliki sirop obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha.

"Industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan/atau bahan baku jika diperlukan," tulis BPOM.

Investigasi yang dilakukan BPOM ini merespons kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah daerah.