mamibet88

ada303 98Jutaan kata 521134Orang-orang telah membaca serialisasi

《mamibet88》

Terdakwa mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra bebas bersyarat******

Bangkok, Thailand (ANTARA) - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya, menurut laporan media lokal, Minggu.

Thaksin (74 tahun) dengan ditemani anak-anaknya meninggalkan Rumah Sakit Umum Kepolisian di Bangkok sekitar pukul 06.00 waktu setempat menuju kediaman pribadinya di Bangkok bagian barat.

Dia menjalani hukumannya di rumah sakit karena sakit, setelah menghabiskan hanya beberapa jam di penjara.

Thaksin termasuk di antara daftar tahanan yang disetujui untuk mendapat pembebasan bersyarat dari komite Kementerian Kehakiman berdasarkan berbagai kriteria tertentu, seperti usia tua dan kondisi kesehatan.

Thaksin meninggalkan rumah sakit dengan mengenakan masker dan tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjabat sebagai perdana menteri Thailand dari Februari 2001 hingga September 2006, ketika ia digulingkan melalui kudeta militer saat mengunjungi Amerika Serikat.

Saat berada di pengasingan, hidupnya sebagian besar dihabiskan di Dubai. Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentiaatas korupsi dan beberapa tuduhan lainnya. Ia dijatuhi hukuman penjara delapan tahun.

Sekembalinya ke Thailand pada Agustus tahun lalu, Thaksin dipenjara namun segera dipindahkan ke rumah sakit polisi setelah mengeluh sesak dada dan tekanan darah tinggi.

Raja Maha Vajiralongkorn mengurangi hukuman penjara Thaksin menjadi satu tahun pada September tahun lalu, dengan alasan kontribusi Thaksin pada negara selama masa jabatannya sebagai perdana menteri.

Tinggalnya Thaksin di rumah sakit memicu protes terhadap dugaan perlakuan istimewa yang diberikan kepadanya.

Sumber: Kyodo-OANA

Baca juga: Raja Thailand kurangi hukuman mantan PM Thaksin jadi satu tahun

Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dirawat di rumah sakit

Mantan PM Thailand dipenjara setelah kembali dari pengasingan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******

beliau telah berjuang untuk negara

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.

Baca juga: Wali Kota Bandung: Petugas KPPS meninggal adalah pahlawan demokrasi
Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas
Bupati menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Yayan yang bertugas sebagai anggota KPPS, di tempat pemungutan suara (TPS) 16 Kelurahan Cijoho. “Saya mendatangi kediaman almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir. Intinya beliau telah berjuang untuk negara,” ujarnya. Ia menjelaskan Yayan berpulang pada Jumat (16/2) kemarin, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk mendapatkan pertolongan medis. Penyebab wafatnya anggota KPPS ini diduga karena kelelahan setelah bertugas pada proses pemilu. “Selepas bertugas beliau membaringkan tubuh untuk beristirahat. Setelah bangun beliau pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun saudara Yayan Risdianto meninggal dunia setibanya datang di rumah sakit,” ungkapnya. Dia berharap tidak ada lagi anggota KPPS maupun petugas penyelenggara pemilu lain yang wafat, setelah menunaikan tugas dalam pesta demokrasi tahun ini. “Untuk saudara almarhum Yayan, kami mendokan agar beliau menjadi ahli surga,” ucapnya.

Baca juga: KPU Palu pastikan berikan santunan bagi petugas KPPS meninggal dunia
Baca juga: Seorang ketua KPPS di NTT meninggal dunia
Baca juga: Ketua KPPS di Aceh Barat Daya meninggal dunia diduga akibat kelelahan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Label：la liga slot、idnslot77、boom 55 slot login

Terkait：video maxwin bonanza、situs togel resmi dan terpercaya、asoy89、ninja slot gacor、data 88 slot、angka jitu hk 100 persen tembus、slot gacor baru、pinjol tenor panjang limit besar、cari situs slot online、promo token listrik tokopedia

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mandiri pinjaman（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

slot gacor malam ini 4d

dagotogel

slot yang gacor pagi hari

raja paito sydney

daget77

situs slot yang sering maxwin

situs goltogel

togel thailand

trik pola gacor olympus hari ini

sejarahBacaan TerkaitMore+

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

daftar situs slot online terpercaya

Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar******

sejak kampanye terakhir .. saya langsung umroh. Jadi, ya, nggak berkomunikasi dong

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa dirinya tak berkomunikasi dengan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, selama empat hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Berikutnya lagi, hoaks tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar selama empat hari, karena dia sedang menjalankan ibadah umroh. Mahfud langsung berangkat umroh usai kampanye akbar terakhir, Sabtu (10/2), di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Padahal, waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, Kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak, karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Surakarta dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya, nggakberkomunikasi dong;bukan karena berpisah karena tidak kompak dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan

Dia pun membantah dalam kondisi tak kompak atau berpisah dengan Ganjar. Mahfud menegaskan selama empat hari tak bertemu dengan Ganjar itu hanya karena dia sedang umroh.

"Dan tanggal 13 (Februari) baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi, empat hari tak ketemu itu karena umroh," kata Mahfud.

Dia mengatakan dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar sebelum dan sesudah umroh. Komunikasi itu pun masih berjalan baik hingga saat ini.

"Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud ungkap MK pernah batalkan hasil pemilu curang

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Aslan: Kesulitan

mpoid rtp

KKB tembak pesawat Wings Air sesaat mendarat di Dekai******

Jayapura (ANTARA) - Pesawat Wings Air dilaporkan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Sabtu (17/2), saat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Benar, ada insiden penembakan terhadap pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan PK-WJT dan saat ini pesawat tersebut masih berada di Dekai," kata Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto kepada ANTARA di Jayapura, Papua, Sabtu.

Baca juga: Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Raja Seni Bela Diri

gacor138 slot

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Bela Diri Melahap Surga

barbar77 demo slot

Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton******

Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.

"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.

Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.

"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.

Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.

"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan
Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

yuk168

Kompolnas sebut Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky.

Baca juga: Kompolnas sebut masyarakat masih taruh perhatian kepada Polri
Baca juga: Polres Majene intensifkan patroli pengawasan logistik pemilu
Baca juga: Polri pastikan usai pemungutan suara masih kondusif

Tuan Gila Abadi

gacor slot malam ini

PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses******

akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024. "Jadi mulai hari ini, seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus-pengurus itu sudah tak berkampanye sebagai caleg dan tim sukses.

Berikutnya, PBNU pun menilai ke depannya usai pemungutan suara pada 14 Februari lalu, tidak ada persoalan berarti terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus mereka yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya itu dapat kembali melaksanakan tugas organisasi. "Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata dia.

Sejalan dengan pencabutan penonaktifan status 63 pengurusnya, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Di jajaran Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma’shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang nonaktif selama Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: PBNU dan KPU teken MoU sosialisasi pendidikan Pemilu
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

《mamibet88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek19Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mamibet88》bab terbaru。