adminjarwo 494Jutaan kata 501944Orang-orang telah membaca serialisasi
《www gacor slot net》
Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.
Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.
Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.
"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.
Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.
Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.
Lihat Juga :Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot |
Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.
Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.
"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.
Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.
"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.
Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari******
Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsaJakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional usai gelaran Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU. Menurutnya upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Sehingga menurutnya wacana rekonsiliasi itu perlu digerakkan sebelum 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil pemilu. "Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah. Pihak-pihak itu menurutnya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:daftar slot gacor 2023、situs paling gacor terpercaya、situs judi bola parlay terpercaya
Terkait:sbobet、demo slot pragmatic maxwin olympus、harga voucher telkomsel 1.5 gb 3 hari、m777 slot login、slot tembak、slotdemogratis、pinjol ilegal cepat cair dan mudah 2021、login pragmatic play、situs slot qatar、situs yang gampang maxwin
bab terbaru:gacor 56(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebolDemak (ANTARA) - Puluhan ribu warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu, mengungsi setelah tanggul Sungai Wulan kembali jebol menyusul meningkatnya debit air sungai tersebut. Tumini, warga Desa Ketanjung di Demak, Minggu, mengakui harus mengungsi kembali, karena pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebol. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum mengetahui harus mengungsi ke mana, karena hingga kini belum diberi informasi harus mengungsi ke mana. Banjir sebelumnya, kata dia, pihaknya bersama keluarga mengungsi ke Balai Desa Ketanjung yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Hanya saja, kata dia, saat ini akses menuju Kudus juga tergenang banjir, sehingga menunggu informasi lebih lanjut. Heni, warga Desa Karanganyar yang rumahnya juga tergenang karena jebolnya tanggul Sungai Wulan kembali mengungsi setelah tanggal 8 Februari 2024 juga jebol dan mengungsi.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.
Pilihan Redaksi
|
"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.
Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.
Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.
Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.
Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.
"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.
Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.
"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.
(pop/pua)Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.
Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.
"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).
Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.
"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.
Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.
Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.
Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut.
Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.
Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.
Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.
[Gambas:Video CNN]
pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebolDemak (ANTARA) - Puluhan ribu warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu, mengungsi setelah tanggul Sungai Wulan kembali jebol menyusul meningkatnya debit air sungai tersebut. Tumini, warga Desa Ketanjung di Demak, Minggu, mengakui harus mengungsi kembali, karena pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebol. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum mengetahui harus mengungsi ke mana, karena hingga kini belum diberi informasi harus mengungsi ke mana. Banjir sebelumnya, kata dia, pihaknya bersama keluarga mengungsi ke Balai Desa Ketanjung yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Hanya saja, kata dia, saat ini akses menuju Kudus juga tergenang banjir, sehingga menunggu informasi lebih lanjut. Heni, warga Desa Karanganyar yang rumahnya juga tergenang karena jebolnya tanggul Sungai Wulan kembali mengungsi setelah tanggal 8 Februari 2024 juga jebol dan mengungsi.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras terhadap maskapaiBatik Air, usai pilot dan kopilot tertidur dalam waktu bersamaan selama 28 menit dalam penerbangan.
Kemenhub juga telah melakukan grounded terhadap pilot dan kopilot tersebut, untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.
Insiden pilot dan kopilot tertidur ini terjadi dalam penerbangan 25 Januari lalu, pada rute Kendari di Sulawesi ke Jakarta. Penerbangan itu memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia.
Beberapa upaya untuk menghubungi pesawat dilakukan, termasuk meminta pilot lain untuk memanggil awak pesawat.
"Sekitar 28 menit setelah petugas pertama tertidur, kapten terbangun dan menyadari bahwa pesawat "tidak berada di jalur yang benar," kata KNKT.
Berikut deret aksi Kemenhub ke Batik Air, terkait insiden ini.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah memberikan teguran keras ke Batik Air, terkait insiden ini.
Selain itu, Ditjen Hubdar juga menegaskan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut.
Dirjen Hubdar M. Kristi Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya.
Lihat Juga :![]() |
Dirjen Hubdar M. Kristi Endah Murni juga mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi dan review, terhadap Night Flight Operation.
"Kami akan melakukan investigasi dan review terhadap Night Flight Operation di Indonesia terkait denan Fatigue Risk Management (Manajemen risiko atas kelelahan) untuk Batik Air," kata Kristi.
Dia juga mengatakan investigasi dan review ini juga akan berlaku untuk seluruh operator penerbangan.
Lihat Juga :![]() |
Kemhub juga telah melakukan grounded terhadap kru BTK6723 sesuai dengan SOP internal untuk investigasi lebih lanjut.
Selain itu Ditjen Hubud juga akan mengirim inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue (RSI) untuk menemukan akar permasalahan dan merekomendasikan tindakan mitigasi terkait kasus ini.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan apresiasi terhadap KNKT serta menanggapi serius kasus Batik Air. Kami tegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator," pungkas Kristi.
(dna/dan)《www gacor slot net》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,707 slot netHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《www gacor slot net》bab terbaru。