ligamansion2

Dominasi Kaisar

Di Hajatan Rakyat, Megawati: Hei, Polisi, Tentara… Jangan Intimidasi Rakyatku******

Ditegaskan Megawati, siapapun di mata hukum punya derajat yang sama sekalipun itu Presiden. “Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?” tanya Mega.

“Tidak,” jawab para hadirin.

“Kenapa, kenapa, karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI, Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Betul apa tidak?” imbuhnya lagi.

Dilansir Bisnis.com, di samping Megawati, duduk calon wakil presiden Mahfud Md, anaknya sekaligus Ketua DPRD Puan Maharani, dan beberapa tokoh seperti Hary Tanoe, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam hajatan itu, massa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memadati Stadion GBK.

Para pendukung menggunakan berbagai macam atribut, mulai dari bendera partai politik, baliho raksasa bergambar Ganjar-Mahfud, sampai dengan topeng banteng berangsur memenuhi area tribun dan lapangan sejak pukul 13.00 WIB.

Selain itu, massa berseragam relawan Ganjar-Mahfud beserta pendukung partai politik, terutama PDIP dan PPP, melakukan berbagai aktivitas mulai dari menandatangani baliho-baliho Ganjar-Mahfud di sepanjang jalan menuju pintu masuk stadion hingga dangdutan.

Di bagian tribun, para pendukung Ganjar-Mahfud memasang spanduk-spanduk berisi slogan dukungan. Tidak hanya dari Ibu Kota, massa datang dari berbagai provinsi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Mendekati pukul 13.30, area dalam Stadion Gelora Bung Karno mulai berubah menjadi lautan merah para pendukung yang masih terus berdatangan.

Tianji

Cieee, Prabowo Setujui Gagasan Anies Bentuk Kementerian Kebudayaan******

Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.

“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.

“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.

Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.

“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Naruto: Aktor Terbaik

Prabowo Pamerkan Kuda******

Gemuruh pendukung Prabowo-Gibran langsung terasa kala dua tokoh calon pemimpin bangsa itu keluar. Prabowo dan Gibran langsung melambaikan tangan kepada sukarelawan serta awak media.

Saat ditanya bagaimana persiapan Prabowo menjelang debat, pendiri Partai Gerinda itu malah memamerkan gaya kuda-kuda silatnya.

Ia bersama Gibran langsung masuk ke dalam Toyota Alphard berwarna putih yang akan mengantarkan mereka ke arena debat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Sejumlah tokoh juga hadir ke rumah Prabowo sebelum debat berlangsung. Beberapa di antaranya Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Komandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo Gibran Budisatrio Djiwandono, danMenteri BUMN Erick Thohir.

Tema debat kelima mengenai kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Saya seorang raksasa

Lingkar Dalam Sebut Prabowo Tak akan Mundur dari Jabatan Menhan******

Dia mengatakan bukti yang sudah terlihat, Prabowo masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan sangat baik.

Begitupun dengan Gibran yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Andre menyatakan Gibran terlihat bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Solo.

Terkait langkah yang diambil Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, Andre menyatakan menghormati atas keputusan yang diambil oleh Mahfud MD.

Andre berpandangan bahwa keputusan Mahfud MD tersebut juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang, mengingat waktu pemilihan sudah semakin dekat.

“Saya menghormati atas keputusan pak Mahfud MD itu,” kata Andre.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menhan.

“Tidak perlu mundur, cukup Pak Mahfud saja,” ucapnya usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas, di Surabaya, Kamis (1/2/2024).

Selain itu, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto telah siap dalam debat capres yang terakhir pada 4 Februari 2024 dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

“Persiapan sudah bagus, mantap,” kata adik kandung dari Prabowo Subianto tersebut.

Tak hanya itu, pria yang juga Ketua Dewan Pembina Gema Desa Indonesia tersebut mengingatkan para mantan kepala desa untuk terus mendukung Prabowo-Gibran.

“Semua program yang dibawa oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menyejahterakan rakyat, guru bahkan untuk ibu-ibu dan balita-balita agar gizinya terpenuhi dan tidak ada stunting,” ujarnya.

Prabowo pun juga membenarkan pertanyaan lingkar dalamnya itu. Dia menanggapi aksi Mahfud Md. yang mengumumkan keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

“Itu hak politik,” kata Prabowo, dilansir Antara.Ia kemudian langsung bergegas meninggalkan lokasi acara setelah menjawab pertanyaan terkait mundurnya Mahfud itu.

Kota Akademi Seni Bela Diri

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.