pengemis 2d togel

Pertempuran Galaksi

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Basuki Sebut Jokowi Akan Cek Kebijakan Lampung di Viral Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengecek langsung kebijakan Pemda Lampung dalam video viral jalan rusak di media sosial. Pengecekan akan dilakukan dengan mengunjungi Lampung.

Menurut Basuki, kunjungan Jokowi ke Lampung untuk mengetahui apakah kebijakan pemda setempat sudah tepat dalam mengatasi permasalahan jalan yang sampai viral di media sosial.

"Gara-gara itu, kalau ada di media sosial ramai kita akan cek kebenaran dari policy, kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan itu," kata Basuki, dikutip dari Antara,Selasa (2/5).

Meski begitu, Basuki menyebut Jokowi bakal langsung membuat kebijakan setelah peninjauan tersebut. Ia berkata akan ada instruksi presiden (inpres) khusus mengenai pembangunan jalan daerah.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," tuturnya.

Salah satu jalan rusak di Lampung yang bakal ditinjau Jokowi disebut berlokasi di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalanan tersebut disorot netizen dalam beberapa waktu belakangan.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Biaya Aplikasi Shopee dan Tokopedia Naik******

Shopee dan Tokopedia kompak menaikkan biaya mulai Mei 2023. Namun, masing-masing platform belanja onlineini menerapkan kenaikan pada jenis biaya yang berbeda.

Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan untuk biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.

"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).

Sementara, Tokopedia menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account mulai 2 Mei 2023.

Tokopedia juga menaikkan biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:

- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000

Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.

Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix tidak akan kembali

Total Pendapatan Petrosea Naik US8,21 Juta di Kuartal I 2023******

PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatatkan kinerja solid pada kuartal pertama tahun 2023. Di tengah kondisi cuaca yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, Petrosea tetap berhasil mendapatkan total pendapatan sebesar US8,21 juta.

Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar 33,84 persen dari pendapatan sebesar US.79 juta pada periode yang sama tahun 2022.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan mengatakan, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebanyak 41,63 persen dari US,09 juta menjadi US,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Romi menjelaskan, selain membiayai kegiatan pengembangan melalui akuisisi dan investasi aset pertambangan, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

El Nino dan Alarm Krisis Pangan yang Menyalak******

Pemerintah tengah was-was menghadapi El Nino pada medio tahun ini. Fenomena alam itu diklaim berpotensi membuat Indonesia kekeringan hingga didera inflasi pangan.

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman El Nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Maklum, ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang El Nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah RI. Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya El Nino, yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi El Nino," imbuh Luhut.

Luhut lantas mengutip data World Food Programme yang menyebut tiga dari lima rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan. Selain itu, satu dari lima rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan imbas bencana kekeringan.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan El Nino memang akan terjadi pada tahun ini dan harus diwaspadai. Namun, pemerintah dan masyarakat pun tidak perlu takut berlebihan.

Menurutnya, walaupun El Nino menyebabkan peningkatan suhu udara dan terjadi penurunan curah hujan, namun tak berarti tidak ada hujan.

Hermanto menilai curah hujan masih tetap ada terutama di berbagai daerah, bahkan bisa jadi Indonesia mengalami 'kemarau basah'. Oleh karena itu, ia mengatakan petani masih bisa bercocok tanam.

"Sehingga padi dan tanaman pangan lainnya tetap bisa ditanam. Kuncinya adalah mengetahui daerah-daerah yang tetap bisa ditanami tersebut dan memastikan produksi pangan masih mencukupi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/5).

Pun Hermanto memastikan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015 silam. Saat itu, tak sedikit lahan pertanian yang mengalami gagal panen alis puso.

Kementerian Pertanian mencatat luas lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan dari 2009-2019. Berdasarkan data itu, ada 33.188 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen pada 2009.

Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga tercatat mengalami penurunan drastis menjadi 4.442 hektare pada 2013.

Namun, pada 2015, jumlah lahan pertanian yang mengalami puso meroket hingga 244.861 hektare akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan di banyak tempat.

"Tidak akan separah 2015. Ada beberapa perkiraan bahwa tahun ini walau El Nino, namun tetap ada hujan," tegas Hermanto.

Kendati demikian, tidak ada salahnya pemerintah untuk waspada. Ia pun memaparkan beberapa upaya yang bisa diambil agar El Nino tidak terlalu menyebabkan kekeringan lahan pertanian yang berimbas pada produksi.

Pertama, pemantauan dan peramalan cuaca dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap penanaman/budidaya tanaman pangan.

Kedua, memastikan dilakukannya penanaman padi di daerah-daerah yang ketersediaan airnya memadai. Ketiga,memastikan terkendalinya tanaman tersebut dari serangan hama.

Keempat,memastikan gabah hasil panen diolah dan disimpan secara optimal. Di samping itu, beras dapat didistribusikan secara baik ke seluruh Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Optimalkan Infrastruktur dan KUR

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]