petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

yuk slot

kebomas 88 slot login 170Jutaan kata 213345Orang-orang telah membaca serialisasi

《yuk slot》

Bahana TCW memprediksi adanya sentimen positif di pasar investasi 2024******

Bahana TCW memprediksi adanya sentimen positif di pasar investasi 2024
Petugas memantau grafik pergerakan saham pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia di Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Sentimen positif dari domestik ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk kembali melirik berbagai produk reksa dana yang berbasis obligasi
Jakarta (ANTARA) - PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) memprediksi akan ada banyak sentimen positif yang mengiringi kinerja pasar investasi sepanjang tahun 2024.

Direktur Utama Bahana TCW Danica Adhitama menganalisa, sentimen positif tersebut timbul karena adanya potensi penurunan suku bunga bank sentral AS (The Fed), serta kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung dengan lancar dan aman hingga proses pengumuman hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu, diperkirakan juga akan semakin memperkuat keyakinan pasar dan investor untuk kembali berinvestasi,” kata Danica dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, di tengah gencarnya literasi keuangan, kini masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyimpan dana. Selain menabung di deposito, kini berinvestasi pun mulai diminati masyarakat.

Reksa dana menjadi salah satu dari sebagian banyak instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan profil investasi konservatif atau pemula.

Meskipun seringkali dianggap serupa dengan deposito, namun reksa dana sendiri memiliki lima tipe produk dengan kelebihannya masing-masing yang menawarkan bermacam keuntungan yang dapat disesuaikan dengan tujuan investasi.

Danica menilai minat investasi di Indonesia cukup tinggi. Hal itu merujuk pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menyebutkan hingga akhir tahun lalu, jumlah investor reksa dana sepanjang 2023 sebesar 11,41 juta investor atau tumbuh 18,87 persen year-to-date.

Sedangkan jumlah investor pasar modal secara keseluruhan mencapai 12,16 juta pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan tingkat literasi keuangan yang diikuti oleh peningkatan layanan keuangan telah berada di jalur yang tepat.

“Sentimen positif dari domestik ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk kembali melirik berbagai produk reksa dana yang berbasis obligasi sebagai alternatif investasi unggulan di 2024. Selain itu, reksa dana yang berinvestasi ke aset seperti pasar uang juga menarik, karena tingkat yieldakan relatif lebih stabil dan cocok bagi investor dengan profil konservatif hingga moderat,” ujar Danica.

Untuk memilih menabung di deposito atau memulai investasi melalui reksa dana, ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat.

Yang pertama, perbedaan antara deposito dan reksa dana terletak pada lembaga pengelolanya. Deposito dikelola oleh bank penerbit. Perlu dipastikan bank pengelola deposito adalah bank yang diawasi oleh regulator keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan reksa dana dikelola oleh manajer investasi atau perusahaan yang secara khusus menghimpun dana investasi masyarakat dan disalurkan ke berbagai instrumen investasi secara profesional.

Perusahaan itu akan mengelola uang yang diinvestasikan pada berbagai jenis instrumen, seperti saham, obligasi, dan deposito.

Kedua, saat memilih deposito, dana nasabah akan disimpan di bank penerbit dan digunakan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah. Tata kelola dan tingkat kesehatan bank menjadi salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan.

Sementara saat membeli reksadana, dana investasi anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan kesepakatan awal saat memulai penempatan dana.

Ketiga, bank telah menentukan sejak awal bunga atau imbal hasil yang akan diperoleh saat nasabah membuka rekening deposito. Sehingga, pertumbuhan dana hanya berdasarkan imbal hasil yang didapatkan akan selalu sesuai dengan perjanjian awal pembukaan rekening.

Sedangkan di reksa dana imbal hasilnya ditentukan berdasarkan kinerja produk kelolaan manajer investasi.

Selain itu, imbal hasil reksadana bisa naik atau turun tergantung dengan kondisi pasar. Sehingga dapat disebut investasi karena terdapat pertumbuhan dana yang didapat oleh investor dari hasil kinerja sejumlah instrumen investasi yang ditempatkan pada satu produk reksa dana.

“Maka dari itu Anda memerlukan lembaga atau manajer investasi handal yang dapat mengelola dana Anda dengan baik berbekal pengalaman dan azas tata kelola yang baik,” tutur Danica.

Keempat, terdapat perbedaan pada aspek risikonya. Umumnya deposito memiliki risiko investasi yang relatif rendah dan hingga nominal tertentu ada penjaminan oleh LPS. Untuk itu menjadi sangat penting untuk memilih bank-bank resmi dan kredibel yang telah diawasi dan dijamin oleh pemerintah.

Sedangkan reksa dana memiliki risiko yang beragam, tergantung pada jenis reksa dana yang dipilih. Maka di saat menentukan jenis reksa dana, pastikan anda berkonsultasi dengan manajer investasi terpercaya untuk mengetahui kinerja produk reksa dana sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian.

Baca juga: BRIDS: Investor cermati kebijakan yang akan berdampak ke pasar modal
Baca juga: BRI Danareksa Sekuritas bidik dana kelolaan capai Rp300 miliar di 2024
Baca juga: Mirae Asset sarankan reksa dana pasar uang dan obligasi korporasi 
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi******

KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional untuk provinsi Papua Pegunungan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi meliputi Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI pada pukul 19.09 WIB.

"Rekapitulasi pilpres serta pemilu anggota DPR dan DPD dari 38 provinsi sudah dilaksanakan. Tentu saja kami menyadari dan mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hasyim menjelaskan bahwa rekapitulasi suara tingkat nasional telah selesai dan aman, kemudian berlanjut dengan agenda penetapan hasil Pemilu 2024 pada pukul 20.00 WIB.

"Oleh karena itu, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional kami nyatakan selesai, dan kami jeda terlebih dahulu, dan nanti kami buka lagi pukul 20.00," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasyim meminta para saksi peserta pemilu untuk hadir dalam agenda tersebut.

"Mohon dengan sangat bapak/Ibu peserta pemilu karena nanti kegiatannya adalah agenda penetapan hasil pemilu secara nasional, mohon nanti dihadirkan saksi-saksi di tingkat nasional," katanya.

Sementara itu, usai mengesahkan rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Dengan demikian, rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah dilaksanakan," ujarnya.

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU RI mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN.

Di urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mendapatkan 118.385 suara.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Pasangan Prabowo-Gibran meraih 95.876.820 suara di 38 provinsi tersebut. Berikutnya pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.846.616 suara dan pasangan Ganjar-Mahfud meraih 26.923.123 suara.

Total suara 128 PPLN dan 38 provinsi, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.304.691 suara, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.041.508 suara.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Baca juga: KPU sahkan Prabowo-Gibran unggul di Papua
Baca juga: KPU RI sebut sengaja beri waktu rehat untuk dua provinsi tersisa

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara menghasilkan uang gratis

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
zeusbola
trik main slot higgs domino jin ji bao xi
cari slot yang gacor
slot terpercaya dan mudah menang
mpogalaxy
dewijoker
gatot kaca demo
hack slot gacor
erek erek duku
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor di pagi hari
Bab 2 lapak123
Bab 3 club 88 slot
Bab 4 555 slot online
Bab 5 slot yang paling mudah menang
Bab 6 keris24d
Bab 7 situs slot mpo
Bab 8 rtp ovo88
Bab 9 skitoto
Bab 10 77 bet slot
Bab 11 mimpi togel
Bab 12 olo4d
Bab 13 bo togel bonus new member 100 persen
Bab 14 apa itu slot dana
Bab 15 mudah maxwin
Bab 16 pinjam dana
Bab 17 sgp 88 slot login
Bab 18 spgtoto
Bab 19 rajawin
Bab 20 gacor118
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1833bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Dunia suci pergi

polatrik
KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional untuk provinsi Papua Pegunungan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi meliputi Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI pada pukul 19.09 WIB.

"Rekapitulasi pilpres serta pemilu anggota DPR dan DPD dari 38 provinsi sudah dilaksanakan. Tentu saja kami menyadari dan mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Hasyim menjelaskan bahwa rekapitulasi suara tingkat nasional telah selesai dan aman, kemudian berlanjut dengan agenda penetapan hasil Pemilu 2024 pada pukul 20.00 WIB.

"Oleh karena itu, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional kami nyatakan selesai, dan kami jeda terlebih dahulu, dan nanti kami buka lagi pukul 20.00," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasyim meminta para saksi peserta pemilu untuk hadir dalam agenda tersebut.

"Mohon dengan sangat bapak/Ibu peserta pemilu karena nanti kegiatannya adalah agenda penetapan hasil pemilu secara nasional, mohon nanti dihadirkan saksi-saksi di tingkat nasional," katanya.

Sementara itu, usai mengesahkan rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

"Dengan demikian, rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah dilaksanakan," ujarnya.

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU RI mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN.

Di urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mendapatkan 118.385 suara.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Pasangan Prabowo-Gibran meraih 95.876.820 suara di 38 provinsi tersebut. Berikutnya pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.846.616 suara dan pasangan Ganjar-Mahfud meraih 26.923.123 suara.

Total suara 128 PPLN dan 38 provinsi, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.304.691 suara, pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.041.508 suara.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Baca juga: KPU sahkan Prabowo-Gibran unggul di Papua
Baca juga: KPU RI sebut sengaja beri waktu rehat untuk dua provinsi tersisa

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

mpometa88
BI mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kredit di perbankan.
Ilustrasi. BI mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kredit di perbankan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Lihat Juga :
Jokowi Ancam Pangkas Anggaran K/L yang Ogah Belanja Produk Lokal
(ldy/agt)

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

kakekmerahslot
Menaker Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H.
Menaker Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THRLebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Beleid ini diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 2 SE Menaker 2/2024, dikutip Senin (18/3).

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

"Bagi pekerja/ buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 5.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

slot gacor x250 x500
Kunjungan perdana Presiden Jokowi ke Sekadau disambut antusias warga
Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat disambut antusias masyarakat. ANTARA/HO-Muchlis Jr-Biro Pers Sekretariat Presiden
"Ini adalah satu sejarah untuk Sekadau bisa didatangi seorang Presiden yang terbaik di Republik Indonesia ini,"
Jakarta (ANTARA) - Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, disambut antusias masyarakat yang membanjiri titik kunjungan Presiden mulai dari helipad, pasar hingga rumah sakit.

Untuk pertama kalinya, kabupaten berjuluk "Bumi Lawang Kuari" tersebut kedatangan seorang Presiden Republik Indonesia.

Zainudin, seorang warga Sekadau, sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan perasaannya terhadap momen istimewa tersebut.

"Ini adalah satu sejarah untuk Sekadau bisa didatangi seorang Presiden yang terbaik di Republik Indonesia ini," katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi pertemuan berharga tersebut.

Antusiasme serupa ditunjukkan oleh Regina, yang rela menunggu di sejak pagi hari. Ia pun tidak menyangka dapat bertemu dan berswafoto dengan Presiden Jokowi.

"Senang sekali dari pagi nunggu sampai jam 12 panas-panas-an, rasanya 'dag dig dug'," ujarnya.

Kegembiraan juga dirasakan oleh Nurahmi, seorang ibu yang sedang hamil tujuh bulan, yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat sosok Presiden yang dia idolakan. Menurut Nurahmi, Presiden Jokowi adalah sosok yang selama ini hanya bisa dia lihat melalui layar televisi atau ponsel dan bertemu dengan Presiden secara langsung merupakan sebuah anugerah.

"Saya fansbanget, saya pingin dapat foto sama Pak Jokowi, dia orang baik, saya sudah menunggu dari pagi," tuturnya.

Begitu pun, Eni, warga asli Sekadau, juga tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Bagi Eni, momen bertemu dan bahkan bisa cium tangan Presiden Jokowi adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan.

"Saya suka banget sama Bapak Jokowi, baru pertama kali ketemu sama Pak Jokowi, senang banget, Alhamdulillah panjang umur, sehat walafiat saya bisa ketemu sama Pak Jokowi," ucap Eni.

Dalam kunjungannya ke Sekadau, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Sungai Ririn untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Presiden mencatat bahwa meskipun terdapat kenaikan pada beberapa bahan pokok, namun situasi harga di pasar masih dalam kondisi stabil.

Selain itu, Presiden juga meninjau pelayanan dan sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Sekadau. Presiden juga sempat berdialog dan menyapa masyarakat yang sedang berobat di RSUD tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Dao Zhen Xinghe

bet7meter
Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi melalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.
Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi melalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPRrumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.

"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.

"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.

Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.

"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.

(skt/agt)

Tenglong Melahap Langit

situs gacor malam minggu
Kemnaker menyebut pemberian THR kepada driver ojol dan kurir paket tidak wajib, hanya bersifat imbauan.
Kemnaker menyebut pemberian THR kepada driver ojol dan kurir paket tidak wajib, hanya bersifat imbauan. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol) dankurir paket rupanya tidak wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Padahal sebelumnya, Kemnaker meminta perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Indah mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H. Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)