daftar situs

api bintang

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Makam Peri

Erick Thohir Ungkap Harga Tiket Bioskop di Seluruh Indonesia Bisa Sama******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut potensi harga tiket bioskopdi seluruh Indonesia akan sama jika standardisasi pajak film diberlakukan.

"Ya bisa saja (harga tiket bioskop seluruh Indonesia sama)," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Nanti daripada sudah pajak (pajak film) yang merata, ada sebagian dana dari tiket bioskop akan kita masukkan ke pendanaan film nasional," sambungnya.

Ia menjamin angkanya tetap mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada pasal 58 ayat 1 beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

"Enggak (angka tarif pajak baru di perpres). Ya kalau bisa semua 10 persen, tapi kan kenyataan (sekarang) di daerah ada yang di atas 10 persen," jelasnya.

Lalu, Erick menyebut dari pungutan pajak film di setiap daerah akan ditentukan setoran khusus untuk membantu industri film nasional. Ia menamainya dengan sebutan film fund.

Meski begitu, ia menyebut belum dipastikan siapa yang akan mengelola setoran pajak film yang dikumpulkan masing-masing pemerintah daerah. Erick juga tidak menutup kemungkinan adanya badan baru yang mengelola dana tersebut.

"(Alokasi untuk film nasional dikumpulkan) di film fund. Nanti ini ada diskusi lagi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Marves. Nanti kita lihat (pembentukan badan baru pengelola film fund)," tutur Erick.

Erick paham pemda ingin mendulang cuan dari pajak film tersebut. Namun, ia menegaskan semakin banyak film nasional yang diputar di daerah-daerah juga akan menambah income.

Oleh karena itu, Erick mengatakan beleid baru yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo turut mengatur setoran untuk membantu industri film nasional.

"Kalau kita lihat film, movie theater,bioskop, hari ini kita lihat kan pemasukan terbesarnya dari film nasional. Kenapa bisa masuk sampai daerah tingkat II? Artinya produksi filmnya harus distabilkan. Itu yang mau sama-sama kita dorong, industri filmnya sehat, bioskop sehat, pemerintah juga punya kebijakan sehat bahwa genre film lebih banyak lagi. Ada film-film yang mendidik bangsa ini," tegas Erick.

"Kenapa kita tidak membuat film-film yang bisa menjaga image Indonesia di luar negeri, misal film sejarah dan anak-anak. Itu juga perlu diinvestasikan supaya genre film kita lebar. Jangan hanya yang ditonton horor saja, walaupun bagus, tapi genre film perlu dikembangkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Sarimelati Blak******

Pemegang waralaba Pizza Hutdi Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikotproduk yang terafiliasi dengan Israel.

Dampak bertambah juga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang ditetapkan pada 8 November silam.

Direktur Utama Sarimelati Kencana Hadian Iswara menilai Fatwa MUI sebenarnya normatif. Ia menyebut ada oknum yang tak bertanggungjawab yang menggabungkan daftar mengenai perusahaan terafiliasi dengan Israel dengan fatwa tersebut.

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini ke depannya dengan beberapa klarifikasi yang dilontarkan para tokoh agama hingga wakil ketua MUI.

Sementara Direktur lain dari Sarimelati Kencana Boy Ardhitya Lukito tak menampik bahwa seruan boikot yang beredar berimbas kepada kinerja perseroan. Ia juga menyoroti lambatnya kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual.

"Bukan cuma Pizza Hut tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industrifood and beveragejuga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goodsyang juga menjadi terimbas," kata Boy.

Seruan boikot produk terafiliasi Israel telah terjadi usai memanasnya gempuran Israel di Gaza sejak awal Oktober 2023. Setelah itu, banyak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyerukan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel.

Sebelum Pizza Hut menjadi sasaran boikot, emiten bersandi PZZA itu mencatat rugi bersih tahun berjalan hingga kuartal III 2023 sebesar Rp38,95 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir September 2023, kerugian tersebut membengkak 9,74 persen dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp35,49 miliar.

Padahal, penjualan bersih perseroan naik 4,36 persen secara tahunan (year on year) menjadi sebesar Rp2,75 triliun. Penjualan tersebut terdiri dari penjualan makanan yang tumbuh 3,52 persen secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun, sementara minuman naik 16,74 persen menjadi Rp197,75 miliar.

Namun, beban pokok penjualan hingga September 2023 mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat 2,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga, rugi perseroan sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48,26 miliar pada Januari-September 2023.

Perolehan tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp40,14 miliar.

Adapun total aset perseroan hingga kuartal III tahun 2023 mencapai Rp2,32 triliun dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp2,50 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kayu Dou

Belanja Daging di Transmart, Lebih Murah karena Diskon Setiap Hari******

Kabar gembira buat pelanggan setia Transmart, Anda bisa belanja daging segar berkualitas dengan harga lebih murah. Soalnya, sekarang aneka kebutuhan harian termasuk produk segar seperti daging diskon tiap hari lho di Transmart.

Khusus bagi pelanggan setia Transmart yang menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah juga bisa langsung dapat diskon tambahan 20 persen.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Misalnya saja nih, daging shabu segar 500 gram yang dibanderol Rp89.900/pack untuk harga promo, tapi kalau pakai Allo Prime atau Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah hanya Rp71.920/pack.

Kalau penasaran dengan pilihan daging yang tersedia di Transmart, intip aja daftar produknya berikut ini.Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Raksasa datang ke dunia

Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN******

Sejumlah konglomeratkenamaan Indonesia berkumpul bersama dan membahas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait melalui akun Instagramnya @maruararsirait pada Kamis (7/12).

Melalui unggahan foto yang di akun Instagram tersebut setidaknya ada 4 konglomerat yang hadir dan membahas IKN.

Ketiga, Bos Sinarmas Franky Widjaja. Sedangkan yangkeempatadalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan Kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

Mereka membicarakan IKN sambil makan malam.

"Sambil makan malam, kami berdiskusi dengan pengusaha senior yang sangat sukses, Pak Aguan, Pak Prajogo Pangestu, Pak Franky Wijaya dan Pak Boy Thohir. Berdiskusi tentang IKN, bagaimana membuat Indonesia sentris, pemerataan dengan membangun IKN serta dampak positif kepada masyarakat di sekitar IKN dan membuat pusat ekonomi baru di kawasan Kalimantan yang punya dampak semakin baik kepada masyarakat luas," kata Maruarar seperti dikutip dari akun tersebut.

"Senang berdiskusi dengan senior-senior pengusaha sudah puluhan tahun berkiprah dalam perekonomian Indonesia, mendapatkan banyak pengalaman.
Maju terus IKN," tambahnya.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.