berkah365

erek 21 472Jutaan kata 500910Orang-orang telah membaca serialisasi

《berkah365》

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023

Polisi alihkan arus lalu lintas Malioboro saat malam tahun baru******

Yogyakarta (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan di kawasan Tugu, Malioboro, hingga Keraton Yogyakarta (Gumaton) pada malam tahun baru.

"Rekayasa lalu lintas yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membuat nyaman pengendara kendaraan bermotor untuk sampai di tujuan dan tidak terjadi kepadatan lalu lintas di titik tertentu," kata Kepala Satlantas Polresta Yogyakarta AKP Maryanto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat.

Menurut Maryanto, saat malam pergantian tahun kepadatan arus kendaraan biasanya terjadi di kawasan "Gumaton", khususnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, serta Jalan Pasar Kembang.

Karena itu, rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB sampai 01.00 WIB dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

Maryanto menjelaskan rekayasa lalu lintas di kawasan Tugu Yogyakarta dilakukan dengan sistem buka tutup di simpang empat Terban, simpang empat Jetis, serta simpang empat Pingit mulai pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB.

"Jika masyarakat sudah memenuhi sekitar Tugu Pal Putih maka di titik-titik tersebut akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalan," kata dia.

Untuk di kawasan Malioboro, pengalihan arus dilaksanakan di Teteg Malioboro menuju arah Titik Nol Km mulai pukul 18.00 WIB bersamaan pelaksanaan "Car Free Night".

Baca juga: Bandara Ngurah Rai lakukan rekayasa jalur akibat kemacetan parah

Baca juga: 1.000 personel Dishub DKI atur lalu lintas pada malam Tahun Baru 2024

Baca juga: Ditlantas rekayasa lalu lintas di Pelabuhan Ulee Lheue urai kemacetan

Agar tidak terlalu padat, arus kendaraan dari Jalan Keleringan menuju Jalan Malioboro juga diputar terlebih dahulu melintasi Stadion Kridosono dan saat sampai di Jalan Abu Bakar Ali kendaraan langsung diarahkan ke Jalan Pasar Kembang.

"Untuk jalan-jalan sirip di Malioboro kita rencanakan pengalihan arus pada pukul 21.00 WIB sehingga becak, andong tidak bisa masuk kawasan ini," kata dia.

Di sepanjang Jalan Malioboro mulai Teteg hingga Titik Nol Km bakal dipasang barikade untuk akses petugas kesehatan guna mengantisipasi apabila ada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, untuk mencegah kepadatan orang dan kendaraan di Titik Nol Km Yogyakarta saat malam pergantian tahun, pengalihan arus dilakukan di simpang Gondomanan dari arah timur, serta simpang Ngabean dan PKU Kota Yogyakarta dari arah barat.

Selain mengalihkan arus kendaraan, menurut Maryanto, Pemkot Yogyakarta telah menyediakan kantong-kantong parkir dengan kapasitas yang memadai.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho meminta wisatawan maupun warga Kota Yogyakarta memanfaatkan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang mampu menampung 2.500 sepeda motor, Taman Parkir Ngabean lantai dua sebanyak 500 sepeda motor, dan Taman Parkir Ketandan sebanyak 1.000 slot parkir kendaraan bermotor.

"Kami harapkan masyarakat mengoptimalkan layanan kantong parkir. Tidak ada alasan mengatakan tidak ada parkir," kata Agus.

Baca juga: Polri siapkan rekayasa lalu lintas jalan tol saat arus balik Natal

Baca juga: Rekayasa lalu lintas Jalur Puncak berlaku hingga libur Tahun Baru 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：airbet88 gacor live、hari gacor slot、mpotop88

Terkait：lucky88、prediksi togel singapura hari ini、erek46、zeus pragmatic demo、pinjaman online untuk pelajar tanpa ktp、bo slot terbaik dan terpercaya、situs raja29、idplay777、rekomendasi slot gacor、slot798

---

---

bab terbaru：slot cepat menang（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09